Timika (Antaranews Papua) - Legislator yang merupakan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Mimika Saleh Alhamid menuding sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/OPD setempat ikut bermain proyek APBD Induk 2018.
Kepada wartawan di Timika, Kamis, Saleh mengatakan proyek di sejumlah OPD sengaja diberikan pimpinan OPD kepada istri atau kerabatnya yang lain tanpa melalui proses lelang.
"Saya akan sampaikan inforrmasi ini kepada Bupati bahwa kepala dinas ini berikan proyek tanpa lelang. Saya minta bupati copot yang bersangkutan karena sekarang OPD lagi bermain-main," kata Saleh.
Tidak itu saja, Saleh juga membeberkan bahwa sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat juga memberikan proyek kepada sejumlah oknum aparat keamanan di Timika.
"Saya bicara begini ke media karena saya ada pegang bukti. Termasuk dana otonomi khusus untuk proyek otsus yang harus diberikan kepada putra daerah yaitu di bawah Rp500 juta tanpa lelang dan sudah kita ajukan, tapi ternyata mereka sudah kasih ke oknum-oknum tertentu termasuk oknum Polri," katanya.
Selanjutnya, Saleh menyoroti sejumlah proyek yang telah disetujui dalam APBD Induk Mimika 2018 yang tak kunjung dikerjakan bahkan hingga memasuki semester kedua tahun anggaran 2018.
Saleh menilai ada unsur kesengajaan dari sejumlah pimpinan OPD terkait keterlambatan pelaksanaan proyek 2018 yang sepertinya baru akan dikerjakan setelah menunggu keputusan sengketa Pilkada Mimika di Mahkamah Konstitusi.
"Kenapa mereka harus menunggu keputusan MK ini tidak ada kaitan dengan pekerjaan pembangunan," ujar politisi Partai Hanura itu.
Ia mendesak Bupati Eltinus Omaleng agar segera mencopot pimpinan OPD yang tidak mampu melaksanakan proyek, termasuk yang bermain proyek.
Kepada wartawan di Timika, Kamis, Saleh mengatakan proyek di sejumlah OPD sengaja diberikan pimpinan OPD kepada istri atau kerabatnya yang lain tanpa melalui proses lelang.
"Saya akan sampaikan inforrmasi ini kepada Bupati bahwa kepala dinas ini berikan proyek tanpa lelang. Saya minta bupati copot yang bersangkutan karena sekarang OPD lagi bermain-main," kata Saleh.
Tidak itu saja, Saleh juga membeberkan bahwa sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat juga memberikan proyek kepada sejumlah oknum aparat keamanan di Timika.
"Saya bicara begini ke media karena saya ada pegang bukti. Termasuk dana otonomi khusus untuk proyek otsus yang harus diberikan kepada putra daerah yaitu di bawah Rp500 juta tanpa lelang dan sudah kita ajukan, tapi ternyata mereka sudah kasih ke oknum-oknum tertentu termasuk oknum Polri," katanya.
Selanjutnya, Saleh menyoroti sejumlah proyek yang telah disetujui dalam APBD Induk Mimika 2018 yang tak kunjung dikerjakan bahkan hingga memasuki semester kedua tahun anggaran 2018.
Saleh menilai ada unsur kesengajaan dari sejumlah pimpinan OPD terkait keterlambatan pelaksanaan proyek 2018 yang sepertinya baru akan dikerjakan setelah menunggu keputusan sengketa Pilkada Mimika di Mahkamah Konstitusi.
"Kenapa mereka harus menunggu keputusan MK ini tidak ada kaitan dengan pekerjaan pembangunan," ujar politisi Partai Hanura itu.
Ia mendesak Bupati Eltinus Omaleng agar segera mencopot pimpinan OPD yang tidak mampu melaksanakan proyek, termasuk yang bermain proyek.