Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta puluhan mahasiswa Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng) yang datang berdemo ke Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa, agar tidak terprovokasi oleh kepentingan politik pihak tertentu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen mengatakan semua mempunyai kebebasan untuk menyampaikan aspirasi, akan tetapi jangan sampai menjadi terpecah belah dan dimanfaatkan orang lain.
"Semua mengetahui eksperimen politik pilkada, di mana-mana terjadi konflik seperti Mulia, Ilaga, Karubaga, Intan Jaya dan lain sebagainya, dari politik tersebut akhirnya terpecah belah," katanya.
Menurut Hery, kini pemerintah sedang mengkaji mengapa hal seperti ini terjadi, sehingga jangan sampai terpecah belah oleh kepentingan orang lain misalnya dari tuntutan-tuntutan atau demo-demo seperti ini.
"Dengan demikian, kami juga berharap demo-demo dan tuntutan-tuntutan yang disuarakan oleh para mahasiswa Mamteng tersebut tidak ada muatan politiknya," ujarnya.
Sebelumnya, berdasarkan pantauan di lapangan, puluhan massa yang menamakan dirinya mahasiswa/pelajar dan masyarakat Kabupaten Mamteng mendatangi Kantor Gubernur Dok II Jayapura untuk melakukan aksi demo damai menuntut beberapa poin pada Selasa (28/11) pagi.
Dari spanduk dan pamflet yang dibawa massa, mahasiswa Kabupaten Mamberamo Tengah mendesak Gubernur Papua untuk segera memerintahkan tim audit anggaran atau KPK untuk turun memeriksa Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Mamteng terkait dana pendidikan Tahun Anggaran 2013-2017, yang diduga belum pernah dibayar hingga kini.
Malvin Billim selaku koordinator demo mengatakan pihaknya mempertanyakan kebijakan Bupati Mamteng Ham Pagawak selama memimpin dan sebagai tulang punggung negara dan kabupaten, para mahasiswa ini datang ke Kantor Gubernur Dok II Jayapura karena merasa di "honai besar" tersebut menampung aspirasi masyarakat. (*)
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen mengatakan semua mempunyai kebebasan untuk menyampaikan aspirasi, akan tetapi jangan sampai menjadi terpecah belah dan dimanfaatkan orang lain.
"Semua mengetahui eksperimen politik pilkada, di mana-mana terjadi konflik seperti Mulia, Ilaga, Karubaga, Intan Jaya dan lain sebagainya, dari politik tersebut akhirnya terpecah belah," katanya.
Menurut Hery, kini pemerintah sedang mengkaji mengapa hal seperti ini terjadi, sehingga jangan sampai terpecah belah oleh kepentingan orang lain misalnya dari tuntutan-tuntutan atau demo-demo seperti ini.
"Dengan demikian, kami juga berharap demo-demo dan tuntutan-tuntutan yang disuarakan oleh para mahasiswa Mamteng tersebut tidak ada muatan politiknya," ujarnya.
Sebelumnya, berdasarkan pantauan di lapangan, puluhan massa yang menamakan dirinya mahasiswa/pelajar dan masyarakat Kabupaten Mamteng mendatangi Kantor Gubernur Dok II Jayapura untuk melakukan aksi demo damai menuntut beberapa poin pada Selasa (28/11) pagi.
Dari spanduk dan pamflet yang dibawa massa, mahasiswa Kabupaten Mamberamo Tengah mendesak Gubernur Papua untuk segera memerintahkan tim audit anggaran atau KPK untuk turun memeriksa Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Mamteng terkait dana pendidikan Tahun Anggaran 2013-2017, yang diduga belum pernah dibayar hingga kini.
Malvin Billim selaku koordinator demo mengatakan pihaknya mempertanyakan kebijakan Bupati Mamteng Ham Pagawak selama memimpin dan sebagai tulang punggung negara dan kabupaten, para mahasiswa ini datang ke Kantor Gubernur Dok II Jayapura karena merasa di "honai besar" tersebut menampung aspirasi masyarakat. (*)