Nabire (Antaranews Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyatakan siap mensinergikan program dengan kebijakan yang dibuat Presiden Joko Widodo agar apa yang dikerjakan pemerintah, manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Djuli Mambaya, di Nabire, Jumat, menyatakan salah satu kebijakan Presiden untuk terus membangun Bandara Internasional Douw Ataruri, sudah direspons dengan mulai membangun akses jalan ke lokasi tersebut.
"Sudah ada program peningkatan jalan Karadiri-Topo 3,150 KM dengan nilai Rp21 miliar dengan konstruksi rijit beton bertulang dan dilapis aspal 2 sentimeter. Pekerjaan belum 100 persen, tetapi tinggal `finishing`," ujarnya.
"Jalan tersebut dibuat untuk akses dari Nabire ke Bandara Internasional Douw Ataruri yang kemarin (20/12) Presiden Joko WIdodo tinjau. Bandara tersebut ditargetkan selesai pada 2020. Nah sekarang kita siapkan jalannya sebagai akses," sambung dia.
Ia pun menyebut pihaknya telah mempersiapkan pembangunan jembatan yang akan dibutuhkan untuk bisa mengakses ke lokasi bandara tersebut.
"Kemudian akan dibangun Jembatan Kali Bumi Bawah sepanjang 80 Meter. Pengadaan bahan bakunya sudah dilakukan pada 2015 oleh PT. Laut Timur, tetapi pembangunannya pada 2016 dan 2017 tidak teranggarkan, makanya kita akan dorong pada 2018," kata dia.
Djuli menegaskan Pemprov Papua sangat berterima kasih atas perhatian yang diberikan Presiden bagi pembangunan infrastruktur di Papua, karenanya ia memastikan seluruh program yang dibuat akan sejalan dengan kebijakan presiden.
"Semua itu dilakukan untuk mendukung kebijakan presiden Jokowi, kita bahu membahu dengan APBN dan Pemkab Nabire untuk apa yang disampaikan pak Jokowi harus kita laksanakan," katanya.
"Kami dan pemerintah pusat dan juga dengan Pemkab Nabire akan bersinergi. Kami kerjakan mana, kemudian APBN kerjakan mana , lalu kabupaten Nabire kerja mana, jadi kita gotong royong untuk menunjang program presiden," sambung Djuli.
Sebelumnya pada 20 Desember 2017, Preesiden Joko Widodo telah meninjau lokasi pembangunan Bandara Internasional Douw Ataruri dan menyatakan pemerintah pusat akan mendorong percepatan pembangunannya dengan target fungsional pada 2020. (*)
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Djuli Mambaya, di Nabire, Jumat, menyatakan salah satu kebijakan Presiden untuk terus membangun Bandara Internasional Douw Ataruri, sudah direspons dengan mulai membangun akses jalan ke lokasi tersebut.
"Sudah ada program peningkatan jalan Karadiri-Topo 3,150 KM dengan nilai Rp21 miliar dengan konstruksi rijit beton bertulang dan dilapis aspal 2 sentimeter. Pekerjaan belum 100 persen, tetapi tinggal `finishing`," ujarnya.
"Jalan tersebut dibuat untuk akses dari Nabire ke Bandara Internasional Douw Ataruri yang kemarin (20/12) Presiden Joko WIdodo tinjau. Bandara tersebut ditargetkan selesai pada 2020. Nah sekarang kita siapkan jalannya sebagai akses," sambung dia.
Ia pun menyebut pihaknya telah mempersiapkan pembangunan jembatan yang akan dibutuhkan untuk bisa mengakses ke lokasi bandara tersebut.
"Kemudian akan dibangun Jembatan Kali Bumi Bawah sepanjang 80 Meter. Pengadaan bahan bakunya sudah dilakukan pada 2015 oleh PT. Laut Timur, tetapi pembangunannya pada 2016 dan 2017 tidak teranggarkan, makanya kita akan dorong pada 2018," kata dia.
Djuli menegaskan Pemprov Papua sangat berterima kasih atas perhatian yang diberikan Presiden bagi pembangunan infrastruktur di Papua, karenanya ia memastikan seluruh program yang dibuat akan sejalan dengan kebijakan presiden.
"Semua itu dilakukan untuk mendukung kebijakan presiden Jokowi, kita bahu membahu dengan APBN dan Pemkab Nabire untuk apa yang disampaikan pak Jokowi harus kita laksanakan," katanya.
"Kami dan pemerintah pusat dan juga dengan Pemkab Nabire akan bersinergi. Kami kerjakan mana, kemudian APBN kerjakan mana , lalu kabupaten Nabire kerja mana, jadi kita gotong royong untuk menunjang program presiden," sambung Djuli.
Sebelumnya pada 20 Desember 2017, Preesiden Joko Widodo telah meninjau lokasi pembangunan Bandara Internasional Douw Ataruri dan menyatakan pemerintah pusat akan mendorong percepatan pembangunannya dengan target fungsional pada 2020. (*)