Jakarta (Antaranews Papua) - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid membantah partainya mengultimatum Partai Gerindra terkait calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Prabowo Subianto di Pemilu Presiden 2019.
"Bukan ultimatum dan mendikte namun itu aspirasi wajar saja saling disampaikan. Gerindra punya sikap politik, kami paham dan PKS juga punya sikap politik yang penting dipahami semuanya," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan partai-partai harus saling berkoalisi karena syarat parpol atau gabungan parpol harus memenuhi 20 persen ambang batas mengajukan capres dan cawapres.
Menurut dia, semua parpol koalisi yang mengusung Prabowo harus saling mendengarkan dan PKS sudah menyampaikan pendapatnya sehingga sosok bakal cawapres akan ditentukan dalam rapat bersama.
"Prabowo saat itu menjanjikan akan bertemu lagi dengan PKS dan kita menunggu realisasi apa yang dikomitmenkan oleh Prabowo," ujar Hidyat .
Dia pun meminta Partai Gerindra segera mengumumkan hasil survei internal tentang cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Hidayat mengakui konsolidasi atau persiapan yang panjang diperlukan untuk memenangkan konstelasi Pilpres 2019 dan ada hubungannya dengan hasil Pilkada 2018.
Selain itu, dia juga meminta agar bakal cawapres pendamping Jokowi maupun Prabowo Subianto segera ditentukan karena PKS melihat peta politik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 sudah jelas.
Hidayat yang juga Wakil Ketua MPR itu menilai saat ini hanya ada dua kubu, yakni pendukung Jokowi dan Prabowo sehingga penetapan cawapres pendamping Prabowo dan Jokowi tidak perlu diulur-ulur.
"Kenapa tidak dituntaskan saja sekalian, tuntaskan siapa capres dan cawapresnya dari masing-masing. Cawapres Pak Prabowo siapa, Jokowi siapa, udah jelas kok petanya mau diulur-ulur sampai kapan?," ujarnya. (*)
"Bukan ultimatum dan mendikte namun itu aspirasi wajar saja saling disampaikan. Gerindra punya sikap politik, kami paham dan PKS juga punya sikap politik yang penting dipahami semuanya," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan partai-partai harus saling berkoalisi karena syarat parpol atau gabungan parpol harus memenuhi 20 persen ambang batas mengajukan capres dan cawapres.
Menurut dia, semua parpol koalisi yang mengusung Prabowo harus saling mendengarkan dan PKS sudah menyampaikan pendapatnya sehingga sosok bakal cawapres akan ditentukan dalam rapat bersama.
"Prabowo saat itu menjanjikan akan bertemu lagi dengan PKS dan kita menunggu realisasi apa yang dikomitmenkan oleh Prabowo," ujar Hidyat .
Dia pun meminta Partai Gerindra segera mengumumkan hasil survei internal tentang cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Hidayat mengakui konsolidasi atau persiapan yang panjang diperlukan untuk memenangkan konstelasi Pilpres 2019 dan ada hubungannya dengan hasil Pilkada 2018.
Selain itu, dia juga meminta agar bakal cawapres pendamping Jokowi maupun Prabowo Subianto segera ditentukan karena PKS melihat peta politik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 sudah jelas.
Hidayat yang juga Wakil Ketua MPR itu menilai saat ini hanya ada dua kubu, yakni pendukung Jokowi dan Prabowo sehingga penetapan cawapres pendamping Prabowo dan Jokowi tidak perlu diulur-ulur.
"Kenapa tidak dituntaskan saja sekalian, tuntaskan siapa capres dan cawapresnya dari masing-masing. Cawapres Pak Prabowo siapa, Jokowi siapa, udah jelas kok petanya mau diulur-ulur sampai kapan?," ujarnya. (*)