Jayapura (Antara Papua) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua mendorong peningkatan transaksi non tunai di Papua mengingat jenis transaksi tersebut belum seperti daerah lain di Indonesia.
Kepala KPw BI Papua, Joko Supratikto, di Jayapura, Sabtu, menyebut salah satu upaya BI meningkatkan transaksi non tunai adalah dengan menggelar Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Expo dan "Fun Run" yang diikuti oleh 500 peserta.
"Memang kami akui di Papua ini transaksi non tunai tidak semaju di daerah lain, makanya salah satu caranya dengan kegiatan seperti ini untuk mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat," ujarnya.
Ia pun meminta semua pihak yang terkait dengan transaksi non tunai bisa memberi dukungan penuh agar ke depan penggunaan uang tunai di Papua dapat ditekan.
"Ini tidak bisa berjalan baik kalau tidak ada dukungan, terutama dari perbankan, dan kedua adalah dari penerbit uang elektonik seperti Telkomsel, pemerintah Provinsi dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," kata dia.
Ia menuturkan, pihaknya juga menggandeng pihak non bank seperti Garuda dan lainnya untuk memberikan promo dengan menggunakan transaksi non tunai.
Sebagai informasi, jumlah transaksi non tunai di Papua pada Triwulan II 2017 mengalami penurunan di banding triwulan sebelumnya.
Pada periode tersebut transaksi yang menggunakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) mencapai Rp2,56 triliun, sedangkan sebelumnya Rp3,05 triliun.
Meski begitu Joko menyebut penurunan tersebut cendrung disebabkan karena masih rendahnya penyerapan anggaran pemerintah daerah di Papua. (*)
Kepala KPw BI Papua, Joko Supratikto, di Jayapura, Sabtu, menyebut salah satu upaya BI meningkatkan transaksi non tunai adalah dengan menggelar Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Expo dan "Fun Run" yang diikuti oleh 500 peserta.
"Memang kami akui di Papua ini transaksi non tunai tidak semaju di daerah lain, makanya salah satu caranya dengan kegiatan seperti ini untuk mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat," ujarnya.
Ia pun meminta semua pihak yang terkait dengan transaksi non tunai bisa memberi dukungan penuh agar ke depan penggunaan uang tunai di Papua dapat ditekan.
"Ini tidak bisa berjalan baik kalau tidak ada dukungan, terutama dari perbankan, dan kedua adalah dari penerbit uang elektonik seperti Telkomsel, pemerintah Provinsi dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," kata dia.
Ia menuturkan, pihaknya juga menggandeng pihak non bank seperti Garuda dan lainnya untuk memberikan promo dengan menggunakan transaksi non tunai.
Sebagai informasi, jumlah transaksi non tunai di Papua pada Triwulan II 2017 mengalami penurunan di banding triwulan sebelumnya.
Pada periode tersebut transaksi yang menggunakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) mencapai Rp2,56 triliun, sedangkan sebelumnya Rp3,05 triliun.
Meski begitu Joko menyebut penurunan tersebut cendrung disebabkan karena masih rendahnya penyerapan anggaran pemerintah daerah di Papua. (*)