Wamena (Antaranews Papua) - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, melibatkan pihak ketiga dalam program sensus aset daerah, karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di wilayah setempat.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jayawijaya Semuel Patasik saat di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Kamis, mengatakan pihak ketiga dilibatkan karena SDM di Jayawijaya untuk kegiatan tersebut masih sangat kurang.
"Sensus ini kan membutuhkan orang yang mumpuni, dimana mampu menghitung nilai bangunan, ini nilainya berapa setelah sekian tahun dan orang seperti itu tidak mudah ditemukan di Jayawijaya," katanya.
Semuel Patasik mengatakan dari 90 persen sensus yang sudah dilakukan, pihaknya telah mencatat aset Jayawijaya sebesar Rp3 triliun.
"Sedangkan 10 persen aset yang masih tersisa ada beberapa distrik, puskesmas, dan sekolah. Ini yang belum tersensus dan tersebar dibeberapa tempat di Kabupaten Jayawijaya," katanya.
Sensus aset Pemkab Jayawijaya dilakukan sejak November 2017 hingga Februari 2018 dan akan dilanjutkan pada September 2018.
"Sensus akan lebih mudah jika masing-masing OPD melakukan inventarisasi dan dilaporkan setiap tahun. Untuk sisa yang 10 persen itu diperkirakan November awal sudah selesai pendataan," katanya.
BPKAD mengharapkan dukungan semua pengguna aset pemkab agar sensus yang ditargetkan selesai tahun ini bisa terwujud.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jayawijaya Semuel Patasik saat di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Kamis, mengatakan pihak ketiga dilibatkan karena SDM di Jayawijaya untuk kegiatan tersebut masih sangat kurang.
"Sensus ini kan membutuhkan orang yang mumpuni, dimana mampu menghitung nilai bangunan, ini nilainya berapa setelah sekian tahun dan orang seperti itu tidak mudah ditemukan di Jayawijaya," katanya.
Semuel Patasik mengatakan dari 90 persen sensus yang sudah dilakukan, pihaknya telah mencatat aset Jayawijaya sebesar Rp3 triliun.
"Sedangkan 10 persen aset yang masih tersisa ada beberapa distrik, puskesmas, dan sekolah. Ini yang belum tersensus dan tersebar dibeberapa tempat di Kabupaten Jayawijaya," katanya.
Sensus aset Pemkab Jayawijaya dilakukan sejak November 2017 hingga Februari 2018 dan akan dilanjutkan pada September 2018.
"Sensus akan lebih mudah jika masing-masing OPD melakukan inventarisasi dan dilaporkan setiap tahun. Untuk sisa yang 10 persen itu diperkirakan November awal sudah selesai pendataan," katanya.
BPKAD mengharapkan dukungan semua pengguna aset pemkab agar sensus yang ditargetkan selesai tahun ini bisa terwujud.