Jayapura (Antaranews Papua) - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua segera merampungkan proses pengalihan guru dari kabupaten/kota ke provinsi sebab tinggal tersisa satu wilayah.
Kepala BKD Provinsi Papua Nicholaus Wenda di Jayapura, Selasa, mengatakan dari 29 kabupaten/kota hanya tersisa satu wilayah yakni Kabupaten Dogiyai, namun saat ini sedang proses pemasukan data.
"Untuk kabupaten lain sudah selesai memasukan data dan menyerahkan kepada kami sehingga tinggal menunggu satu kabupaten lagi," katanya.
Menurut Nicholaus, pihaknya meminta guru yang telah menerima Surat Keputusan (SK) agar kembali ke daerah masing-masing, namun sebelumnya harus mengurus SK pemindahan gaji dan hak lainnya.
"Kami tidak mau menimbulkan masalah seperti di Kabupaten Nabire beberapa waktu lalu," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya juga mengharapkan bantuan dari BKD kabupaten/kota serta badan keuangan daerah untuk membantu proses tersebut dalam hal pembayaran gaji dan hak-hak lain.
"Yang masih bermasalah sekarang adalah Surat Keputusan (SK), namun sebagian besar sudah diproses," katanya lagi.
Dia menambahkan pengawasan merupakan kewenangan Dinas Pendidikan masing-masing kabupaten/kota yang mempunyai guru sebab harus ada yang mengawasi pada masing-masing instansi terkait. (*)
Kepala BKD Provinsi Papua Nicholaus Wenda di Jayapura, Selasa, mengatakan dari 29 kabupaten/kota hanya tersisa satu wilayah yakni Kabupaten Dogiyai, namun saat ini sedang proses pemasukan data.
"Untuk kabupaten lain sudah selesai memasukan data dan menyerahkan kepada kami sehingga tinggal menunggu satu kabupaten lagi," katanya.
Menurut Nicholaus, pihaknya meminta guru yang telah menerima Surat Keputusan (SK) agar kembali ke daerah masing-masing, namun sebelumnya harus mengurus SK pemindahan gaji dan hak lainnya.
"Kami tidak mau menimbulkan masalah seperti di Kabupaten Nabire beberapa waktu lalu," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya juga mengharapkan bantuan dari BKD kabupaten/kota serta badan keuangan daerah untuk membantu proses tersebut dalam hal pembayaran gaji dan hak-hak lain.
"Yang masih bermasalah sekarang adalah Surat Keputusan (SK), namun sebagian besar sudah diproses," katanya lagi.
Dia menambahkan pengawasan merupakan kewenangan Dinas Pendidikan masing-masing kabupaten/kota yang mempunyai guru sebab harus ada yang mengawasi pada masing-masing instansi terkait. (*)