Jayapura (Antaranews Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akan mengubah wilayah perbatasan menjadi kawasan pertanian terpadu yang diyakini merupakan konsep yang tepat untuk memajukan perekonomian di areal tersebut.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Papua, Semuel Siriwa, di Jayapura, Rabu, menjelaskan kawasan pertanian terpadu merupakan model yang telah diterapkan di wilayah transmigrasi dan terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Ia menyebut dalam konsep tersebut, Pemprov menyasar masyarakat adat yang merupakan pemilik tanah sehingga tidak memerlukan biaya untuk pembebasan lahan.
"Lokasi kawasan pertanian terpadu terletak di tanah adat yang dalam proses selanjutnya tanah adat tersebut dialihkan menjadi status adat perorangan dan disertifikasi," ujarnya.
Siriwa menambahkan program tersebut akan lebih mudah diwujudkan karena seluruh wilayah perbatasan telah memiliki aksesbilitas dan konektifitas sesuai Agro Ekologi Zone (AEZ) dan status kawasan areal peruntukan lain.
Terlebih di era Presiden Joko Widodo, kawasan perbatsan menjadi prioritas pembangunan sehingga sinergi dengan program pembangunan lainnya akan lebih mudah dilakukan.
Menurutnya dalam konsep kawasan pertanian terpadu harus terdapat komoditas pangan untuk menjaga ketahanan pangan dan komoditas lain untuk sumber pendapatan masyarakat.
"Jadi konsepnya pada lahan utama ditanami dengan komoditas yang menghasilkan pendapatan. Sedangkan lahan pekarangan diusahakan berbagai komoditas yang bisa dikonsumsi langsung oleh pemilik lahan," kata Siriwa.
Dalam konsep tersebut, pemerintah akan memfasilitasi penyiapan lahan, sarana produksi dan penanaman. Sementara petani bertanggung jawab memelihara tanaman dimaksud sampai berproduksi.
Sebagai informasi, di Provinsi Papua terdapat empat titik yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Titik-titik tersebut adalah Skouw (kota Jayapura), Waris (Keerom), Sota (Merauke) dan Oksibil (Pegunungan Bintang). (*)
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Papua, Semuel Siriwa, di Jayapura, Rabu, menjelaskan kawasan pertanian terpadu merupakan model yang telah diterapkan di wilayah transmigrasi dan terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Ia menyebut dalam konsep tersebut, Pemprov menyasar masyarakat adat yang merupakan pemilik tanah sehingga tidak memerlukan biaya untuk pembebasan lahan.
"Lokasi kawasan pertanian terpadu terletak di tanah adat yang dalam proses selanjutnya tanah adat tersebut dialihkan menjadi status adat perorangan dan disertifikasi," ujarnya.
Siriwa menambahkan program tersebut akan lebih mudah diwujudkan karena seluruh wilayah perbatasan telah memiliki aksesbilitas dan konektifitas sesuai Agro Ekologi Zone (AEZ) dan status kawasan areal peruntukan lain.
Terlebih di era Presiden Joko Widodo, kawasan perbatsan menjadi prioritas pembangunan sehingga sinergi dengan program pembangunan lainnya akan lebih mudah dilakukan.
Menurutnya dalam konsep kawasan pertanian terpadu harus terdapat komoditas pangan untuk menjaga ketahanan pangan dan komoditas lain untuk sumber pendapatan masyarakat.
"Jadi konsepnya pada lahan utama ditanami dengan komoditas yang menghasilkan pendapatan. Sedangkan lahan pekarangan diusahakan berbagai komoditas yang bisa dikonsumsi langsung oleh pemilik lahan," kata Siriwa.
Dalam konsep tersebut, pemerintah akan memfasilitasi penyiapan lahan, sarana produksi dan penanaman. Sementara petani bertanggung jawab memelihara tanaman dimaksud sampai berproduksi.
Sebagai informasi, di Provinsi Papua terdapat empat titik yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Titik-titik tersebut adalah Skouw (kota Jayapura), Waris (Keerom), Sota (Merauke) dan Oksibil (Pegunungan Bintang). (*)