Biak (Antaranews Papua) - Pejabat di Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, menyatakan siap diperiksa terkait pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2016 hingga 2018, yang dilaporkan bermasalah.
Pelaksana tugas Bupati Biak Numfor, Papua, Herry Ario Naap menyatakan pihaknya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan kinerja tata kelola anggaran pemerintah tahun 2016, 2017 dan 2018.
"Kita siap diperiksa menyeluruh sehingga dapat terungkap siapa yang bertanggung jawab pada pengguna anggaran daerah," kata Herry Ario Naap seusai menerima aksi demo di Biak, Kamis.
Ia mengatakan tidak ada pejabat daerah yang kebal hukum untuk menghindari pemeriksaan terhadap tata kelola keuangan Pemkab Biak Numfor.
Herry mengaku sudah memerintahkan Kepala Inspektorat Biak Mahasunu untuk melakukan pemeriksaan audit terhadap pengelolaan keuangan daerah sejak memasuki cuti kampanye sebagai kandidat calon bupati untuk pilkada serentak 2018.
"Untuk membuktikan kebenaran tata kelola keuangan pemkab Biak Numfor yang transparans, akuntabel dan dapat dilihat masyarakat saya sudah meminta pemasangan video tron untuk dipasang di depan kantor Bappeda," kata Herry.
Selain pemasangan video tron, lanjut Herry Naap, ia juga akan memasang dua unit jaringan untuk memantau pos penerimaan daerah dan pengeluaran keuangan pemkab Biak Numfor.
"Dengan cara transparans seperti ini diharapkan setiap warga Biak Numfor dapat mengetahui anggaran pemkab dan digunakan untuk apa serta siapa penerimanya akan jelas terpantau oleh Plt Bupati," ujar Herry.
Berdasarkan data, sejumlah pos anggaran untuk dana Prospek Papua tahun 2017 sebesar Rp26 miliar lebih telah dicairkan tetapi tidak jelas siapa pemakainya serta miliaran dana Otsus 2017 dan DAK belum terbayar kepada rekanan pekerja proyek pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Biak Numfor.
Pelaksana tugas Bupati Biak Numfor, Papua, Herry Ario Naap menyatakan pihaknya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan kinerja tata kelola anggaran pemerintah tahun 2016, 2017 dan 2018.
"Kita siap diperiksa menyeluruh sehingga dapat terungkap siapa yang bertanggung jawab pada pengguna anggaran daerah," kata Herry Ario Naap seusai menerima aksi demo di Biak, Kamis.
Ia mengatakan tidak ada pejabat daerah yang kebal hukum untuk menghindari pemeriksaan terhadap tata kelola keuangan Pemkab Biak Numfor.
Herry mengaku sudah memerintahkan Kepala Inspektorat Biak Mahasunu untuk melakukan pemeriksaan audit terhadap pengelolaan keuangan daerah sejak memasuki cuti kampanye sebagai kandidat calon bupati untuk pilkada serentak 2018.
"Untuk membuktikan kebenaran tata kelola keuangan pemkab Biak Numfor yang transparans, akuntabel dan dapat dilihat masyarakat saya sudah meminta pemasangan video tron untuk dipasang di depan kantor Bappeda," kata Herry.
Selain pemasangan video tron, lanjut Herry Naap, ia juga akan memasang dua unit jaringan untuk memantau pos penerimaan daerah dan pengeluaran keuangan pemkab Biak Numfor.
"Dengan cara transparans seperti ini diharapkan setiap warga Biak Numfor dapat mengetahui anggaran pemkab dan digunakan untuk apa serta siapa penerimanya akan jelas terpantau oleh Plt Bupati," ujar Herry.
Berdasarkan data, sejumlah pos anggaran untuk dana Prospek Papua tahun 2017 sebesar Rp26 miliar lebih telah dicairkan tetapi tidak jelas siapa pemakainya serta miliaran dana Otsus 2017 dan DAK belum terbayar kepada rekanan pekerja proyek pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Biak Numfor.