Jayapura (Antaranews Papua) - Legislator Partai Demekrat yang juga Ketua Komisis III Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Carolus Bolly mengapresiasi kinerja manajemen Bank Papua dalam mengatasi kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL), yang angkanya sempat mencapai Rp3,5 triliun.
"Kredit bermasalah sudah berkurang dari Rp3,5 triliun beberapa waktu lalu, kini sisa Rp1,6 triliun, dan dari laporan OJK juga Bank Papua statusnya tidak dalam pengawasan khusus OJK lagi sejak Maret 2018," ujar Carolus di Jayapura, Minggu.
Ia menjelaskan hal tersebut diketahui ketika Komisi III melakukan Rapat kerja bersama OJK Papua dan Direksi Bank Papua pada Jumat (7/9) malam, di Jayapura.
Menurut dia, meski kini masalah NPL tersebut mulai teratasi, namun manajemen Bank Papua harus juga mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional agar ke depan perusahaan tersebut bisa kembali aktif menyalurkan kredit di segala sektor.
Carolus juga memandang langkah tegas yang diambil manajemen Bank Papua terhadap para pekerjanya yang dianggap bertanggung jawab terhadap permasalahan kredit macet tersebut sudah tepat.
Bahkan, ia mendukung bila manajemen Bank Papua mengambil langkah hukum terhadap para pekerjanya untuk mengembalikan aset perusahaan tersebut.
"Saya pikir itu pendekatan yang bagus, karena Direksi harus menjaga kepercayaan publik jangan sampai masyarakat tidak percaya lagi dengan Bank Papua," katanya.
Komisi III DPRP juga mengapresiasi dan mendukung upaya efisiensi dan perampingan serta mengurangi eskpansi yang sebelumnya gencar di lakukan manajemen Bank Papua dengan membuka cabang dan kantor perwakilan di kota-kota besar di Indonesia.
"Kredit bermasalah sudah berkurang dari Rp3,5 triliun beberapa waktu lalu, kini sisa Rp1,6 triliun, dan dari laporan OJK juga Bank Papua statusnya tidak dalam pengawasan khusus OJK lagi sejak Maret 2018," ujar Carolus di Jayapura, Minggu.
Ia menjelaskan hal tersebut diketahui ketika Komisi III melakukan Rapat kerja bersama OJK Papua dan Direksi Bank Papua pada Jumat (7/9) malam, di Jayapura.
Menurut dia, meski kini masalah NPL tersebut mulai teratasi, namun manajemen Bank Papua harus juga mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional agar ke depan perusahaan tersebut bisa kembali aktif menyalurkan kredit di segala sektor.
Carolus juga memandang langkah tegas yang diambil manajemen Bank Papua terhadap para pekerjanya yang dianggap bertanggung jawab terhadap permasalahan kredit macet tersebut sudah tepat.
Bahkan, ia mendukung bila manajemen Bank Papua mengambil langkah hukum terhadap para pekerjanya untuk mengembalikan aset perusahaan tersebut.
"Saya pikir itu pendekatan yang bagus, karena Direksi harus menjaga kepercayaan publik jangan sampai masyarakat tidak percaya lagi dengan Bank Papua," katanya.
Komisi III DPRP juga mengapresiasi dan mendukung upaya efisiensi dan perampingan serta mengurangi eskpansi yang sebelumnya gencar di lakukan manajemen Bank Papua dengan membuka cabang dan kantor perwakilan di kota-kota besar di Indonesia.