Kupang (Antaranews Papua) - Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sri Hartoyo mengatakan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yag dibangun di sejumlah lokasi merupakan embrio aktivitas ekonomi yang mengarah kepada kesejahteraan warga perbatasan.
"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, tujuan mendorong PLBN juga untuk mendorong ekonomi di perbatasan," kata Sri Hartoyo ketika ditemui di Kupang, Minggu.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengembangkan tiga PLBN terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu PLBN Wini, Motaain, dan Motamasin.
Sri Hartoyo memaparkan total investasi yang telah dialokasikan oleh pemerintah untuk membangun tiga PLBN di NTT tersebut adalah sebesar Rp875 miliar.
Selain membangun sarana-prasarana PLBN terpadu, pemerintah juga mengembangkan infrastruktur permukiman di sekitarnya, antara lain dengan membenahi sistem air minum, air limbah, sanitasi, serta jalan lingkungan di sekitar PLBN.
"Ini termasuk dari agenda Nawacita pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan membangun kawasan perbatasan bukan hanya untuk pertahanan tetapi juga kesejahteraan," katanya.
Ia juga mengemukakan bahwa pembangunan PLBN di NTT juga termasuk membangun pasar yang diharapkan dapat memperbaiki perekonomian rakyat sehingga produk Indonesia juga bisa lebih kompetitif.
Sebelumnya, Kementerian PUPR menyerahkan pemanfaatan tujuh PLBN kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) senilai Rp944 miliar.
Selain PLBN Wini, Motaain, dan Motamasin di NTT, PLBN lainnya yang diserahkan kepada BNPP adalah PLBN Entikong, Badau dan Aruk (ketiganya di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia), dan PLBN Skouw (di Papua, berbatasan dengan Papua Nugini).
Setelah dilakukan serah terima maka tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan dialihkan kepada BNPP.
Sementara itu, Sekretaris BNPP Hadi Prabowo mengapresiasi Kementerian PUPR atas pembangunan PLBN.
BNPP, ujar Hadi, juga berjanji akan memelihara dan merawat aset tersebut, serta bersinergi guna membangun serta menyejahterakan daerah perbatasan.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Marius Ardu Jelamu mengatakan wisatawan yang masuk dari Timor Leste melalui sejumlah PLBN di Pulau Timor mencapai 593.000 orang selama tahun 2017.
"Selama 2017 ini kunjungan wisatawan internasional dari Timor Leste melalui tiga pos batas negara di Pulau Timor yakni di Mota Ain, Motamasin, dan Wini sudah mencapai 593.000 orang lebih," katanya saat dihubungi, Kamis (28/12).
Jumlah kunjungan yang dirilis Kementerian Pariwisata itu tercatat yang terbanyak kedua di Indonesia setelah wisatawan yang masuk melalui pos batas negara di Kepulauan Riau. (*)
"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, tujuan mendorong PLBN juga untuk mendorong ekonomi di perbatasan," kata Sri Hartoyo ketika ditemui di Kupang, Minggu.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengembangkan tiga PLBN terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu PLBN Wini, Motaain, dan Motamasin.
Sri Hartoyo memaparkan total investasi yang telah dialokasikan oleh pemerintah untuk membangun tiga PLBN di NTT tersebut adalah sebesar Rp875 miliar.
Selain membangun sarana-prasarana PLBN terpadu, pemerintah juga mengembangkan infrastruktur permukiman di sekitarnya, antara lain dengan membenahi sistem air minum, air limbah, sanitasi, serta jalan lingkungan di sekitar PLBN.
"Ini termasuk dari agenda Nawacita pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan membangun kawasan perbatasan bukan hanya untuk pertahanan tetapi juga kesejahteraan," katanya.
Ia juga mengemukakan bahwa pembangunan PLBN di NTT juga termasuk membangun pasar yang diharapkan dapat memperbaiki perekonomian rakyat sehingga produk Indonesia juga bisa lebih kompetitif.
Sebelumnya, Kementerian PUPR menyerahkan pemanfaatan tujuh PLBN kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) senilai Rp944 miliar.
Selain PLBN Wini, Motaain, dan Motamasin di NTT, PLBN lainnya yang diserahkan kepada BNPP adalah PLBN Entikong, Badau dan Aruk (ketiganya di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia), dan PLBN Skouw (di Papua, berbatasan dengan Papua Nugini).
Setelah dilakukan serah terima maka tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan dialihkan kepada BNPP.
Sementara itu, Sekretaris BNPP Hadi Prabowo mengapresiasi Kementerian PUPR atas pembangunan PLBN.
BNPP, ujar Hadi, juga berjanji akan memelihara dan merawat aset tersebut, serta bersinergi guna membangun serta menyejahterakan daerah perbatasan.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Marius Ardu Jelamu mengatakan wisatawan yang masuk dari Timor Leste melalui sejumlah PLBN di Pulau Timor mencapai 593.000 orang selama tahun 2017.
"Selama 2017 ini kunjungan wisatawan internasional dari Timor Leste melalui tiga pos batas negara di Pulau Timor yakni di Mota Ain, Motamasin, dan Wini sudah mencapai 593.000 orang lebih," katanya saat dihubungi, Kamis (28/12).
Jumlah kunjungan yang dirilis Kementerian Pariwisata itu tercatat yang terbanyak kedua di Indonesia setelah wisatawan yang masuk melalui pos batas negara di Kepulauan Riau. (*)