Timika (Antara Papua) - Praktisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Arnol Ronsumbre menilai insiden pengeroyokan terhadap seorang wartawan di Timika oleh sekelompok oknum polisi telah mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara itu.
Arnol yang juga sebagai Direktur Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan di Timika, Senin, mengatakan tindakan sekelompok oknum anggota Polres Mimika pada Sabtu (11/11) malam yang represif dan arogan telah memberikan efek negatif kepada masyarakat.
"Masyarakat Mimika berpikir begini, kalau wartawan saja bisa dianiaya tanpa melewati prosedur yang ada, padahal mereka itu selalu bersama dengan Polisi, apa lagi dengan kita masyarakat biasa ini? Hal ini kan indikasi kalau tingkat kepercayaan terhadap Polisi turun," kata Arnol.
Menurutnya, penculikan wartawan di depan kantor Polantas Mimika dan aniaya di posko terpadu penanganan karyawan Freeport mogok di jalan Budi Utomo, Timika, sangat tidak prosedural dan sangat menciderai hati masyarakat apa lagi wartawan tersebut dihajar menggunakan popor senjata yang merupakan alat negara untuk melindungi rakyat.
Untuk itu pihak polisi harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dengan cara memproses pelaku secara transparan dan seadil-adilnya.
Jika kasus ini tidak diproses tuntas dan transparan maka hal itu juga akan menambah ketidakpercayaan masyarakat.
"Masyarakat pasti bilang, bicara lain tapi main lain. Kalau masyarakat buat masalah itu pakai aturan ini dan itu tapi kalau anggota polisi yang bermasalah itu tidak ditindak tegas," ujarnya.
Selain itu, menurut Arnol, anggota kepolisian harus menyadari bahwa institusi Kepolisian adalah milik rakyat.
Oknum-oknum anggota polisi yang menjalankan tugas sebagai abdi negara harus sesuai dengan visi dan misi Polri itu sendiri.
"Kalau memang tidak tahu visi dan misi Kepolisian ya belajar, mengaku saja saya belum tahu. Melapor ke Kapolres supaya disekolahkan lagi," ujarnya.
Arnol berharap agar apa yang dijanjikan oleh Kapolres Mimika AKBP Victor D Mackbon untuk memproses tuntas kasus pengeroyokan wartawan secara transparan harus benar-benar dilaksanakan. Dengan demikian masyarakat akan kembali percaya terhadap institusi itu.
Senada dengan Arnol, Anggota DPRD Mimika Yohanis Wantik menilai peristiwa pengeroyokan secara membabi-buta sekelompok oknum anggota Polisi terhadap seorang wartawan Timika perlu diseriusi oleh pimpinan Polda Papua-Polres Mimika.
Oknum-oknum pelaku menurut Yohanis harus ditindak tegas sesuai dengan aturan sebagai efek kerah sehingga kedepannya tidak terjadi hal yang sama bukan saja kepada wartawan tetapi juga kepada masyarakat akar rumput. (*)
Arnol yang juga sebagai Direktur Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan di Timika, Senin, mengatakan tindakan sekelompok oknum anggota Polres Mimika pada Sabtu (11/11) malam yang represif dan arogan telah memberikan efek negatif kepada masyarakat.
"Masyarakat Mimika berpikir begini, kalau wartawan saja bisa dianiaya tanpa melewati prosedur yang ada, padahal mereka itu selalu bersama dengan Polisi, apa lagi dengan kita masyarakat biasa ini? Hal ini kan indikasi kalau tingkat kepercayaan terhadap Polisi turun," kata Arnol.
Menurutnya, penculikan wartawan di depan kantor Polantas Mimika dan aniaya di posko terpadu penanganan karyawan Freeport mogok di jalan Budi Utomo, Timika, sangat tidak prosedural dan sangat menciderai hati masyarakat apa lagi wartawan tersebut dihajar menggunakan popor senjata yang merupakan alat negara untuk melindungi rakyat.
Untuk itu pihak polisi harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dengan cara memproses pelaku secara transparan dan seadil-adilnya.
Jika kasus ini tidak diproses tuntas dan transparan maka hal itu juga akan menambah ketidakpercayaan masyarakat.
"Masyarakat pasti bilang, bicara lain tapi main lain. Kalau masyarakat buat masalah itu pakai aturan ini dan itu tapi kalau anggota polisi yang bermasalah itu tidak ditindak tegas," ujarnya.
Selain itu, menurut Arnol, anggota kepolisian harus menyadari bahwa institusi Kepolisian adalah milik rakyat.
Oknum-oknum anggota polisi yang menjalankan tugas sebagai abdi negara harus sesuai dengan visi dan misi Polri itu sendiri.
"Kalau memang tidak tahu visi dan misi Kepolisian ya belajar, mengaku saja saya belum tahu. Melapor ke Kapolres supaya disekolahkan lagi," ujarnya.
Arnol berharap agar apa yang dijanjikan oleh Kapolres Mimika AKBP Victor D Mackbon untuk memproses tuntas kasus pengeroyokan wartawan secara transparan harus benar-benar dilaksanakan. Dengan demikian masyarakat akan kembali percaya terhadap institusi itu.
Senada dengan Arnol, Anggota DPRD Mimika Yohanis Wantik menilai peristiwa pengeroyokan secara membabi-buta sekelompok oknum anggota Polisi terhadap seorang wartawan Timika perlu diseriusi oleh pimpinan Polda Papua-Polres Mimika.
Oknum-oknum pelaku menurut Yohanis harus ditindak tegas sesuai dengan aturan sebagai efek kerah sehingga kedepannya tidak terjadi hal yang sama bukan saja kepada wartawan tetapi juga kepada masyarakat akar rumput. (*)