Asmat (Antaranews Papua) – Tim Kajian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menggelar seminar tata kelola pemerintahan terkait kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga di Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Rabu.
Ketua Tim Kajian KPPPA yang juga dosen Fisip Universitas Cenderawasih dan Ketua Stisipol Yaleka Maro, Beatus Tambaip menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.
Sementara Yustinus Meron, dosen pada Fisip Uncen bertindak sebagai moderator.
Seminar tata kelola pemerintahan terkait kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga di Kabupaten Asmat dihadiri Bupati Asmat Elisa Kambu, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Wakapolres Asmat, tokoh agama, tokoh adat dan utusan dari OPD.
Bupati Asmat Elisa Kambu mengatakan dalam seminar tersebut tim kajian KPPPA akan memberikan informasi hasil kajian tentang tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga.
Diharapkan melalui seminar tersebut, ada pemikiran dan solusi bersama untuk memecahkan berbagai persoalan terkait kesejahteraan masyarakat, khususnya di Asmat dan Papua secara umum.
"Semua yang hadir dalam seminar ini memikul tanggung jawab dan terpanggil untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi. Gagasan yang disampaikan akan memperkaya dan menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan," kata Elisa.
Ketua Tim Kajian KPPPA Beatus Tambaip mengatakan Kementerian PPPA mendukung assessment terhadap tata kelola pemerintahan yang terkait dengan kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga.
Dalam melakukan kajian, KPPPA bekerja sama dengan sejumlah lembaga perguruan tinggi termasuk Stisipol Yaleka Maro Merauke.
"Maka kami tim kajian melakukan seminar guna mendapatkan masukan dan tanggapan terhadap hasil riset tersebut," katanya.
Beatus menambahkan, kajian terhadap tata kelola pemerintahan tidak menyangkut hal teknis, misalnya kesehatan dan pendidikan. Pihaknya hanya melihat dari aspek kebijakan RPJM Nasional, RPJM Provinsi Papua dan RPJM Kabupaten Asmat.
"Penjabaran RPJM itu yang dilihat. Selain itu, fokus kajian hanya pada pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga," ujarnya. (*/adv)
Ketua Tim Kajian KPPPA yang juga dosen Fisip Universitas Cenderawasih dan Ketua Stisipol Yaleka Maro, Beatus Tambaip menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.
Sementara Yustinus Meron, dosen pada Fisip Uncen bertindak sebagai moderator.
Seminar tata kelola pemerintahan terkait kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga di Kabupaten Asmat dihadiri Bupati Asmat Elisa Kambu, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Wakapolres Asmat, tokoh agama, tokoh adat dan utusan dari OPD.
Bupati Asmat Elisa Kambu mengatakan dalam seminar tersebut tim kajian KPPPA akan memberikan informasi hasil kajian tentang tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga.
Diharapkan melalui seminar tersebut, ada pemikiran dan solusi bersama untuk memecahkan berbagai persoalan terkait kesejahteraan masyarakat, khususnya di Asmat dan Papua secara umum.
"Semua yang hadir dalam seminar ini memikul tanggung jawab dan terpanggil untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi. Gagasan yang disampaikan akan memperkaya dan menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan," kata Elisa.
Ketua Tim Kajian KPPPA Beatus Tambaip mengatakan Kementerian PPPA mendukung assessment terhadap tata kelola pemerintahan yang terkait dengan kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga.
Dalam melakukan kajian, KPPPA bekerja sama dengan sejumlah lembaga perguruan tinggi termasuk Stisipol Yaleka Maro Merauke.
"Maka kami tim kajian melakukan seminar guna mendapatkan masukan dan tanggapan terhadap hasil riset tersebut," katanya.
Beatus menambahkan, kajian terhadap tata kelola pemerintahan tidak menyangkut hal teknis, misalnya kesehatan dan pendidikan. Pihaknya hanya melihat dari aspek kebijakan RPJM Nasional, RPJM Provinsi Papua dan RPJM Kabupaten Asmat.
"Penjabaran RPJM itu yang dilihat. Selain itu, fokus kajian hanya pada pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga," ujarnya. (*/adv)