Timika (Antaranews Papua) - Sekitar 250 guru dari dua puluhan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Mimika berdemonstrasi di kantor Sentra Pemerintahan Mimika di Timika, Senin, menuntut pembayaran uang lauk pauk dan tunjangan penghasilan.
Para guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menuntut hak mereka atas tunjangan dana lauk pauk guru yang belum mereka terima sejak Januari 2018, setelah kewenangan penanganan SMA dan SMK dipindahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
Mereka juga mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika segera membayar Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), atau yang dikenal dengan insentif dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda).
"Kami minta pihak Pemkab Mimika membayar TPP, insentif serta dana lauk pauk kepada ASN dan guru Honorer SMA dan SMK se-Mimika," kata Sulijo, koordinator pengawas guru SMA dan SMK Mimika di Forum Komunikasi Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK Kabupaten Mimika.
"Kami sudah tanya ke Provinsi, katanya uang di Kabupaten. Tapi kita tanyakan ke Kabupaten, katanya itu tanggung jawab Provinsi," ujarnya.
Para guru mengancam akan mogok mengajar jika para pejabat berwenang tidak menanggapi tuntutan mereka.
"Kalau tuntutan kami tidak direspons atau dipenuhi terhitung tujuh hari ke depan, kami akan melaksanakan aksi moral sampai tuntutan kami terjawab," kata Sulijo.
Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang menemui para pengunjuk rasa dan mengatakan akan menyurati Dinas Pendidikan Provinsi Papua untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Yohanis juga meminta enam perwakilan guru dan aparat Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika bertemu langsung Kepala Dinas Pendidikan Papua untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah itu.
Demonstrasi para guru yang berlangsung kurang lebih dua jam hingga pukul 10.00 WIT itu dikawal sembilan aparat Polsek Kuala Kencana, 10 personel Brimob Polda NTB (BKO Polres Mimika) dan 40 personel Satpol PP Kabupaten Mimika.
Para guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menuntut hak mereka atas tunjangan dana lauk pauk guru yang belum mereka terima sejak Januari 2018, setelah kewenangan penanganan SMA dan SMK dipindahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
Mereka juga mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika segera membayar Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), atau yang dikenal dengan insentif dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda).
"Kami minta pihak Pemkab Mimika membayar TPP, insentif serta dana lauk pauk kepada ASN dan guru Honorer SMA dan SMK se-Mimika," kata Sulijo, koordinator pengawas guru SMA dan SMK Mimika di Forum Komunikasi Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK Kabupaten Mimika.
"Kami sudah tanya ke Provinsi, katanya uang di Kabupaten. Tapi kita tanyakan ke Kabupaten, katanya itu tanggung jawab Provinsi," ujarnya.
Para guru mengancam akan mogok mengajar jika para pejabat berwenang tidak menanggapi tuntutan mereka.
"Kalau tuntutan kami tidak direspons atau dipenuhi terhitung tujuh hari ke depan, kami akan melaksanakan aksi moral sampai tuntutan kami terjawab," kata Sulijo.
Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang menemui para pengunjuk rasa dan mengatakan akan menyurati Dinas Pendidikan Provinsi Papua untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Yohanis juga meminta enam perwakilan guru dan aparat Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika bertemu langsung Kepala Dinas Pendidikan Papua untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah itu.
Demonstrasi para guru yang berlangsung kurang lebih dua jam hingga pukul 10.00 WIT itu dikawal sembilan aparat Polsek Kuala Kencana, 10 personel Brimob Polda NTB (BKO Polres Mimika) dan 40 personel Satpol PP Kabupaten Mimika.