Jakarta (Antaranews Papua) - Partai Keadilan Sejahtera mempertimbangkan opsi abstain dalam Pemilu Presiden 2019 apabila koalisi partai politik pengusung Prabowo Subianto tidak memilih kader PKS sebagai calon wakil presiden.
"Itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinan," kata Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyuddin di Jakarta, Rabu.
Ia memastikan keputusan PKS abstain atau tidak bergantung pada pembahasan DPP PKS dan Majelis Syuro PKS.
Menurut dia, PKS masih menunggu keputusan Prabowo menentukan cawapresnya karena bisa saja nama yang diambil di luar sembilan nama yang diajukan PKS.
Ketika nama lain yang keluar, pihaknya akan membawa kembali ke DPP PKS dan Majelis Syuro PKS. Apakah itu diterima atau tidak itu bergantung pada pembahasan.
"Posisi kami menunggu apa keputusan Prabowo, mungkin koalisi bisa tetap berjalan jika tidak, ya, mungkin ada pembicaraan," ujarnya.
Suhud tidak setuju apabila dikatakan pembahasan nama cawapres di koalisi Prabowo berhenti atau "mentok" karena saat ini belum ada kesamaan sikap dan pandangan serta masih dalam pembahasan.
Ia mengatakan bahwa pertemuan antara Partai Gerindra, PKS, dan PAN pada Selasa (31/7) malam yang melibatkan unsur ulama, masih membicarakan penyamaan visi dan misi terkait dengan kondisi yang ada dan simulasi siapa yang kira-kira akan dimajukan.
"Memang belum sampai pada kesimpulan siapa yang didorong. Belum ada kesepakatan," ujarnya.
Menurut dia, rekomendasi ijtima ulama merupakan usulan tambahan dan menjadi bagian yang diperjuangkan PKS dalam pembicaraan di koalisi.
"Itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinan," kata Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyuddin di Jakarta, Rabu.
Ia memastikan keputusan PKS abstain atau tidak bergantung pada pembahasan DPP PKS dan Majelis Syuro PKS.
Menurut dia, PKS masih menunggu keputusan Prabowo menentukan cawapresnya karena bisa saja nama yang diambil di luar sembilan nama yang diajukan PKS.
Ketika nama lain yang keluar, pihaknya akan membawa kembali ke DPP PKS dan Majelis Syuro PKS. Apakah itu diterima atau tidak itu bergantung pada pembahasan.
"Posisi kami menunggu apa keputusan Prabowo, mungkin koalisi bisa tetap berjalan jika tidak, ya, mungkin ada pembicaraan," ujarnya.
Suhud tidak setuju apabila dikatakan pembahasan nama cawapres di koalisi Prabowo berhenti atau "mentok" karena saat ini belum ada kesamaan sikap dan pandangan serta masih dalam pembahasan.
Ia mengatakan bahwa pertemuan antara Partai Gerindra, PKS, dan PAN pada Selasa (31/7) malam yang melibatkan unsur ulama, masih membicarakan penyamaan visi dan misi terkait dengan kondisi yang ada dan simulasi siapa yang kira-kira akan dimajukan.
"Memang belum sampai pada kesimpulan siapa yang didorong. Belum ada kesepakatan," ujarnya.
Menurut dia, rekomendasi ijtima ulama merupakan usulan tambahan dan menjadi bagian yang diperjuangkan PKS dalam pembicaraan di koalisi.