Jayapura (Antaranews Papua) - Penjabat Sementara Gubernur Papua Soedarmo mengingatkan para pejabat di lingkungan kerjanya agar jangan sampai terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kerap dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini.
"Sudah banyak daerah yang para pejabatnya terkena OTT sehingga hal ini harus dijadikan pengalaman dan referensi bagi semua pihak di Provinsi Papua," ujar punawirawan TNI AD yang pernah menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh pada 2016 itu, di Jayapura, Jumat.
Menurut Soedarmo, para pemangku kepentingan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat lainnya harus selalu berhati-hati menjalankan program-program yang menjadi tanggung jawabnya.
"Saya berharap pejabat dari eselon tertinggi sampai terendah, jangan sampai ada satu pun yang terkena OTT," kata pria kelahiran Tulung Agung, Jawa Timur ini.
Dia menyakini dan percaya seluruh pejabat di Provinsi Papua paham mengenai hal tersebut sehingga sampai akhir masa jabatannya, atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun akan aman dari OTT.
"Kami patut bersyukur karena KPK memiliki perhatian yang besar terhadap Provinsi Papua sehingga hal ini perlu dimanfaatkan secara maksimal," ujarnya.
Dia menambahkan, pihaknya juga menyampaikan terima kasih terhadap tim dari KPK yang melakukan pembinaan dan pendampingan melalui koordinasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan bebas dari KKN.
"KPK sudah sering mengingatkan hal-hal yang beresiko mengundang korupsi, sehingga dengan arahan dan pengawasan yang diberikan dapat menghindarkan semua pihak dari OTT," katanya lagi. (*)
"Sudah banyak daerah yang para pejabatnya terkena OTT sehingga hal ini harus dijadikan pengalaman dan referensi bagi semua pihak di Provinsi Papua," ujar punawirawan TNI AD yang pernah menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh pada 2016 itu, di Jayapura, Jumat.
Menurut Soedarmo, para pemangku kepentingan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat lainnya harus selalu berhati-hati menjalankan program-program yang menjadi tanggung jawabnya.
"Saya berharap pejabat dari eselon tertinggi sampai terendah, jangan sampai ada satu pun yang terkena OTT," kata pria kelahiran Tulung Agung, Jawa Timur ini.
Dia menyakini dan percaya seluruh pejabat di Provinsi Papua paham mengenai hal tersebut sehingga sampai akhir masa jabatannya, atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun akan aman dari OTT.
"Kami patut bersyukur karena KPK memiliki perhatian yang besar terhadap Provinsi Papua sehingga hal ini perlu dimanfaatkan secara maksimal," ujarnya.
Dia menambahkan, pihaknya juga menyampaikan terima kasih terhadap tim dari KPK yang melakukan pembinaan dan pendampingan melalui koordinasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan bebas dari KKN.
"KPK sudah sering mengingatkan hal-hal yang beresiko mengundang korupsi, sehingga dengan arahan dan pengawasan yang diberikan dapat menghindarkan semua pihak dari OTT," katanya lagi. (*)