Timika (Antaranews Papua) - Bupati Asmat Elisa Kambu mengingatkan aparat pemerintah kampung (desa) di wilayahnya agar berperilaku jujur dalam mengelola dana desa sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
"Alokasi Dana Desa (ADD) yang diturunkan ke setiap kampung harus dikelola secara jujur. Jangan sampai yang direncanakan lain, tapi pelaksanaannya lain dan laporannya lain," kata Bupati Elisa Kambu saat dihubungi dari Timika, Selasa.
Bupati Kambu menerangkan bahwa ratusan aparat kampung di Asmat kini mengikuti rapat kerja tentang pengelolaan dana kampung bertempat di Gedung Wiyata Mandala, Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat di Agats.
Rapat kerja tersebut berlangsung selama sepekan sejak Senin (20/3) hingga Sabtu (24/3), diikuti 224 kepala kampung yang tersebar pada 23 distrik (kecamatan) di Kabupaten Asmat.
Selain itu, rapat kerja pengelolaan keuangan kampung di Asmat itu juga diikuti semua sekretaris kampung dan bendahara kampung.
Bupati Kambu mengatakan kegiatan rapat kerja aparat kampung sangat penting dilaksanakan agar mereka mampu mengelola semua dana yang diturunkan ke kampung-kampung secara bertanggung jawab dan tepat sasaran.
Para instruktur yang memberikan materi selama kegiatan raker aparat kampung di Asmat tersebut sebagian berasal dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua.
"Sekarang pematerinya ada dari BPKP Provinsi Papua yang memberikan materi pengelolaan keuangan," jelas Bupati Kambu.
Orang nomor satu di Kabupaten Asmat mengatakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN sama sekali tidak dapat diintervensi pengelolaannya oleh Bupati dan Pemkab Asmat. Sebab anggaran tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing kampung.
"Saya mendapat banyak laporan dari masyarakat bahwa dana yang disalurkan hanya sedikit yang dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat. Saya ingatkan kepala kampung dan pendamping tidak menyalahgunakan dana yang disalurkan ini," ujar Bupati Kambu.
Jika pengelolaan dana kampung atau dana desa tidak berjalan baik maka pendamping harus dievaluasi kinerjanya.
Selain dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua, pemateri lainnya dalam kegiatan raker aparat kampung di Asmat tersebut yaitu Bagian Inspektorat, Kapolres Asmat, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Asmat. (*)
"Alokasi Dana Desa (ADD) yang diturunkan ke setiap kampung harus dikelola secara jujur. Jangan sampai yang direncanakan lain, tapi pelaksanaannya lain dan laporannya lain," kata Bupati Elisa Kambu saat dihubungi dari Timika, Selasa.
Bupati Kambu menerangkan bahwa ratusan aparat kampung di Asmat kini mengikuti rapat kerja tentang pengelolaan dana kampung bertempat di Gedung Wiyata Mandala, Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat di Agats.
Rapat kerja tersebut berlangsung selama sepekan sejak Senin (20/3) hingga Sabtu (24/3), diikuti 224 kepala kampung yang tersebar pada 23 distrik (kecamatan) di Kabupaten Asmat.
Selain itu, rapat kerja pengelolaan keuangan kampung di Asmat itu juga diikuti semua sekretaris kampung dan bendahara kampung.
Bupati Kambu mengatakan kegiatan rapat kerja aparat kampung sangat penting dilaksanakan agar mereka mampu mengelola semua dana yang diturunkan ke kampung-kampung secara bertanggung jawab dan tepat sasaran.
Para instruktur yang memberikan materi selama kegiatan raker aparat kampung di Asmat tersebut sebagian berasal dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua.
"Sekarang pematerinya ada dari BPKP Provinsi Papua yang memberikan materi pengelolaan keuangan," jelas Bupati Kambu.
Orang nomor satu di Kabupaten Asmat mengatakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN sama sekali tidak dapat diintervensi pengelolaannya oleh Bupati dan Pemkab Asmat. Sebab anggaran tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing kampung.
"Saya mendapat banyak laporan dari masyarakat bahwa dana yang disalurkan hanya sedikit yang dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat. Saya ingatkan kepala kampung dan pendamping tidak menyalahgunakan dana yang disalurkan ini," ujar Bupati Kambu.
Jika pengelolaan dana kampung atau dana desa tidak berjalan baik maka pendamping harus dievaluasi kinerjanya.
Selain dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua, pemateri lainnya dalam kegiatan raker aparat kampung di Asmat tersebut yaitu Bagian Inspektorat, Kapolres Asmat, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Asmat. (*)