Jayapura (Antaranews Papua) - Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku akan membatalkan hasil ujian masuk ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) jalur afirmasi yang telah dilakukan dan diumumkan sejak beberapa hari terakhir.
"Hasil tersebut dibatalkan saja, karena saya terima laporan tidak sesuai dengan peruntukan orang asli Papua, hanya diterima daerah tertentu saja," katanya di sela-sela rapat koordinasi pembahasan pertikaian warga di Puncak Jaya dan Pegunungan Bintang di aula Majelis Rakyat Papua (MRP), Kota Jayapura, Kamis (13/9).
Menurut dia, tujuan dari penerimaan IPDN bagi orang asli Papua (OAP) adalah untuk pemerataan aparatur sipil negara (ASN), namun fakta yang terjadi di lapangan ternyata hanya sedikit yang diterima, kemudian ada permintaan untuk jalur afirmasi tetapi hal itu juga terlihat masih terjadi kecurangan.
"Tujuan masuk IPDN adalah sebagai pintu masuk untuk diangkat menjadi ASN, faktanya tahun ini tidak memproteksi OAP," katanya.
Jika hal ini terus terjadi, Lukas yang baru saja dilantik menjadi gubernur Papua periode kedua oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara mengatakan ada baiknya IPDN di Papua perlu dievaluasi atau ditutup karena tidak memberikan dampak signifikan bagi warganya.
"Ini gara-gara kebijakan yang menyimpang akhirnya merugikan. Tetapi orang Papua juga tidak harus seperti ini, meminta-minta terus tetapi harus persiapkan diri dengan belajar. Kita harus pintar, punya kemampuan untuk bersaing, saya meyakini Jakarta pahami hal ini," katanya.
Lukas menegaskan bahwa hasil tes IPDN yang tidak mengakomodasi OAP telah dilaporkan ke Pemerintah Pusat lewat instansi terkait.
"Kami sudah menyurati dan meminta agar pengiriman dari Papua yang lolos seleksi dikembalikan dan tidak usah diterima, karena seleksi IPDN tahun ini, sangat nepotisme," katanya.
Di sejumlah media sosial beredar hasil tes IPDN jalur afirmasi yang dilakukan pada pekan ini, dari 90-an yang diterima, lima peserta di antaranya bukan OAP dan ada dua peserta yang dikabarkan tidak ikuti tes tetapi dinyatakan lulus.
Hasil ini membuat puluhan warga dan pelajar Papua mendatangi kantor MRP (Majelis Rakyat Papua) yang terletak di Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura untuk melancarkan aksi protes.
"Hasil tersebut dibatalkan saja, karena saya terima laporan tidak sesuai dengan peruntukan orang asli Papua, hanya diterima daerah tertentu saja," katanya di sela-sela rapat koordinasi pembahasan pertikaian warga di Puncak Jaya dan Pegunungan Bintang di aula Majelis Rakyat Papua (MRP), Kota Jayapura, Kamis (13/9).
Menurut dia, tujuan dari penerimaan IPDN bagi orang asli Papua (OAP) adalah untuk pemerataan aparatur sipil negara (ASN), namun fakta yang terjadi di lapangan ternyata hanya sedikit yang diterima, kemudian ada permintaan untuk jalur afirmasi tetapi hal itu juga terlihat masih terjadi kecurangan.
"Tujuan masuk IPDN adalah sebagai pintu masuk untuk diangkat menjadi ASN, faktanya tahun ini tidak memproteksi OAP," katanya.
Jika hal ini terus terjadi, Lukas yang baru saja dilantik menjadi gubernur Papua periode kedua oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara mengatakan ada baiknya IPDN di Papua perlu dievaluasi atau ditutup karena tidak memberikan dampak signifikan bagi warganya.
"Ini gara-gara kebijakan yang menyimpang akhirnya merugikan. Tetapi orang Papua juga tidak harus seperti ini, meminta-minta terus tetapi harus persiapkan diri dengan belajar. Kita harus pintar, punya kemampuan untuk bersaing, saya meyakini Jakarta pahami hal ini," katanya.
Lukas menegaskan bahwa hasil tes IPDN yang tidak mengakomodasi OAP telah dilaporkan ke Pemerintah Pusat lewat instansi terkait.
"Kami sudah menyurati dan meminta agar pengiriman dari Papua yang lolos seleksi dikembalikan dan tidak usah diterima, karena seleksi IPDN tahun ini, sangat nepotisme," katanya.
Di sejumlah media sosial beredar hasil tes IPDN jalur afirmasi yang dilakukan pada pekan ini, dari 90-an yang diterima, lima peserta di antaranya bukan OAP dan ada dua peserta yang dikabarkan tidak ikuti tes tetapi dinyatakan lulus.
Hasil ini membuat puluhan warga dan pelajar Papua mendatangi kantor MRP (Majelis Rakyat Papua) yang terletak di Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura untuk melancarkan aksi protes.