Timika (Antara Papua) - Seratusan guru honor di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, memblokade jalan masuk Kantor Sentra Pemerintahan Mimika di Distrik Kuala Kencana, Senin pukul 09.45 WIT.

Aksi blokade jalan masuk tersebut dilakukan guru-guru dengan menutup gerbang masuk dan keluar, dan membakar ban mobil yang menyebabkan kendaraan roda dua dan empat tidak bisa masuk atau keluar kantor Sentra Pemerintahan.

Perwakilan guru honor, Ignasius Rudin, di lokasi kejadian mengatakan blokade jalan tersebut merupakan aksi spontan guru-guru yang sampai saat ini tidak mendapat kepastian pembayaran insentif yang sejak Januari 2017 belum dibayar oleh Kepala Dispendasbud Mimika.

Sebelumnya, aksi bakar ban juga dilakukan guru-guru di depan kantor Dispendasbud Mimika yang juga ada di dalam kompleks sentra Pemerintah.

Namun, karena tidak ada respon dari pihak terkait maka aksi dilanjutkan dengan blokade jalan.

Sesuai pantauan Antara di lokasi kejadian, aksi tersebut menjadi tontonan warga yang lalu lalang di jalan Cenderawasih, bahkan puluhan anggota Satpol PP Mimika tak kuasa mengatasi aksi tersebut.

Tak lama berselang, aparat kepolisian Polres Mimika mendatangi lokasi kejadian dan bernegosiasi dengan para pendemo untuk membuka blokade namun gagal.

Pendemo bersih keras untuk tidak membuka blokade jalan, mereka meminta Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Kepala Dispendasbud Mimika Jenny O Usmanny untuk hadir dan langsung membayar Insentif di tempat.

"Kita saat ini tidak lagi butuh janji, tidak butuh negosiasi, kita butuh pembayaran hak kami yang sudah 11 bulan belum dibayar. Kami tidak bisa beli beras dengan janji, tidak bisa bayar kontrakan dengan janji," teriak para pendemo.

Mereka juga mendesak Kepala Dispendasbud untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp17 miliar untuk pembayaran insentif guru honor yang sampai saat ini tidak tahu dimana rimbanya.

Kabag Ops Polres Mimika, Kompol Tonny Upaya mengatakan pihaknya akan tetap mengawal dan mencari solusi bersama agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjamin apa lagi dengan aksi pemalangan yang menyebabkan aktifitas masyarakat umum terganggu.

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya sementara membangun komunikasi dengan pengambil kebijakan seperti Bupati Mimika, Wakil Bupati Mimika, Sekda dan Kadispendasbud yang kebetulan sedang tidak berada di kantor.

Berdasarkan hasil koordinasi dan negosiasi dengan para guru mengingat tidak adanya pejabat pengambil kebijakan maka Kabag Ops Tonny bersama para pendemo sepakat akan kembali bertemu dengan Bupati dan jajarannya pada Senin (13/11) pekan depan.

Para guru akhirnya menerima tawaran tersebut dan bersedia agar blokade dibuka pukul 14.22 WIT namun dengan syarat yaitu pada Senin (13/11) insentif guru sudah harus dibayar jika tidak maka mereka juga akan melakukan aksi serupa.

Masalah belum selesai
Persoalan insentif guru honor Mimika hingga kini belum berujung. Sejak Juni 2017 para guru honor Mimika telah melancarkan aksi meminta Kadispendasbud segera membayar Insentif para guru selama enam bulan sejak Januari - Juni.

Berbagai aksi demo sudah berkali-kali digelar oleh ratusan guru honor di Mimika yang bertempat di kantor Bupati Mimika, Kantor Dispendasbud, bahkan mereka mendatangi langsung kantor DPRD Mimika untuk meminta kejelasan pembayaran insentif.

Menaggapi aksi-aksi itu, Sekretaris Daerah Mimika Ausilius You memerintahkan Jenny O Usmanny untuk segera membayar lantaran dana untuk insentif telah disediakan dalam DPA Dispendasbud 2017 yang bersumber dari APBD Mimika 2017 sebesar Rp17 miliar.

Bukan saja itu, para anggota DPRD Mimika dari komisi C yang menangani bidang pendidikan juga telah memberikan waktu hingga akhir Oktober persoalan insentif guru honor diselesaikan oleh kepala Dinas bersangkutan. Namun hal tersebut juga tidak diindahkan.

Terakhir Bupati Mimika Eltinus Omaleng sendiri yang memerintahkan agar Kepala Dispendasbud segera membayar insentif para guru ini. Sayangnya semua itu juga belum menggugah hati kepala Dispendasbud Mimika, Jenny O Usmanny.

"Sekda, DPRD, Bupati dan tokoh masyarakat sudah meminta dan memerintahkan untuk membayar tapi kenapa belum juga direalisasikan?" kata Ignasius.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan diantara para guru honorer termasuk masyarakat Mimika terkait keberadaan Jenny O Usmanny yang tidak menghiraukan perintah atasan.

"Kalau kepala kantor Ketahanan pangan didemo pegawainya selama dua hari langsung Bupati pecat, sedangkan Jenny sudah didemo berkali-kali selama berbulan-bulan mengapa Bupati tidak pecat saja," kata Ignasius. (*)

Pewarta : Pewarta: Jeremias Rahadat
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024