Jayapura (Antara Papua) - Pengurus Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD Hipmi) Papua mendorong pemerintah daerah (pemda) meningkatkan pengelolaan anggaran karena lambatnya penyerapan anggaran sudah menganggu pertumbuhan ekonomi.
"Yang mendominasi pergerakan ekonomi di Papua ini adalah APBD dan APBN, sektor-sektor lain belum dimanfaatkan. Kalau penyerapan anggaran tidak sesuai dengan yang direncanakan, otomatis ekonomi akan melambat," ujar ketua Umum BPD Hipmi Papua Dasril Sahari, di Jayapura, Minggu.
Ia menilai seluruh kegiatan pemerintah seharusnya bisa dijalankan dengan baik karena sebelumnya sudah dibuatkan perencanaan yang telah disetujui oleh pihak legislatif.
Pemerintah daerah mestinya lebih fokus untuk mendorong perkembangan perekonomian daerah yang menurut data BPS Papua hingga triwulan III 2017, baru tumbuh 3,75 persen.
Dasril pun melihat hal lain yang menyebabkan ekonomi di Papua tidak seperti yang diharapkan, salah satunya adalah sedikitnya pengusaha (kontraktor) lokal yang mendapat pekerjaan besar.
"Pertumbuhan ekonomi di Papua akhir-akhir ini memang kecil sekali dibanding daerah lain di Indonesia. Saya lihat salah satu faktor penyebabnya adalah monopoli BUMN, ada banyak pekerjaan di Papua justru didominasi oleh perusahaan BUMN," kata dia.
Menurut dia, perusahaan BUMN yang mendapat pekerjaan di Papua, membawa logistik dari luar, dan sedikit melibatkan kontraktor lokal.
Ia juga menilai di tingkat kabupaten/kota, meski sudah dilakukan pelelangan secara elektronik namun pemenangnya bukan kontraktor-kontraktor yang berhak (memenuhi persyaratan dan dengan penawaran paling rendah).
"Di Papua ini saya lihat hampir semua kabupaten punyak kontraktor sendiri-sendiri, mereka tidak membuka ruang kepada orang-orang yang betul-betul mau bekerja. Ini juga yang menjadi salah satu faktor yang menghambat investasi di Papua," ujar Dasril. (*)
"Yang mendominasi pergerakan ekonomi di Papua ini adalah APBD dan APBN, sektor-sektor lain belum dimanfaatkan. Kalau penyerapan anggaran tidak sesuai dengan yang direncanakan, otomatis ekonomi akan melambat," ujar ketua Umum BPD Hipmi Papua Dasril Sahari, di Jayapura, Minggu.
Ia menilai seluruh kegiatan pemerintah seharusnya bisa dijalankan dengan baik karena sebelumnya sudah dibuatkan perencanaan yang telah disetujui oleh pihak legislatif.
Pemerintah daerah mestinya lebih fokus untuk mendorong perkembangan perekonomian daerah yang menurut data BPS Papua hingga triwulan III 2017, baru tumbuh 3,75 persen.
Dasril pun melihat hal lain yang menyebabkan ekonomi di Papua tidak seperti yang diharapkan, salah satunya adalah sedikitnya pengusaha (kontraktor) lokal yang mendapat pekerjaan besar.
"Pertumbuhan ekonomi di Papua akhir-akhir ini memang kecil sekali dibanding daerah lain di Indonesia. Saya lihat salah satu faktor penyebabnya adalah monopoli BUMN, ada banyak pekerjaan di Papua justru didominasi oleh perusahaan BUMN," kata dia.
Menurut dia, perusahaan BUMN yang mendapat pekerjaan di Papua, membawa logistik dari luar, dan sedikit melibatkan kontraktor lokal.
Ia juga menilai di tingkat kabupaten/kota, meski sudah dilakukan pelelangan secara elektronik namun pemenangnya bukan kontraktor-kontraktor yang berhak (memenuhi persyaratan dan dengan penawaran paling rendah).
"Di Papua ini saya lihat hampir semua kabupaten punyak kontraktor sendiri-sendiri, mereka tidak membuka ruang kepada orang-orang yang betul-betul mau bekerja. Ini juga yang menjadi salah satu faktor yang menghambat investasi di Papua," ujar Dasril. (*)