Jayapura (Antaranews Papua) - Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) menilai koordinasi terkait dokumen perencanaan anggaran (DPA) di Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai, kurang dan ini perlu diperbaiki.
"Kurangnya koordinasi itu dapat diketahui dari beberapa pejabat di Dinkes Deiyai tidak mengetahui DPA," kata Ketua Tim UP2KP Pier Sahetapy yang melakukan pemantauan penggunaan dana otsus sebesar 15 persen yang bertugas di Deiyai, di Jayapura, Kamis.
Ia menyatakan, tim yang dipimpinya turun ke Deiyai pada pertengahan Mei 2018, dan menemui Sekretaris Dinkes, Kepala Seksi P2P Dinkes Deiyai Mervin dan Kepala Seksi Bidang Gizi Dinkes Deiyai Naomi Edoway.
"Dalam pertemuan itu kita mengajukan beberapa pertanyaan dari kuisioner yang dibawa sesuai dengan tugas yang dijalankan yakni terkait dana otsus 15 persen untuk bidang kesehatan," katanya.
Salah satu pertanyaan dalam kuisioner yang dibacakan sekaligus ditanyakan yakni apakah Dinkes Deiyai sudah menerima transferan dana dari BPKAD Deiyai sebesar 15 persen untuk bidang kesehatan.
Kemudian apakah sudah dibagikan ke puskesmas-puskesmas sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan.
"Kami kaget jawaban yang kami dapat dari Sekretaris Dinkes Deiyai, bahwa sama sekali dia tidak tahu-menahu tentang DPA Dinkes Deiyai," katanya.
Bahkan, Sekretaris Dinkes Deiyai juga mengaku belum ada koordinasi dengan baik antara Kepala Dinas Kesehatan.
Dinas Kesehatan Deiyai juga belum membangun koordinasi yang baik dengan sejumlah puskesmas yang ada di kabupaten tersebut.
Sekretaris Dinkes Deiyai pun tidak tahu tentang pembagian dana otsus sebesar 15 persen yang diperuntukkan untuk bidang kesehatan.
"Sekretaris hanya mengerti tentang biaya operasional kesehatan (BOK) di puskesmas atau dana kapitasi dari Kementerian Kesehatan yang ditransfer langsung ke kas puskesmas," katanya.
Maka tim berupaya menjelaskan tentang Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Otsus 15 Persen. bagimana tahapan pencairannya, dan bagimana pertanggung jawabannya.
Setelah dijelaskan, kata dia, Sekretaris Dinkes mengatakan ada beberapa program di bidang gizi yang sudah dijalankan, tetapi lebih banyak bidang lain yang tidak menjalankan programnya.
"Ibu Naomi menjelaskan berdasarkan bidang yang dibawahi, dan banyak mengetahui persoalan menyangkut gizi,"
Akan tetapi, tambah dia, data-data menyangkut kejelasan yang disampaikan tidak ditunjukkan kepada tim. (*)
"Kurangnya koordinasi itu dapat diketahui dari beberapa pejabat di Dinkes Deiyai tidak mengetahui DPA," kata Ketua Tim UP2KP Pier Sahetapy yang melakukan pemantauan penggunaan dana otsus sebesar 15 persen yang bertugas di Deiyai, di Jayapura, Kamis.
Ia menyatakan, tim yang dipimpinya turun ke Deiyai pada pertengahan Mei 2018, dan menemui Sekretaris Dinkes, Kepala Seksi P2P Dinkes Deiyai Mervin dan Kepala Seksi Bidang Gizi Dinkes Deiyai Naomi Edoway.
"Dalam pertemuan itu kita mengajukan beberapa pertanyaan dari kuisioner yang dibawa sesuai dengan tugas yang dijalankan yakni terkait dana otsus 15 persen untuk bidang kesehatan," katanya.
Salah satu pertanyaan dalam kuisioner yang dibacakan sekaligus ditanyakan yakni apakah Dinkes Deiyai sudah menerima transferan dana dari BPKAD Deiyai sebesar 15 persen untuk bidang kesehatan.
Kemudian apakah sudah dibagikan ke puskesmas-puskesmas sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan.
"Kami kaget jawaban yang kami dapat dari Sekretaris Dinkes Deiyai, bahwa sama sekali dia tidak tahu-menahu tentang DPA Dinkes Deiyai," katanya.
Bahkan, Sekretaris Dinkes Deiyai juga mengaku belum ada koordinasi dengan baik antara Kepala Dinas Kesehatan.
Dinas Kesehatan Deiyai juga belum membangun koordinasi yang baik dengan sejumlah puskesmas yang ada di kabupaten tersebut.
Sekretaris Dinkes Deiyai pun tidak tahu tentang pembagian dana otsus sebesar 15 persen yang diperuntukkan untuk bidang kesehatan.
"Sekretaris hanya mengerti tentang biaya operasional kesehatan (BOK) di puskesmas atau dana kapitasi dari Kementerian Kesehatan yang ditransfer langsung ke kas puskesmas," katanya.
Maka tim berupaya menjelaskan tentang Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Otsus 15 Persen. bagimana tahapan pencairannya, dan bagimana pertanggung jawabannya.
Setelah dijelaskan, kata dia, Sekretaris Dinkes mengatakan ada beberapa program di bidang gizi yang sudah dijalankan, tetapi lebih banyak bidang lain yang tidak menjalankan programnya.
"Ibu Naomi menjelaskan berdasarkan bidang yang dibawahi, dan banyak mengetahui persoalan menyangkut gizi,"
Akan tetapi, tambah dia, data-data menyangkut kejelasan yang disampaikan tidak ditunjukkan kepada tim. (*)