Timika (Antara Papua) - Menteri PPPA Yohana Yembise akan segera mengutus salah satu stafnya ke Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, untuk mendata perempuan dan anak yang menjadi korban aksi teror penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah itu.
"Kami juga punya satu deputi yang menangani ini. Jadi saya lagi mempelajari dan mungkin bisa mengirim salah satu staf kami untuk melihat dampak dari pada situasi yang ada di situ terhadap anak-anak dan perempuan," kata Yohana di Timika, Sabtu.
Menurut Yohana, perlindungan terhadap perempuan dan anak di daerah konflik atau seperti yang dihadapi oleh seribuan warga di kampung Banti, distrik Tembagapura juga merupakan tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk melindungi mereka dan memastikan agar hak-hak perempuan dan anak tidak dilanggar.
Yohana mencontohkan hak-hak anak antara lain yaitu harus bersekolah. Termasuk tumbuh kembang anak-anak di wilayah konflik perlu dijaga.
Namun sebelumnya, staf yang akan dikirim tersebut akan mencari data dan mendata berapa banyak anak-anak dan perempuan yang telah menjadi korban akibat ulah KKB yang sejak Sabtu (21/10) melancarkan aksinya di wilayah Tembagapura dan perkampungan disekitarnya.
Jika data tersebut telah diperoleh maka pihaknya akan segera memberikan bantuan `trauma healing` termasuk bantuan-bantuan lain yang perlu.
Langkah yang diambil Yohana tersebut merupakan respon terhadap situasi yang terjadi di wilayah Tembagapura yang mana pada Selasa (24/10) KKB menembak mobil ambulans di kampung Utikini lama yang mengakibatkan korban luka yang diantaranya seorang ibu yang baru saja melahirkan dan juga beberapa perawat.
Selain itu, seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) berinisial E hingga kini masih berada di Kampung Longsoran Banti, Distrik Tembagapura setelah diduga mengalami tindak pemerkosaan oleh tiga orang tak dikenal (OTK) pada Senin (30/10) malam.
Korban hingga kini belum bisa dievakuasi dari wilayah tersebut karena terjebak dalam area kontak senjata antara aparat keamanan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). (*)
"Kami juga punya satu deputi yang menangani ini. Jadi saya lagi mempelajari dan mungkin bisa mengirim salah satu staf kami untuk melihat dampak dari pada situasi yang ada di situ terhadap anak-anak dan perempuan," kata Yohana di Timika, Sabtu.
Menurut Yohana, perlindungan terhadap perempuan dan anak di daerah konflik atau seperti yang dihadapi oleh seribuan warga di kampung Banti, distrik Tembagapura juga merupakan tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk melindungi mereka dan memastikan agar hak-hak perempuan dan anak tidak dilanggar.
Yohana mencontohkan hak-hak anak antara lain yaitu harus bersekolah. Termasuk tumbuh kembang anak-anak di wilayah konflik perlu dijaga.
Namun sebelumnya, staf yang akan dikirim tersebut akan mencari data dan mendata berapa banyak anak-anak dan perempuan yang telah menjadi korban akibat ulah KKB yang sejak Sabtu (21/10) melancarkan aksinya di wilayah Tembagapura dan perkampungan disekitarnya.
Jika data tersebut telah diperoleh maka pihaknya akan segera memberikan bantuan `trauma healing` termasuk bantuan-bantuan lain yang perlu.
Langkah yang diambil Yohana tersebut merupakan respon terhadap situasi yang terjadi di wilayah Tembagapura yang mana pada Selasa (24/10) KKB menembak mobil ambulans di kampung Utikini lama yang mengakibatkan korban luka yang diantaranya seorang ibu yang baru saja melahirkan dan juga beberapa perawat.
Selain itu, seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) berinisial E hingga kini masih berada di Kampung Longsoran Banti, Distrik Tembagapura setelah diduga mengalami tindak pemerkosaan oleh tiga orang tak dikenal (OTK) pada Senin (30/10) malam.
Korban hingga kini belum bisa dievakuasi dari wilayah tersebut karena terjebak dalam area kontak senjata antara aparat keamanan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). (*)