Jayapura (Antaranews Papua) - Penyidik Direskrim Khusus Polda Papua tengah menindaklanjuti laporan masyarakat yang menyebut PT Hanjun IC, merupakan perusahaan penanaman modal asing asal China yang melakukan aktivitas penambangan emas secara ilegal di Kali Magawo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, sejak Januari 2017.
"Memang benar ada laporan tentang penambangan ilegal yang dilakukan PT Hanjun di Nabire dan kasusnya saat ini ditangani Direskrim Khusus Polda Papua," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Kamal di Jayapura, Kamis.
Ia mengatakan dari laporan yang diterima disebutkan perusahaan asal China itu hanya mengantongi surat keterangan dari Dominggus Pekey, mantan Kepala Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Nabire disertai laporan peta lokasi dan titik koordinat.
Selama beroperasi yakni dari Januari 2017 hingga April 2018 terungkap penambangan yang dilakukan di KM 84-KM 86 itu menghasilkan serbuk emas sekitar 100 gram per hari tanpa ijin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi yang dikeluarkan pejabat berwenang.
"Perusahaan tersebut melakukan penambangan secara ilegal, dan penyidik penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap Direktur PT Hanjun SY, Managet PT Hanjun LB dan mantan Kadin Pertambangan dan ESDM Nabire DP," ujarnya.
Namun, ketiganya belum ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik belum melakukan gelar perkara, tetapi tidak tertutup kemungkinan mereka akan ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal yang disangkakan berbeda.
Untuk SY dan LB akan dikenakan pasal 158 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.
Sedangkan mantan Kadin Pertambangan dan ESDM Nabire DP dikenakan pasal 165 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan ancaman dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta.
Kombes Kamal mengatakan polisi sudah memasang garis polisi di lokasi penambangan dan menyita enam unit exavator, lima unit dump truck, tiga unit loader, dua unit genset dan satu unit screen atau alat pengolahan emas.
"Perusahaan asal China itu setiap harinya memproduksi emas sebanyak 100 gram dan harga emas sekarang sebesar Rp500 ribu per gram sehingga selama beroperasi 16 bulan sudah menghasilkan sekitar Rp24 miliar," kata Kombes Kamal.
"Memang benar ada laporan tentang penambangan ilegal yang dilakukan PT Hanjun di Nabire dan kasusnya saat ini ditangani Direskrim Khusus Polda Papua," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Kamal di Jayapura, Kamis.
Ia mengatakan dari laporan yang diterima disebutkan perusahaan asal China itu hanya mengantongi surat keterangan dari Dominggus Pekey, mantan Kepala Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Nabire disertai laporan peta lokasi dan titik koordinat.
Selama beroperasi yakni dari Januari 2017 hingga April 2018 terungkap penambangan yang dilakukan di KM 84-KM 86 itu menghasilkan serbuk emas sekitar 100 gram per hari tanpa ijin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi yang dikeluarkan pejabat berwenang.
"Perusahaan tersebut melakukan penambangan secara ilegal, dan penyidik penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap Direktur PT Hanjun SY, Managet PT Hanjun LB dan mantan Kadin Pertambangan dan ESDM Nabire DP," ujarnya.
Namun, ketiganya belum ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik belum melakukan gelar perkara, tetapi tidak tertutup kemungkinan mereka akan ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal yang disangkakan berbeda.
Untuk SY dan LB akan dikenakan pasal 158 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.
Sedangkan mantan Kadin Pertambangan dan ESDM Nabire DP dikenakan pasal 165 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan ancaman dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta.
Kombes Kamal mengatakan polisi sudah memasang garis polisi di lokasi penambangan dan menyita enam unit exavator, lima unit dump truck, tiga unit loader, dua unit genset dan satu unit screen atau alat pengolahan emas.
"Perusahaan asal China itu setiap harinya memproduksi emas sebanyak 100 gram dan harga emas sekarang sebesar Rp500 ribu per gram sehingga selama beroperasi 16 bulan sudah menghasilkan sekitar Rp24 miliar," kata Kombes Kamal.