Jakarta (Antaranews Papua) - Menteri BUMN Rini M Soemarno mengundang puluhan investor dari berbagai negara menanamkan dananya pada proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, termasuk pengembangan infrastruktur dan konektivitas di Indonesia timur.
Siaran pers Kementerian BUMN yang diterima Antara di Jakarta, Jumat, menyebutkan Menteri Rini menyampaikan undangan tersebut saat bersama sejumlah dirut perusahaan negara memaparkan peluang bisnis dan investasi terutama sektor infrastruktur di Indonesia kepada puluhan investor berbagai negara di sela rangkaian kegiatan World Economic Forum di Davos, Swiss, Kamis (25/1).
Sejumlah investor dari berbagai negara yang hadir antara lain dari Kuwait Investment Fund, Qatar, Tiongkok, Azerbaijan, Malaysia, dan Norwegia.
Pada kesempatan itu, Menteri Rini menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia yang terus membaik. Hal itu sesuai dengan penilaian lembaga rating internasional (Moody's, S&P Global, dan Fitch Rating) yang menempatkan Indonesia sebagai negara tujuan investasi.
"Dua tahun terakhir ini, ekonomi tumbuh di atas lima persen dan akan terus membaik di masa yang akan datang, " ujar Rini.
Ia juga mengungkapkan sejumlah indikator makro ekonomi Indonesia yang terus membaik antara lain neraca perdagangan yang positif dalam tiga tahun terakhir dan inflasi yang selalu terkontrol.
Indikator penting lainnya adalah tingkat kesejahteraan yang meningkat dan angka kemiskinan menurun dari 11,7 persen (2012) menjadi 10,1 persen (2017). "Indonesia telah berkembang pesat. Hal ini ditunjukkan lewat indeks daya saing global, dimana menurut WEF pada tahun 2017-2018 Indonesia menduduki posisi 36 dari 137 negara," tegas Rini.
Rini yang didampingi Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro, dan sejumlah Dirut BUMN, membeberkan rencana pembangunan dan kebutuhan dana infrastruktur di Indonesia.
"Kami berkomitmen untuk mendorong konektivitas di udara, laut, darat dan telekomunikasi, yang juga mencakup internet dan serat optik, serta membangun pembangkit listrik," ujar Rini.
Dalam rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019, pemerintah membuat ekspektasi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 96,6 persen, membangun pembangkit listrik baru hingga kapasitas total menjadi 35.000 MW, membangun 2.650 km jalan baru dan 1.800 km jalan tol baru.
"Di akhir 2014, jalan tol Indonesia keseluruhan hanya 780 km. Saat ini, kami membangun 1.800 km jalan tol hingga akhir 2019, yang mana lebih dari dua kali lipat dari pencapaian pemerintahan 69 tahun terakhir," kata Rini.
Tidak luput dari program pembangunan adalah di infrastruktur bidang digital. Indonesia merencanakan mengembangkan jaringan serat optik dari 112.494 kilometer pada 2014 menjadi 158.850 kilometer pada 2018.
Selain itu, dalam rangka mendorong pembangunan sektor telekomunikasi, pemerintah juga membangun 152 ribu base transceiver station (BTS).
Menurut Rini, sesuai dengan rencana pemerintah dalam RPJMN 2015-2019, guna pembangunan infrastruktur di Indonesia, membutuhkan dana sebesar 500 miliar dolar AS.
Di depan para investor, Menteri Rini menawarkan peluang untuk berinvestasi, khususnya dalam pengembangan infrastruktur dan konektivitas di Indonesia timur yang selama ini kurang mendapat perhatian.
Indonesia memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang banyak negara lain tidak memiliki. Keunggulan itu antara lain dari bonus demografi dengan tenaga kerja yang besar dan muda.
Salah satunya adalah segmen kelas menengah yang cepat berkembang, juga makro ekonomi kuat dan lingkungan politik yang stabil. (*)
Siaran pers Kementerian BUMN yang diterima Antara di Jakarta, Jumat, menyebutkan Menteri Rini menyampaikan undangan tersebut saat bersama sejumlah dirut perusahaan negara memaparkan peluang bisnis dan investasi terutama sektor infrastruktur di Indonesia kepada puluhan investor berbagai negara di sela rangkaian kegiatan World Economic Forum di Davos, Swiss, Kamis (25/1).
Sejumlah investor dari berbagai negara yang hadir antara lain dari Kuwait Investment Fund, Qatar, Tiongkok, Azerbaijan, Malaysia, dan Norwegia.
Pada kesempatan itu, Menteri Rini menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia yang terus membaik. Hal itu sesuai dengan penilaian lembaga rating internasional (Moody's, S&P Global, dan Fitch Rating) yang menempatkan Indonesia sebagai negara tujuan investasi.
"Dua tahun terakhir ini, ekonomi tumbuh di atas lima persen dan akan terus membaik di masa yang akan datang, " ujar Rini.
Ia juga mengungkapkan sejumlah indikator makro ekonomi Indonesia yang terus membaik antara lain neraca perdagangan yang positif dalam tiga tahun terakhir dan inflasi yang selalu terkontrol.
Indikator penting lainnya adalah tingkat kesejahteraan yang meningkat dan angka kemiskinan menurun dari 11,7 persen (2012) menjadi 10,1 persen (2017). "Indonesia telah berkembang pesat. Hal ini ditunjukkan lewat indeks daya saing global, dimana menurut WEF pada tahun 2017-2018 Indonesia menduduki posisi 36 dari 137 negara," tegas Rini.
Rini yang didampingi Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro, dan sejumlah Dirut BUMN, membeberkan rencana pembangunan dan kebutuhan dana infrastruktur di Indonesia.
"Kami berkomitmen untuk mendorong konektivitas di udara, laut, darat dan telekomunikasi, yang juga mencakup internet dan serat optik, serta membangun pembangkit listrik," ujar Rini.
Dalam rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019, pemerintah membuat ekspektasi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 96,6 persen, membangun pembangkit listrik baru hingga kapasitas total menjadi 35.000 MW, membangun 2.650 km jalan baru dan 1.800 km jalan tol baru.
"Di akhir 2014, jalan tol Indonesia keseluruhan hanya 780 km. Saat ini, kami membangun 1.800 km jalan tol hingga akhir 2019, yang mana lebih dari dua kali lipat dari pencapaian pemerintahan 69 tahun terakhir," kata Rini.
Tidak luput dari program pembangunan adalah di infrastruktur bidang digital. Indonesia merencanakan mengembangkan jaringan serat optik dari 112.494 kilometer pada 2014 menjadi 158.850 kilometer pada 2018.
Selain itu, dalam rangka mendorong pembangunan sektor telekomunikasi, pemerintah juga membangun 152 ribu base transceiver station (BTS).
Menurut Rini, sesuai dengan rencana pemerintah dalam RPJMN 2015-2019, guna pembangunan infrastruktur di Indonesia, membutuhkan dana sebesar 500 miliar dolar AS.
Di depan para investor, Menteri Rini menawarkan peluang untuk berinvestasi, khususnya dalam pengembangan infrastruktur dan konektivitas di Indonesia timur yang selama ini kurang mendapat perhatian.
Indonesia memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang banyak negara lain tidak memiliki. Keunggulan itu antara lain dari bonus demografi dengan tenaga kerja yang besar dan muda.
Salah satunya adalah segmen kelas menengah yang cepat berkembang, juga makro ekonomi kuat dan lingkungan politik yang stabil. (*)