Jayapura (Antaranews Papua) - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Provinsi Papua Soedarmo mengunjungi sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat terkait pilkada serentak di Bumi Cenderawasih.
Anggota Bawaslu Provinsi Papua, Anugrah Pata di Kota Jayapura, Kamis malam, mengatakan kunjungan Pjs Gubernur Papua dilakukan pada Kamis sore untuk bersilahturahim dan memperkenalkan diri.
"Pjs Gubernur datang ke Bawaslu Papua itu untuk bersilahturahim dan perkenalkan diri, terutama mengecek bagaimana kesiapan Bawaslu dalam mengawasi Pilkada 2018," kata Anugrah.
Menurut dia, dalam penjelasan di hadapan Pjs Gubernur dikemukakan sejumlah hal. Di antaranya Bawaslu Papua menerima anggaran hibah sebesar Rp250 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk membentuk Panwas di 29 kabupaten/kota dengan struktur sekretariatnya dan sewa 16 gedung.
Lalu, menggelar rapat koordinasi dan rapat kerja bersama Gakkumdu baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk sementara menangani sengketa pilkada.
Termasuk untuk mengantisipasi politik uang, kata dia, Bawaslu dan Panwas kabupaten/kota secara serentak mendeklarasikan tolak politik uang dan politisasi SARA.
"Bawaslu juga sudah menyusun pemetaan potensi daerah rawan dimana ada empat kabupaten yakni Mimika, Puncak, Paniai dan Jayawijaya, sesuaikan kalender pengawasan yang dikeluarkan KPU RI, berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan kabupaten/kota," katanya.
Anugrah juga menyampaikan bahwa Bawaslu juga menerapkan pencegahan dan penindakan terkait netralitas ASN dengan mengundang Sekda Papua untuk mempertanyakan hal itu, juga termasuk sosialisasi kepada pemilih pemula dalam pilkada nanti.
"Memang dana hibah yang diberikan kepada Bawaslu sebesar Rp250 miliar, jauh dari yang diajukan sebanyak Rp450 miliar," katanya.
Dana tersebut digunakan untuk Panwas di 29 kabupaten/kota, termasuk sewa 16 gedung sekretariat kabupaten/kota yang seharusnya dibayarkan oleh pemda setempat tapi hingga kini belum ada kejelasan.
Semua penjelasan tersebut, kata Anugrah langsung ditanggapi oleh Pjs Gubernur Soedarmo yang didampingi Direktur Otda Bahtiar dan Kabiro Humas dan Protokol Pemprov Papua Israel Ilolu.
"Pak Pjs Gubernur apresiasi pemaparan kami dan beliau sampaikan bahwa akan terus memberikan dorongan moril kepada kami, sehingga pelaksanaan pilkada bisa sukses tanpa ada persoalan, termasuk memperhatikan anggaran Bawaslu," katanya.
Pada momentum itu, kata Anugrah, mantan Plt Gubernur Aceh itu meminta agar Panwas di kabupaten/kota terutama yang gelar pilkada dapat bekerja sesuai aturan sehingga jauh dari kata persoalan.
"Pak Pjs Gubernur juga minta kami untuk terus berkoordinasi terkait pelaksanaan pilkada di tingkat provinsi dan tujuh kabupaten, sehingga jika ditemui permasalahan bisa segera dibantu dalam penyelesaiannya," katanya.
Sehari sebelumnya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu mengunjungi KPU Papua untuk mengecek kesiapan Pilkada 2018.(*)
Anggota Bawaslu Provinsi Papua, Anugrah Pata di Kota Jayapura, Kamis malam, mengatakan kunjungan Pjs Gubernur Papua dilakukan pada Kamis sore untuk bersilahturahim dan memperkenalkan diri.
"Pjs Gubernur datang ke Bawaslu Papua itu untuk bersilahturahim dan perkenalkan diri, terutama mengecek bagaimana kesiapan Bawaslu dalam mengawasi Pilkada 2018," kata Anugrah.
Menurut dia, dalam penjelasan di hadapan Pjs Gubernur dikemukakan sejumlah hal. Di antaranya Bawaslu Papua menerima anggaran hibah sebesar Rp250 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk membentuk Panwas di 29 kabupaten/kota dengan struktur sekretariatnya dan sewa 16 gedung.
Lalu, menggelar rapat koordinasi dan rapat kerja bersama Gakkumdu baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk sementara menangani sengketa pilkada.
Termasuk untuk mengantisipasi politik uang, kata dia, Bawaslu dan Panwas kabupaten/kota secara serentak mendeklarasikan tolak politik uang dan politisasi SARA.
"Bawaslu juga sudah menyusun pemetaan potensi daerah rawan dimana ada empat kabupaten yakni Mimika, Puncak, Paniai dan Jayawijaya, sesuaikan kalender pengawasan yang dikeluarkan KPU RI, berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan kabupaten/kota," katanya.
Anugrah juga menyampaikan bahwa Bawaslu juga menerapkan pencegahan dan penindakan terkait netralitas ASN dengan mengundang Sekda Papua untuk mempertanyakan hal itu, juga termasuk sosialisasi kepada pemilih pemula dalam pilkada nanti.
"Memang dana hibah yang diberikan kepada Bawaslu sebesar Rp250 miliar, jauh dari yang diajukan sebanyak Rp450 miliar," katanya.
Dana tersebut digunakan untuk Panwas di 29 kabupaten/kota, termasuk sewa 16 gedung sekretariat kabupaten/kota yang seharusnya dibayarkan oleh pemda setempat tapi hingga kini belum ada kejelasan.
Semua penjelasan tersebut, kata Anugrah langsung ditanggapi oleh Pjs Gubernur Soedarmo yang didampingi Direktur Otda Bahtiar dan Kabiro Humas dan Protokol Pemprov Papua Israel Ilolu.
"Pak Pjs Gubernur apresiasi pemaparan kami dan beliau sampaikan bahwa akan terus memberikan dorongan moril kepada kami, sehingga pelaksanaan pilkada bisa sukses tanpa ada persoalan, termasuk memperhatikan anggaran Bawaslu," katanya.
Pada momentum itu, kata Anugrah, mantan Plt Gubernur Aceh itu meminta agar Panwas di kabupaten/kota terutama yang gelar pilkada dapat bekerja sesuai aturan sehingga jauh dari kata persoalan.
"Pak Pjs Gubernur juga minta kami untuk terus berkoordinasi terkait pelaksanaan pilkada di tingkat provinsi dan tujuh kabupaten, sehingga jika ditemui permasalahan bisa segera dibantu dalam penyelesaiannya," katanya.
Sehari sebelumnya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu mengunjungi KPU Papua untuk mengecek kesiapan Pilkada 2018.(*)