Timika (Antaranews Papua) - Kalangan DPRD Mimika, Papua meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah pimpinan Susi Pudjiastuti mendorong pemberdayaan para nelayan lokal agar bisa bersaing dengan nelayan asal Pulau Jawa dan Sulawesi.
Ketua DPRD Mimika Elminus Mom di Timika, Selasa, mengatakan potensi perikanan tangkap di wilayah perairan selatan Mimika sangat besar, namun hingga sekarang belum dapat dikelola secara maksimal terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (nelayan) lokal.
"Kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Timika diharapkan juga dapat melihat para nelayan lokal. Sebab selama ini nelayan lokal tidak bisa bersaing dengan nelayan pendatang dari Pulau Jawa dan Sulawesi karena mereka tidak punya skill maupun sumber daya untuk bisa mengelola potensi perikanan yang sangat melimpah di perairan Mimika," kata Elminus.
DPRD Mimika menyambut baik kunjungan kerja Menteri Susi Pudjiastuti di Timika yang dijadwalkan berlangsung Selasa siang hingga Rabu (21/3).
Para wakil rakyat di Mimika juga berharap kedatangan Menteri Susi ke Timika dapat mendorong perbaikan fasilitas Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Paumako di Distrik Mimika Timur sebagai sentra utama pemasukan ikan dari kapal-kapal nelayan maupun sebagai lokasi penyiapan ikan ekspor ke mancanegara.
"Ada banyak fasilitas di PPI Paumako yang belum lengkap sehingga itu juga menghambat upaya pemerintah daerah dalam menata dan mengelola kawasan itu agar bisa menjadi sentra utama ekspor ikan dari Mimika. Kami berharap KKP bisa membantu itu," ujar Elminus.
Beberapa waktu lalu sempat terjadi bentrok besar antara nelayan lokal dari Suku Asmat dan Kamoro melawan nelayan luar Papua asal Pulau Jawa dan Sulawesi di kawasan Pelabuhan Paumako.
Elminus berharap kasus seperti itu tidak terulang kembali sehingga pemerintah perlu mengatur baik agar tidak terjadi kecemburuan sosial di kalangan nelayan sendiri.
"Kami warga Mimika tidak pernah menolak kehadiran nelayan luar Papua. Yang terpenting ini harus diatur baik. Jangan sampai nelayan luar Papua mencari ikan di lokasi tangkap nelayan lokal. Kalau seperti itu tentu mematikan hajat hidup nelayan lokal," ujarnya.
DPRD Mimika berharap semua ikan hasil tangkapan nelayan baik lokal maupun luar Papua nantinya dibawa ke PPI Paumako, bukan dibawa ke daerah lain.
Selanjutnya dari PPI Paumako, ikan-ikan hasil tangkapan nelayan itu dikirim ke Pulau Jawa atau bahkan bisa diekspor ke luar negeri.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua FX Motte beberapa waktu lalu mengatakan Pemprov Papua kini tengah mengembangkan sejumlah pelabuhan pendaratan ikan seperti PPI Lampu Satu Merauke menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), PPI Paumako Timika menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), PPI Hamadi Jayapura menjadi PPN, dan PPN Biak menjadi Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS).
Motte mengatakan peningkatan status dan kapasitas sejumlah PPI tersebut sangat penting, agar industri perikanan di Papua bisa bangkit kembali.
Selain itu, dengan akan dibangun PPS di Biak yang berlokasi di Wadibu, Kampung Anggobi, Distrik Oride, ke depan lokasi itu bisa menjadi tempat ekspor ikan dari Papua langsung ke luar negeri.
Menyinggung tentang PPI Paumako Timika sudah diresmikan sejak 2016, namun hingga kini belum berfungsi maksimal, Motte mengatakan ada sejumlah fasilitas yang perlu ditambah oleh pemerintah, termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
"Kalau sepengetahuan kami fasilitas PPI Paumako Timika sudah hampir lengkap, tinggal SPBN saja. Sudah ada sarana air bersih, pabrik es dan pendingin ikan," ujarnya.
Dalam kunjungan kerja selama dua hari di Timika, Menteri Susi Pudjiastuti dijadwalkan akan mengunjungi kawasan PPI Paumako di Distrik Mimika Timur pada Selasa siang.
PPI Paumako kini disiapkan sebagai zona inti Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
Menteri Susi juga dijadwalkan untuk menggelar dialog dengan para nelayan asal Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa yang selama ini menangkap ikan di perairan Arafura serta nelayan lokal dan Pemda Mimika.(*)
Ketua DPRD Mimika Elminus Mom di Timika, Selasa, mengatakan potensi perikanan tangkap di wilayah perairan selatan Mimika sangat besar, namun hingga sekarang belum dapat dikelola secara maksimal terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (nelayan) lokal.
"Kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Timika diharapkan juga dapat melihat para nelayan lokal. Sebab selama ini nelayan lokal tidak bisa bersaing dengan nelayan pendatang dari Pulau Jawa dan Sulawesi karena mereka tidak punya skill maupun sumber daya untuk bisa mengelola potensi perikanan yang sangat melimpah di perairan Mimika," kata Elminus.
DPRD Mimika menyambut baik kunjungan kerja Menteri Susi Pudjiastuti di Timika yang dijadwalkan berlangsung Selasa siang hingga Rabu (21/3).
Para wakil rakyat di Mimika juga berharap kedatangan Menteri Susi ke Timika dapat mendorong perbaikan fasilitas Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Paumako di Distrik Mimika Timur sebagai sentra utama pemasukan ikan dari kapal-kapal nelayan maupun sebagai lokasi penyiapan ikan ekspor ke mancanegara.
"Ada banyak fasilitas di PPI Paumako yang belum lengkap sehingga itu juga menghambat upaya pemerintah daerah dalam menata dan mengelola kawasan itu agar bisa menjadi sentra utama ekspor ikan dari Mimika. Kami berharap KKP bisa membantu itu," ujar Elminus.
Beberapa waktu lalu sempat terjadi bentrok besar antara nelayan lokal dari Suku Asmat dan Kamoro melawan nelayan luar Papua asal Pulau Jawa dan Sulawesi di kawasan Pelabuhan Paumako.
Elminus berharap kasus seperti itu tidak terulang kembali sehingga pemerintah perlu mengatur baik agar tidak terjadi kecemburuan sosial di kalangan nelayan sendiri.
"Kami warga Mimika tidak pernah menolak kehadiran nelayan luar Papua. Yang terpenting ini harus diatur baik. Jangan sampai nelayan luar Papua mencari ikan di lokasi tangkap nelayan lokal. Kalau seperti itu tentu mematikan hajat hidup nelayan lokal," ujarnya.
DPRD Mimika berharap semua ikan hasil tangkapan nelayan baik lokal maupun luar Papua nantinya dibawa ke PPI Paumako, bukan dibawa ke daerah lain.
Selanjutnya dari PPI Paumako, ikan-ikan hasil tangkapan nelayan itu dikirim ke Pulau Jawa atau bahkan bisa diekspor ke luar negeri.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua FX Motte beberapa waktu lalu mengatakan Pemprov Papua kini tengah mengembangkan sejumlah pelabuhan pendaratan ikan seperti PPI Lampu Satu Merauke menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), PPI Paumako Timika menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), PPI Hamadi Jayapura menjadi PPN, dan PPN Biak menjadi Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS).
Motte mengatakan peningkatan status dan kapasitas sejumlah PPI tersebut sangat penting, agar industri perikanan di Papua bisa bangkit kembali.
Selain itu, dengan akan dibangun PPS di Biak yang berlokasi di Wadibu, Kampung Anggobi, Distrik Oride, ke depan lokasi itu bisa menjadi tempat ekspor ikan dari Papua langsung ke luar negeri.
Menyinggung tentang PPI Paumako Timika sudah diresmikan sejak 2016, namun hingga kini belum berfungsi maksimal, Motte mengatakan ada sejumlah fasilitas yang perlu ditambah oleh pemerintah, termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
"Kalau sepengetahuan kami fasilitas PPI Paumako Timika sudah hampir lengkap, tinggal SPBN saja. Sudah ada sarana air bersih, pabrik es dan pendingin ikan," ujarnya.
Dalam kunjungan kerja selama dua hari di Timika, Menteri Susi Pudjiastuti dijadwalkan akan mengunjungi kawasan PPI Paumako di Distrik Mimika Timur pada Selasa siang.
PPI Paumako kini disiapkan sebagai zona inti Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
Menteri Susi juga dijadwalkan untuk menggelar dialog dengan para nelayan asal Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa yang selama ini menangkap ikan di perairan Arafura serta nelayan lokal dan Pemda Mimika.(*)