Jayapura (Antaranews Papua) - Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Papua menyebutkan dua kabupaten masih bermasalah dengan lahan untuk proyek pembangunan palapa ring di Bumi Cenderawasih.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua Kansiana Salle di Jayapura, Kamis, mengatakan kedua kabupaten tersebut yakni Yalimo dan Mamberamo Tengah.
"Permasalahan yang dihadapi di dua kabupaten tersebut adalah penyiapan lahan, di mana kedua wilayah tersebut terkenal sebagai daerah yang tidak menjual tanah," katanya.
Menurut Kansiana, sedangkan berdasarkan mekanisme, pemerintah pusat menginginkan tanahnya harus lahan yang dibeli bukan hibah.
"Jadi nantinya penyelesaian permasalahan ini akan difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat di mana kami pun sudah berkoordinasi, begitu pula dengan pusat," ujarnya.
Dia menjelaskan pemerintah pusat pun terus melakukan upaya-upaya pendekatan dengan daerah-daerah tersebut di mana ditargetkan pada Desember 2018 sudah diselesaikan permasalahan lahan tersebut.
"Pembangunan proyek palapa ring ini tidak bisa dilakukan satu per satu, namun harus serentak sehingga permasalahan di dua kabupaten ini harus segera diselesaikan," katanya lagi.
Dia menambahkan hingga kini fiber optik yang dipasang guna mendukung palapa ring ini sudah dimulai dari Kabupaten Merauke ke Boven Digoel.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan proyek Palapa Ring Paket Timur menjangkau 35 kabupaten/kota yang tersebar di empat provinsi Indonesia.
Keempat provinsi tersebut yakni Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur dengan total panjang kabel serat optik sekitar 8.454 kilo meter dengan nilai proyek mencapai Rp5,1 triliun. (*)
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua Kansiana Salle di Jayapura, Kamis, mengatakan kedua kabupaten tersebut yakni Yalimo dan Mamberamo Tengah.
"Permasalahan yang dihadapi di dua kabupaten tersebut adalah penyiapan lahan, di mana kedua wilayah tersebut terkenal sebagai daerah yang tidak menjual tanah," katanya.
Menurut Kansiana, sedangkan berdasarkan mekanisme, pemerintah pusat menginginkan tanahnya harus lahan yang dibeli bukan hibah.
"Jadi nantinya penyelesaian permasalahan ini akan difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat di mana kami pun sudah berkoordinasi, begitu pula dengan pusat," ujarnya.
Dia menjelaskan pemerintah pusat pun terus melakukan upaya-upaya pendekatan dengan daerah-daerah tersebut di mana ditargetkan pada Desember 2018 sudah diselesaikan permasalahan lahan tersebut.
"Pembangunan proyek palapa ring ini tidak bisa dilakukan satu per satu, namun harus serentak sehingga permasalahan di dua kabupaten ini harus segera diselesaikan," katanya lagi.
Dia menambahkan hingga kini fiber optik yang dipasang guna mendukung palapa ring ini sudah dimulai dari Kabupaten Merauke ke Boven Digoel.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan proyek Palapa Ring Paket Timur menjangkau 35 kabupaten/kota yang tersebar di empat provinsi Indonesia.
Keempat provinsi tersebut yakni Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur dengan total panjang kabel serat optik sekitar 8.454 kilo meter dengan nilai proyek mencapai Rp5,1 triliun. (*)