Jayapura (Antaranews Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akan membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) pada 13 kabupaten/kota di wilayah pesisir, sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian perairan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) Provinsi Papua FX Mote, di Jayapura, Kamis, mengatakan ke-13 wilayah pesisir tersebut yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mamberamo Raya, Supiori, Kepulauan Yapen, Waropen, Biak, Nabire, Mimika, Asmat, Mappi dan Merauke.
"Dengan dibentuknya Pokmaswas menunjukkan keikutsertaan, partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mengelola wilayah perairan," katanya yang kini juga menjabat sebagai Penjabat Bupati Deiyai.
Menurut Mote, Pokmaswas sendiri adalah kelompok masyarakat pengawas yang merupakan komponen warga yang berpotensi ikut secara aktif dalam pengawasan perikanan di mana terdiri dari unsur agama, adat, nelayan, petani, pengusaha di bidang perikanan.
"Kewajiban Pokmaswas ini misalnya menjaga laut tetap bersih, jangan menangkap ikan menggunakan bom atau harus menggunakan alat-alat tangkap ramah lingkungan serta masyarakat nelayan juga harus memperhatikan orang yang keluar masuk di pesisir dan wilayah laut," ujarnya.
Dia menjelaskan meskipun demikian, pokmaswas tetap difasilitasi oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota bahkan bekerja sama dengan TNI serta Polri di bidang keamanan perairan.
"Untuk TNI maka bekerja sama dengan Angkatan Laut (AL), sedangkan Polri akan bekerja sama dengan Polair sehingga akan ada laporan yang jelas mengenai kondisi perairan," katanya lagi.
Dia menambahkan selain itu, Pokmaswas ini juga ada kaitannya dengan perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang merupakan wilayah hukum adat di mana diharapkan dengan adanya kelompok tersebut dapat menjaga laut Papua.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) Provinsi Papua FX Mote, di Jayapura, Kamis, mengatakan ke-13 wilayah pesisir tersebut yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mamberamo Raya, Supiori, Kepulauan Yapen, Waropen, Biak, Nabire, Mimika, Asmat, Mappi dan Merauke.
"Dengan dibentuknya Pokmaswas menunjukkan keikutsertaan, partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mengelola wilayah perairan," katanya yang kini juga menjabat sebagai Penjabat Bupati Deiyai.
Menurut Mote, Pokmaswas sendiri adalah kelompok masyarakat pengawas yang merupakan komponen warga yang berpotensi ikut secara aktif dalam pengawasan perikanan di mana terdiri dari unsur agama, adat, nelayan, petani, pengusaha di bidang perikanan.
"Kewajiban Pokmaswas ini misalnya menjaga laut tetap bersih, jangan menangkap ikan menggunakan bom atau harus menggunakan alat-alat tangkap ramah lingkungan serta masyarakat nelayan juga harus memperhatikan orang yang keluar masuk di pesisir dan wilayah laut," ujarnya.
Dia menjelaskan meskipun demikian, pokmaswas tetap difasilitasi oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota bahkan bekerja sama dengan TNI serta Polri di bidang keamanan perairan.
"Untuk TNI maka bekerja sama dengan Angkatan Laut (AL), sedangkan Polri akan bekerja sama dengan Polair sehingga akan ada laporan yang jelas mengenai kondisi perairan," katanya lagi.
Dia menambahkan selain itu, Pokmaswas ini juga ada kaitannya dengan perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang merupakan wilayah hukum adat di mana diharapkan dengan adanya kelompok tersebut dapat menjaga laut Papua.