Timika (Antaranews Papua) - Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, mengalokasikan belanja modal sebesar Rp1,4 triliun lebih dari total APBD 2018 sebesar Rp2,6 triliun lebih, yang akan diimplementasikan melalui berbagai program di organisasi perangkat daerah (OPD).
"Yang kita proyeksikan APBD Mimika 2018 sebesar Rp2,6 triliun, dikurangi utang sebesar Rp460 miliar menjadi Rp2,1 triliun lebih, dikurangi lagi dengan belanja tidak langsung sebesar Rp800 miliar maka menjadi Rp1,4 trilun yang digunakan untuk belanja modal," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika Marthen Mallisa, di Timika, Jumat.
Ia mengatakan anggaran belanja langsung sebesar Rp800 miliar tersebut cukup besar karena di dalamnya ada alokasi untuk belanja pegawai, belanja gaji, ditambah pemberian hibah ke pihak lain seperti KPU, Panwas, Polres dalam rangka Pilkada 2018.
Untuk itu program fisik di masing-masing OPD pada 2018 akan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada yitu sebesar Rp1,4 miliar.
Dengan demikian tidak semua program kerja OPD khusus fisik diakomodir.
"Namanya pembangunan kan harus berkesinambungan dengan pekerjaan fisik. Memang banyak program fisik itu, tapi bukan ditiadakan, dikurangi karena kita sesuaikan dengan anggaran yang ada," ujarnya.
Menurut dia, khusus tim anggaran eksekutif harus berhati-hati dalam menyusun pendapatan dan pengeluaran sehingga pengalaman devisit anggaran pada 2017 tidak terulang lagi.
"Tahun lalu kita itu kan masih berutang kepada pihak ketiga. Utang-utang ini kan kita sudah ada keterikatan kontrak dengan pihak ketiga melalui APBD yang sudah diprogramkan dalam APBD 2017 namun belum terealisasi karena defisit" katanya.
"Kita upayakan tahun ini supaya jangan menjadi beban daerah. Jadi pertama itu kita ada pokok pinjaman di Bank Papua itu Rp200 miliar ditambah bunga, itu yang harus diprioritasian karena dalam perjanjian dengan pihak Bank Papua," sambungnya.
"Itu kan pakai pinjaman jangka pendek. Intinya dalam Perpres 30 Tahun 2011 itu kalau pinjaman jangka pendek, jangka waktunya satu tahun, tapi kan kita pinjam diakhir tahun maka pengembaliannya sampai pada akhir tahun 2018, itu kita cicil dan tiap bulan dipotong," ujar Marthen pula. (*)
"Yang kita proyeksikan APBD Mimika 2018 sebesar Rp2,6 triliun, dikurangi utang sebesar Rp460 miliar menjadi Rp2,1 triliun lebih, dikurangi lagi dengan belanja tidak langsung sebesar Rp800 miliar maka menjadi Rp1,4 trilun yang digunakan untuk belanja modal," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika Marthen Mallisa, di Timika, Jumat.
Ia mengatakan anggaran belanja langsung sebesar Rp800 miliar tersebut cukup besar karena di dalamnya ada alokasi untuk belanja pegawai, belanja gaji, ditambah pemberian hibah ke pihak lain seperti KPU, Panwas, Polres dalam rangka Pilkada 2018.
Untuk itu program fisik di masing-masing OPD pada 2018 akan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada yitu sebesar Rp1,4 miliar.
Dengan demikian tidak semua program kerja OPD khusus fisik diakomodir.
"Namanya pembangunan kan harus berkesinambungan dengan pekerjaan fisik. Memang banyak program fisik itu, tapi bukan ditiadakan, dikurangi karena kita sesuaikan dengan anggaran yang ada," ujarnya.
Menurut dia, khusus tim anggaran eksekutif harus berhati-hati dalam menyusun pendapatan dan pengeluaran sehingga pengalaman devisit anggaran pada 2017 tidak terulang lagi.
"Tahun lalu kita itu kan masih berutang kepada pihak ketiga. Utang-utang ini kan kita sudah ada keterikatan kontrak dengan pihak ketiga melalui APBD yang sudah diprogramkan dalam APBD 2017 namun belum terealisasi karena defisit" katanya.
"Kita upayakan tahun ini supaya jangan menjadi beban daerah. Jadi pertama itu kita ada pokok pinjaman di Bank Papua itu Rp200 miliar ditambah bunga, itu yang harus diprioritasian karena dalam perjanjian dengan pihak Bank Papua," sambungnya.
"Itu kan pakai pinjaman jangka pendek. Intinya dalam Perpres 30 Tahun 2011 itu kalau pinjaman jangka pendek, jangka waktunya satu tahun, tapi kan kita pinjam diakhir tahun maka pengembaliannya sampai pada akhir tahun 2018, itu kita cicil dan tiap bulan dipotong," ujar Marthen pula. (*)