Jayapura (Antaranews Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta Kabupaten Dogiyai dan Yalimo untuk memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian permasalahan tapal batas kedua wilayah.
Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Kamis, mengatakan hal penting yang harus diperhatikan adalah keseriusan dalam penyelesaian tapal batas, sehingga diharapkan kepala daerah dan wakilnya dapat melakukan komunikasi secara baik.
"Komunikasi yang baik ini harus dilakukan dengan kabupaten di sekitarnya dan pemprov siap memfasilitasi kesepakatan tapal batas tersebut," katanya.
Menurut Lukas, penyelesaian permasalahan tapal batas itu merupakan salah satu tugas besar yang harus dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai (Yakobus Dumupa-Oskar Makai) serta Wakil Bupati Yalimo Erdi Dabi yang belum lama ini dilantik.
"Tapal batas wilayah sangat penting diperjelas antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya," ujarnya.
Hal tersebut berkaitan dengan pengelolaan wilayah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Selain itu, luas wilayah juga berpengaruh pada jumlah alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat," kata Lukas.
Dia menambahkan, Pemprov Papua memberikan fokus perhatian pada upaya penyelesaian permasalahan tapal batas kabupaten kota di wilayahnya yang terkadang masih menjadi embrio sengketa batas wilayah atas lahirnya pemekaran atau pembentukan distrik dan kampung yang tak terkendali. (*)
Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Kamis, mengatakan hal penting yang harus diperhatikan adalah keseriusan dalam penyelesaian tapal batas, sehingga diharapkan kepala daerah dan wakilnya dapat melakukan komunikasi secara baik.
"Komunikasi yang baik ini harus dilakukan dengan kabupaten di sekitarnya dan pemprov siap memfasilitasi kesepakatan tapal batas tersebut," katanya.
Menurut Lukas, penyelesaian permasalahan tapal batas itu merupakan salah satu tugas besar yang harus dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai (Yakobus Dumupa-Oskar Makai) serta Wakil Bupati Yalimo Erdi Dabi yang belum lama ini dilantik.
"Tapal batas wilayah sangat penting diperjelas antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya," ujarnya.
Hal tersebut berkaitan dengan pengelolaan wilayah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Selain itu, luas wilayah juga berpengaruh pada jumlah alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat," kata Lukas.
Dia menambahkan, Pemprov Papua memberikan fokus perhatian pada upaya penyelesaian permasalahan tapal batas kabupaten kota di wilayahnya yang terkadang masih menjadi embrio sengketa batas wilayah atas lahirnya pemekaran atau pembentukan distrik dan kampung yang tak terkendali. (*)