Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Sosial setempat mendorong proses integrasi Kartu Papua Sehat (KPS) ke BPJS Kesehatan segera tuntas.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Ribka Haluk di Jayapura, Senin, mengatakan dinsos kini tengah menyiapkan dokumen berita acara penyerahan data Orang Asli Papua (OAP) yang selama ini terakomodir dalam KPS.
"Jika boleh disampaikan, OAP yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan hingga masih sedikit, hal ini disebabkan tidak adanya data dan lain sebagainya," katanya.
Menurut Ribka, karena tahun ini Gubernur Papua sudah meluncurkan data OAP sehingga pihaknya sudah membangun kerja sama dengan BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan setempat.
"Sementara ini, kami juga tengah menyiapkan draf untuk penandatanganan berita acara penyerahan dokumen," ujarnya.
Dia menjelaskan hal ini disebut juga upaya pemadanan data OAP dalam KPS yang diintegrasikan ke BPJS Kesehatan, di mana ke depan pihak penyelenggara jaminan sosial kesehatan dapat mengakses data orang asli Papua yang dimiliki pemprov.
"Jadi kami akan memberikan hak user akses, sehingga jika ada OAP yang berobat maka akan tercatat dalam sistem apakah terakomodir atau tidak," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya berharap dari 700 an OAP yang terdaftar dalam KPS pada tahun-tahun sebelumnya, maka pada 2021 di mana sudah 2 juta OAP yang terdata dapat menikmati layanan BPJS Kesehatan.
