Timika (Antaranews Papua) - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon kembali menyoroti kasus wabah campak dan gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua pada akhir 2017 hingga awal 2018 yang menelan korban jiwa hingga 72 orang.
Saat menggelar pertemuan dengan Penjabat Gubernur Papua Soedarmo bertempat di Hotel Rimba Papua, Timika, Jumat, Fadli menyatakan sangat prihatin dengan kondisi kesehatan warga di pedalaman Papua yang belum terurus secara baik.
"Kami sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi sebab penyakit campak merupakan penyakit ringan yang sebetulnya bisa diatasi dengan melakukan imunisasi. Penyakit ini seharusnya sudah tidak ada lagi pada abad ke-20 ini. Ternyata masih ada," kata Fadli.
Politisi dari Partai Gerindra itu mengatakan kasus campak disertai dengan gizi buruk di Kabupaten Asmat merupakan sebuah puncak gunung es.
Kasus seperti itu, katanya, tidak hanya terjadi di Asmat, tetapi juga dibanyak tempat di Papua, bahkan di seluruh Indonesia.
"Ini tidak hanya terjadi di Asmat saja, tapi juga di banyak kabupaten-kota lain di seluruh Indonesia. Termasuk di DKI Jakarta hingga sekarang masih ada kasus busung lapar," kata Fadli.
Mengutip data yang diterbitkan oleh Bank Dunia, Fadli Zon mengatakan kasus kekurangan gizi di Indonesia masih sangat tinggi mencapai 37 persen, terutama pada anak-anak usia lima tahun ke bawah.
"Menurut saya angka ini tidak bisa dibantah juga oleh pemerintah. Ini sangat membahayakan," ujarnya.
Fadli Zon memimpin rombongan Tim Pemantau Otsus Papua dari DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Timika dan Tembagapura untuk menyerap berbagai informasi, termasuk aspirasi dari masyarakat Papua khususnya di Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Pascapencabutan status KLB campak pada pertengahan Januari lalu, Pemkab Asmat mendapat dukungan penuh dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Asmat.
Sektor-sektor yang kini mulai dibenahi seperti infrastruktur, pemukiman, sanitasi, air bersih, pertanian dan lain sebagainya.
Tim dari berbagai kementerian, termasuk Satgas TNI direncanakan akan terus berada di Asmat guna melakukan berbagai program pemulihan kondisi masyarakat setempat selama rentang waktu satu tahun ke depan.(*)
Saat menggelar pertemuan dengan Penjabat Gubernur Papua Soedarmo bertempat di Hotel Rimba Papua, Timika, Jumat, Fadli menyatakan sangat prihatin dengan kondisi kesehatan warga di pedalaman Papua yang belum terurus secara baik.
"Kami sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi sebab penyakit campak merupakan penyakit ringan yang sebetulnya bisa diatasi dengan melakukan imunisasi. Penyakit ini seharusnya sudah tidak ada lagi pada abad ke-20 ini. Ternyata masih ada," kata Fadli.
Politisi dari Partai Gerindra itu mengatakan kasus campak disertai dengan gizi buruk di Kabupaten Asmat merupakan sebuah puncak gunung es.
Kasus seperti itu, katanya, tidak hanya terjadi di Asmat, tetapi juga dibanyak tempat di Papua, bahkan di seluruh Indonesia.
"Ini tidak hanya terjadi di Asmat saja, tapi juga di banyak kabupaten-kota lain di seluruh Indonesia. Termasuk di DKI Jakarta hingga sekarang masih ada kasus busung lapar," kata Fadli.
Mengutip data yang diterbitkan oleh Bank Dunia, Fadli Zon mengatakan kasus kekurangan gizi di Indonesia masih sangat tinggi mencapai 37 persen, terutama pada anak-anak usia lima tahun ke bawah.
"Menurut saya angka ini tidak bisa dibantah juga oleh pemerintah. Ini sangat membahayakan," ujarnya.
Fadli Zon memimpin rombongan Tim Pemantau Otsus Papua dari DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Timika dan Tembagapura untuk menyerap berbagai informasi, termasuk aspirasi dari masyarakat Papua khususnya di Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Pascapencabutan status KLB campak pada pertengahan Januari lalu, Pemkab Asmat mendapat dukungan penuh dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Asmat.
Sektor-sektor yang kini mulai dibenahi seperti infrastruktur, pemukiman, sanitasi, air bersih, pertanian dan lain sebagainya.
Tim dari berbagai kementerian, termasuk Satgas TNI direncanakan akan terus berada di Asmat guna melakukan berbagai program pemulihan kondisi masyarakat setempat selama rentang waktu satu tahun ke depan.(*)