Biak (Antaranews Papua) - Layanan perawatan pasien berobat rawat jalan dan rawat inap pemilik Kartu Papua Sehat (KPS) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Biak Numfor, Papua, mencakup lima kabupaten di kawasan Teluk Saereri.
Pelaksana tugas Direktur RSUD Biak, dr Ricardo Mayor MKes di Biak, Senin, mengatakan RSUD sebagai rumah sakit rujukan regional banyak dikunjungi pasien masyarakat orang asli Papua berasal dari Supiori, Waropen, Yapen Kepulauan, Biak Numfor dan Kabupaten Mamberamo Raya.
"Setiap pemilik KPS dari orang asli Papua yang berobat maka pihak RSUD akan memberikan pelayanan pengobatan sesuai standar operasional prodesur pelayanan rumah sakit," ujar Ricardo Mayor.
Ia menyebutkan program KPS merupakan kebijakan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai aksi nyata dalam memberikan kemudahan proteksi pelayanan kesehatan, khusus untuk masyarakat orang asli Papua yang berobat rawat jalan hingga rawat inap di RSUD.
Menyinggung jumlah dokter spesialis di RSUD Biak, menurut Rcardo Mayor, sampai 2018 telah memiliki 24 dokter ahli, diantaranya radiologi, forensik, bedah, penyakit dalam, anak, kebidanan,syaraf, mata, patologi klinis.
"Untuk layanan pengobatan rawat jalan dan rawap inap yang disediakan RSUD Biak sangat standar dengan rumah sakit lain di luar pulua Papua dan Jayapura," tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa peningkatan dana KPS di RSUD dari Rp7,5 miliar tahun 2017 menjadi Rp10,5 miliar sebagai bukti nyata komitmen pemerintah Provinsi Papua untuk perbaikan kualitas layanan kesehatan, khusus orang asli Papua.
Hingga Senin pukul 08.30 WIT layanan pasien rawap inap dan rawat jalan di instlasi gawat darurat RSUD kelas B Biak berjalan normal melayani kebutuhan pasien berobat dari berbagai kampung. (*)
Pelaksana tugas Direktur RSUD Biak, dr Ricardo Mayor MKes di Biak, Senin, mengatakan RSUD sebagai rumah sakit rujukan regional banyak dikunjungi pasien masyarakat orang asli Papua berasal dari Supiori, Waropen, Yapen Kepulauan, Biak Numfor dan Kabupaten Mamberamo Raya.
"Setiap pemilik KPS dari orang asli Papua yang berobat maka pihak RSUD akan memberikan pelayanan pengobatan sesuai standar operasional prodesur pelayanan rumah sakit," ujar Ricardo Mayor.
Ia menyebutkan program KPS merupakan kebijakan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai aksi nyata dalam memberikan kemudahan proteksi pelayanan kesehatan, khusus untuk masyarakat orang asli Papua yang berobat rawat jalan hingga rawat inap di RSUD.
Menyinggung jumlah dokter spesialis di RSUD Biak, menurut Rcardo Mayor, sampai 2018 telah memiliki 24 dokter ahli, diantaranya radiologi, forensik, bedah, penyakit dalam, anak, kebidanan,syaraf, mata, patologi klinis.
"Untuk layanan pengobatan rawat jalan dan rawap inap yang disediakan RSUD Biak sangat standar dengan rumah sakit lain di luar pulua Papua dan Jayapura," tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa peningkatan dana KPS di RSUD dari Rp7,5 miliar tahun 2017 menjadi Rp10,5 miliar sebagai bukti nyata komitmen pemerintah Provinsi Papua untuk perbaikan kualitas layanan kesehatan, khusus orang asli Papua.
Hingga Senin pukul 08.30 WIT layanan pasien rawap inap dan rawat jalan di instlasi gawat darurat RSUD kelas B Biak berjalan normal melayani kebutuhan pasien berobat dari berbagai kampung. (*)