Timika (Antaranews Papua) - Kepolisian Resor Mimika, Papua kini mulai membidik kasus dugaan korupsi dana monitoring dan evaluasi (monev) proyek fisik dan prasarana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika tahun anggaran 2016 dan 2017.
Kasat Reskrim Polres Mimika AKP I Gusti Agung Ananta Pratama di Timika, Rabu, mengatakan jajarannya telah meminta keterangan lebih dari 20 orang saksi.
Sebagian besar saksi yang dimintai keterangan tersebut merupakan staf yang bekerja pada Bappeda Mimika, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN/staf honorer.
"Kami masih terus melakukan penyelidikan dengan memanggil saksi-saksi yang mengetahui kegiatan tersebut. Intinya, siapa-siapa yang terlibat akan kita mintai keterangan semuanya," ujar Gusti.
Ia mengatakan jajarannya juga akan meminta keterangan dari para staf distrik (kecamatan) pada 18 distrik di Mimika, mengingat kegiatan monev fispra tersebut dilaksanakan di setiap distrik.
"Saksi-saksi yang ada di luar Kota Timika, terutama di distrik-distrik pedalaman juga akan kita mintai keterangan. Yang jelas, kasus ini menjadi perhatian serius Polres Mimika," kata Gusti.
Kegiatan monev lapangan proyek fispra dilakukan rutin oleh Bappeda Mimika, dimana setiap tahun berlangsung dua kali ke semua distrik.
Guna mendukung kegiatan dimaksud, Pemkab Mimika setiap tahun mengalokasikan anggaran cukup besar yaitu lebih dari Rp2 miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai perjalanan staf Bappeda yang melakukan monev di semua distrik baik yang menggunakan transportasi darat, perahu motor untuk distrik di wilayah pesisir atau menggunakan pesawat terbang untuk distrik di wilayah pegunungan yang belum dijangkau dengan sarana transportasi darat.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa sebagian kegiatan monev lapangan proyek fispra tahun anggaran 2016 dan 2017 oleh Bappeda Mimika tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.
Sebagai contoh, beberapa distrik yang seharusnya menggunakan sarana transportasi darat, namun ditulis menggunakan sarana transportasi udara (pesawat terbang).
Sejumlah warga Mimika mendukung langkah Polres Mimika untuk mengusut berbagai penyelewengan anggaran di Bappeda setempat yang dinilai merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah/OPD pengelola anggaran terbesar di lingkup Pemkab Mimika.
"Kami sangat mendukung langkah Polres Mimika mengusut berbagai kasus korupsi di Bappeda Mimika. Bappeda itu anggarannya sangat besar setiap tahun," katanya.
Selama ini ada banyak kegiatan yang tidak jelas tapi menyerap anggaran paling besar. "Mudah-mudahan kasus monev ini menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengusut kasus-kasus korupsi yang lebih besar di Bappeda Mimika," kata Marianus, salah satu warga Mimika," kaanya.
Marianus mengatakan salah satu kasus yang perlu diusut oleh jajaran penegak hukum di Mimika yaitu kegiatan Pekan Nasional Petani-Nelayan pada Mei 2017 yang dilaksanakan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
Untuk memberangkatkan lebih dari 100 petani dan nelayan asal Kabupaten Mimika ke Aceh saat itu, Pemkab Mimika menggelontorkan anggaran sekitar Rp1 miliar.
Dengan anggaran yang besar tersebut, katanya, Pemkab Mimika berani mencarter pesawat Garuda untuk terbang langsung dari Timika ke Banda Aceh.
Kasat Reskrim Polres Mimika AKP I Gusti Agung Ananta Pratama di Timika, Rabu, mengatakan jajarannya telah meminta keterangan lebih dari 20 orang saksi.
Sebagian besar saksi yang dimintai keterangan tersebut merupakan staf yang bekerja pada Bappeda Mimika, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN/staf honorer.
"Kami masih terus melakukan penyelidikan dengan memanggil saksi-saksi yang mengetahui kegiatan tersebut. Intinya, siapa-siapa yang terlibat akan kita mintai keterangan semuanya," ujar Gusti.
Ia mengatakan jajarannya juga akan meminta keterangan dari para staf distrik (kecamatan) pada 18 distrik di Mimika, mengingat kegiatan monev fispra tersebut dilaksanakan di setiap distrik.
"Saksi-saksi yang ada di luar Kota Timika, terutama di distrik-distrik pedalaman juga akan kita mintai keterangan. Yang jelas, kasus ini menjadi perhatian serius Polres Mimika," kata Gusti.
Kegiatan monev lapangan proyek fispra dilakukan rutin oleh Bappeda Mimika, dimana setiap tahun berlangsung dua kali ke semua distrik.
Guna mendukung kegiatan dimaksud, Pemkab Mimika setiap tahun mengalokasikan anggaran cukup besar yaitu lebih dari Rp2 miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai perjalanan staf Bappeda yang melakukan monev di semua distrik baik yang menggunakan transportasi darat, perahu motor untuk distrik di wilayah pesisir atau menggunakan pesawat terbang untuk distrik di wilayah pegunungan yang belum dijangkau dengan sarana transportasi darat.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa sebagian kegiatan monev lapangan proyek fispra tahun anggaran 2016 dan 2017 oleh Bappeda Mimika tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.
Sebagai contoh, beberapa distrik yang seharusnya menggunakan sarana transportasi darat, namun ditulis menggunakan sarana transportasi udara (pesawat terbang).
Sejumlah warga Mimika mendukung langkah Polres Mimika untuk mengusut berbagai penyelewengan anggaran di Bappeda setempat yang dinilai merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah/OPD pengelola anggaran terbesar di lingkup Pemkab Mimika.
"Kami sangat mendukung langkah Polres Mimika mengusut berbagai kasus korupsi di Bappeda Mimika. Bappeda itu anggarannya sangat besar setiap tahun," katanya.
Selama ini ada banyak kegiatan yang tidak jelas tapi menyerap anggaran paling besar. "Mudah-mudahan kasus monev ini menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengusut kasus-kasus korupsi yang lebih besar di Bappeda Mimika," kata Marianus, salah satu warga Mimika," kaanya.
Marianus mengatakan salah satu kasus yang perlu diusut oleh jajaran penegak hukum di Mimika yaitu kegiatan Pekan Nasional Petani-Nelayan pada Mei 2017 yang dilaksanakan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
Untuk memberangkatkan lebih dari 100 petani dan nelayan asal Kabupaten Mimika ke Aceh saat itu, Pemkab Mimika menggelontorkan anggaran sekitar Rp1 miliar.
Dengan anggaran yang besar tersebut, katanya, Pemkab Mimika berani mencarter pesawat Garuda untuk terbang langsung dari Timika ke Banda Aceh.