Timika (Antara Papua) - Sebanyak 15 orang wanita melakukan aksi penyegelan terhadap pintu kantor Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, menggunakan balok dan dahan kayu, Rabu pukul 11.00 WIT.
Marika Akimuri selaku koordinator aksi mengatakan aksi palang pintu itu merupakan bentuk protes lantaran mereka tidak terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan Kementerian Sosial (Kemsos).
"Kami ini warga yang sudah tinggal lama di kelurahan ini tapi setiap tahun kami tidak pernah dapat bantuan itu. Kenapa bisa seperti itu, padahal yang kami ketahui banyak nama yang sebenarnya tidak boleh dapat karena dinilai sudah sejahtera namun namanya tetap ada," kata Marika.
Kepala Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Yance K Buiney ketika berdialog dengan ibu-ibu yang melakukan penyegelan pintu kantor kelurahan, Rabu (29/11). (Foto: Antara Papua/Jeremias Rahadat)
Lebih dari pada itu, menurut Marike, hampir semua warga asli Papua yang tinggal di Inauga tidak terdaftar sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh pendamping PKH.
Kepala Kelurahan Inauga, Yance K Buiney mengatakan data peserta PKH untuk warganya tersebut diperoleh dari pendamping PKH pada Jumat (24/11).
Namun ketika warga mengecek nama mereka tidak tercantum sehingga kecewa dan melakukan penyegelan.
"Kami sendiri juga tidak tahu mekanisme pendataan peserta program ini seperti apa. Yang terjadi bahwa data ini diberikan padahal tidak mengakomodir warga kami yang seharusnya berhak menerima," tutur Yance.
Ia mengatakan bahwa persoalan semacam tersebut juga dihadapi oleh warga di beberapa distrik atau kelurahan yang ada di wilayah itu.
Untuk itu, pihaknya akan mengonfirmasi ke Dinas Sosial terkait persoalan yang dihadapi.
"Kita sungguh berharap agar data yang ada ini mengakomodir terlebih masyarakat asli Papua yang kurang beruntung atau kurang mampu. Namun kenyataanya tidak, mereka yang sebenarnya berhak namun tidak ada nama," ucap Yance.
Ia berharap agar kedepannya data peserta PKH tersebut dapat dimutakhirkan sehingga sesuai dengan kondisi di lapangan.
Hal tersebut dimaksud agar PKH tersebut tepat sasaran agar masyarakat yang kurang beruntung tersebut terbantu. (*)
Marika Akimuri selaku koordinator aksi mengatakan aksi palang pintu itu merupakan bentuk protes lantaran mereka tidak terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan Kementerian Sosial (Kemsos).
"Kami ini warga yang sudah tinggal lama di kelurahan ini tapi setiap tahun kami tidak pernah dapat bantuan itu. Kenapa bisa seperti itu, padahal yang kami ketahui banyak nama yang sebenarnya tidak boleh dapat karena dinilai sudah sejahtera namun namanya tetap ada," kata Marika.
Kepala Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Yance K Buiney ketika berdialog dengan ibu-ibu yang melakukan penyegelan pintu kantor kelurahan, Rabu (29/11). (Foto: Antara Papua/Jeremias Rahadat)
Lebih dari pada itu, menurut Marike, hampir semua warga asli Papua yang tinggal di Inauga tidak terdaftar sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh pendamping PKH.
Kepala Kelurahan Inauga, Yance K Buiney mengatakan data peserta PKH untuk warganya tersebut diperoleh dari pendamping PKH pada Jumat (24/11).
Namun ketika warga mengecek nama mereka tidak tercantum sehingga kecewa dan melakukan penyegelan.
"Kami sendiri juga tidak tahu mekanisme pendataan peserta program ini seperti apa. Yang terjadi bahwa data ini diberikan padahal tidak mengakomodir warga kami yang seharusnya berhak menerima," tutur Yance.
Ia mengatakan bahwa persoalan semacam tersebut juga dihadapi oleh warga di beberapa distrik atau kelurahan yang ada di wilayah itu.
Untuk itu, pihaknya akan mengonfirmasi ke Dinas Sosial terkait persoalan yang dihadapi.
"Kita sungguh berharap agar data yang ada ini mengakomodir terlebih masyarakat asli Papua yang kurang beruntung atau kurang mampu. Namun kenyataanya tidak, mereka yang sebenarnya berhak namun tidak ada nama," ucap Yance.
Ia berharap agar kedepannya data peserta PKH tersebut dapat dimutakhirkan sehingga sesuai dengan kondisi di lapangan.
Hal tersebut dimaksud agar PKH tersebut tepat sasaran agar masyarakat yang kurang beruntung tersebut terbantu. (*)