Timika (Antaranews Papua) - Penjabat Gubernur Papua Mayjen TNI Purnawirawan Soedarmo mengajak seluruh komponen masyarakat di wilayah itu agar dapat menyelenggarakan Pilkada 2018 dalam nuansa damai tanpa konflik.
Dihubungi Antara dari Timika, Senin, Soedarmo mengatakan dari berbagai survei yang dilakukan oleh para peneliti, pakar politik maupun Bawaslu, Provinsi Papua digolongkan sebagai daerah dengan indeks kerawanan paling tinggi pada Pilkada 2018.
Papua itu diberi warna merah. Artinya sebagai provinsi yang paling rawan di seluruh Indonesia dalam melaksanakan Pilkada 2018.
"Kami bertekad untuk bisa membalikan prediksi atau asusi dari berbagai hasil survei itu yang tadinya dari warna merah menjadi warna hijau. Kami akan mencoba dan berusaha secara maksimal untuk mengubah pandangan itu," kata Soedarmo.
Tahun ini Provinsi Papua menggelar Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Papua periode 2018-2023.
Pilkada gubernur Papua diikuti dua pasangan calon, yaitu Lukas Enembe-Klemen Tinal (petahana) dan John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae.
Selain itu terdapat tujuh kabupaten di Papua yang juga menggelar Pemilihan Bupati-Wakil Bupati, yaitu Biak Numfor, Mimika, Puncak, Puncak Jaya, Paniai, Jayawijaya dan Mamberamo Tengah.
Adapun di seluruh Indonesia, Pilkada 2018 diikuti 17 provinsi dan 315 kabupaten.
Dari ratusan kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak, empat kabupaten di Papua termasuk daerah yang paling rawan.
Menyikapi hal itu, Soedarmo meminta dukungan jajaran Forkompinda Provinsi Papua maupun Forkompinda di seluruh kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, DPRP maupun Majelis Rakyat Papua (MRP).
Di samping itu, Pemprov Papua juga akan memberdayakan para tokoh agama dan tokoh adat guna bersama-sama mendorong terselenggaranya pilkada damai di Bumi Cenderawasih.
Dari tujuh kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak di Papua, terdapat dua kabupaten yang hingga kini masih berproses di lembaga peradilan yaitu Kabupaten Paniai dan Mimika.
Di Kabupaten Paniai, pasangan calon yang diusung koalisi partai politik menggugat tiga clon lain yang maju dari jalur perseorangan.
Sementara di Mimika, tiga calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sedang menggugat KPU Mimika ke pengadilan.
Pasangan Eltinus Omaleng (petahana Bupati Mimika)-Johannes Rettob yang didukung koalisi sembilan partai politik serta pasangan Maria Florida Kotorok-Yustus Way menggugat KPU Mimika ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Makassar.
Sedangkan pasangan Philipus B Wakerkwa-H Basri menggugat KPU Mimika ke PTUN Jayapura.
"Kami masih menunggu hasil sidangnya nanti seperti apa. Yang jelas dua kabupaten ini menjadi perhatian kita bersama," kata Soedarmo.
Dengan dukungan seluruh komponen masyarakat Papua, penyelenggara pemilu, termasuk aparat keamanan, Sodarmo optimistis bahwa penyelenggaraan Pilkada 2018 di Papua bisa berlangsung lancar, aman dan damai.
"Aparat keamanan semua sudah siap untuk menjaga situasi di seluruh Provinsi Papua agar tetap aman dan kondusif," ujarnya.
Soedarmo mengingatkan aparat penegak hukum agar segera mengambil tindakan tegas terhadap sekecil apapun pelanggaran yang terjadi.
"Kita tidak akan membiarkan pelanggaran-pelanggaran. Sekecil apapun pelanggaran itu harus diberikan sanksi. Jangan ada diskriminasi atau perbedaan-perbedaan di dalam mengambil keputusan," ujar mantan Penjabat Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam itu.
Ia berharap Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih komitmen untuk melakukan penegakkan hukum yang tegas dan berwibawa selama penyelenggaraan Pilkada 2018 di Papua.(*)
Dihubungi Antara dari Timika, Senin, Soedarmo mengatakan dari berbagai survei yang dilakukan oleh para peneliti, pakar politik maupun Bawaslu, Provinsi Papua digolongkan sebagai daerah dengan indeks kerawanan paling tinggi pada Pilkada 2018.
Papua itu diberi warna merah. Artinya sebagai provinsi yang paling rawan di seluruh Indonesia dalam melaksanakan Pilkada 2018.
"Kami bertekad untuk bisa membalikan prediksi atau asusi dari berbagai hasil survei itu yang tadinya dari warna merah menjadi warna hijau. Kami akan mencoba dan berusaha secara maksimal untuk mengubah pandangan itu," kata Soedarmo.
Tahun ini Provinsi Papua menggelar Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Papua periode 2018-2023.
Pilkada gubernur Papua diikuti dua pasangan calon, yaitu Lukas Enembe-Klemen Tinal (petahana) dan John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae.
Selain itu terdapat tujuh kabupaten di Papua yang juga menggelar Pemilihan Bupati-Wakil Bupati, yaitu Biak Numfor, Mimika, Puncak, Puncak Jaya, Paniai, Jayawijaya dan Mamberamo Tengah.
Adapun di seluruh Indonesia, Pilkada 2018 diikuti 17 provinsi dan 315 kabupaten.
Dari ratusan kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak, empat kabupaten di Papua termasuk daerah yang paling rawan.
Menyikapi hal itu, Soedarmo meminta dukungan jajaran Forkompinda Provinsi Papua maupun Forkompinda di seluruh kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, DPRP maupun Majelis Rakyat Papua (MRP).
Di samping itu, Pemprov Papua juga akan memberdayakan para tokoh agama dan tokoh adat guna bersama-sama mendorong terselenggaranya pilkada damai di Bumi Cenderawasih.
Dari tujuh kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak di Papua, terdapat dua kabupaten yang hingga kini masih berproses di lembaga peradilan yaitu Kabupaten Paniai dan Mimika.
Di Kabupaten Paniai, pasangan calon yang diusung koalisi partai politik menggugat tiga clon lain yang maju dari jalur perseorangan.
Sementara di Mimika, tiga calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sedang menggugat KPU Mimika ke pengadilan.
Pasangan Eltinus Omaleng (petahana Bupati Mimika)-Johannes Rettob yang didukung koalisi sembilan partai politik serta pasangan Maria Florida Kotorok-Yustus Way menggugat KPU Mimika ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Makassar.
Sedangkan pasangan Philipus B Wakerkwa-H Basri menggugat KPU Mimika ke PTUN Jayapura.
"Kami masih menunggu hasil sidangnya nanti seperti apa. Yang jelas dua kabupaten ini menjadi perhatian kita bersama," kata Soedarmo.
Dengan dukungan seluruh komponen masyarakat Papua, penyelenggara pemilu, termasuk aparat keamanan, Sodarmo optimistis bahwa penyelenggaraan Pilkada 2018 di Papua bisa berlangsung lancar, aman dan damai.
"Aparat keamanan semua sudah siap untuk menjaga situasi di seluruh Provinsi Papua agar tetap aman dan kondusif," ujarnya.
Soedarmo mengingatkan aparat penegak hukum agar segera mengambil tindakan tegas terhadap sekecil apapun pelanggaran yang terjadi.
"Kita tidak akan membiarkan pelanggaran-pelanggaran. Sekecil apapun pelanggaran itu harus diberikan sanksi. Jangan ada diskriminasi atau perbedaan-perbedaan di dalam mengambil keputusan," ujar mantan Penjabat Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam itu.
Ia berharap Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih komitmen untuk melakukan penegakkan hukum yang tegas dan berwibawa selama penyelenggaraan Pilkada 2018 di Papua.(*)