Wamena (Antaranews Papua) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, mengajak semua pihak untuk menyukseskan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di daerah itu.
"Gerakan masyarakat hidup sehat tidak bisa dikerjakan oleh Dinas Kesehatan saja, sehingga kami sangat membutuhkan peran dari semua `stakholders` yang ada di Jayawijaya untuk membantu menyukseskan program kesehatan di daerah ini," kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Masyarakat Dinkes Kabupaten Jayawijaya Oliphina Rumbekwan, di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Rabu.
Oliphina berdalih terlalu banyak permasalahan kesehatan yang kompleks jika penanganannya hanya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
Apalagi, adanya berbagai pencanangan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada rapat kerja nasional (rakernas) 2017 dan 2018 yang intinya bagaimana mengupayakan gerakan masyarakat untuk hidup sehat.
"Dari hasil temuan-temuan yang didapatkan justru saat ini penyakit tidak menular menduduki urutan pertama," ujar Oliphina yang juga pejabat sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya.
Menurut dia, pihaknya baru saja menggelar pertemuan dengan BPJS Kesehatan Cabang Wamena.
Pimpinan BPJS Kesehatan setempat menyampaikan bahwa dana BPJS Kesehatan banyak terkuras untuk penyakit-penyakit tidak menular.
Padahal, sebenarnya penyakit tidak menular ini bisa ditekan atau dicegah dengan cara membiasakan hidup sehat.
"Itulah sebabnya harapan kita dengan melakukan gerakan masyarakat hidup sehat diyakini dapat menurunkan jumlah penderita penyakit seperti kolestrol tinggi, tekanan darah, penyakit gula, dan penyakit jantung yang sebenarnya dapat ditekan," ujarnya.
Oliphina mengatakan penyakit-penyakit itu bisa ditekan apabila masyarakat bisa dapat membiasakan pola hidup sehat yang dimulai dari diri sendiri, keluarga dan kemudian menyebar ke lingkungan.
"Sederhana saja seperti melakukan aktivitas fisik. Nah ini yang saya lihat hampir masyarakat masih jarang/tidak terbiasa melakukan aktivitas fisik/olahraga," ujarnya.
Ia berharap kedepan dapat diputuskan secara bersama, atau diperlukan keputusan bupati sehingga di setiap kantor, misalnya ada masa jeda untuk melakukan peregangan otot atau olahraga sesaat.
"Gerakan masyarakat hidup sehat tidak bisa dikerjakan oleh Dinas Kesehatan saja, sehingga kami sangat membutuhkan peran dari semua `stakholders` yang ada di Jayawijaya untuk membantu menyukseskan program kesehatan di daerah ini," kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Masyarakat Dinkes Kabupaten Jayawijaya Oliphina Rumbekwan, di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Rabu.
Oliphina berdalih terlalu banyak permasalahan kesehatan yang kompleks jika penanganannya hanya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
Apalagi, adanya berbagai pencanangan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada rapat kerja nasional (rakernas) 2017 dan 2018 yang intinya bagaimana mengupayakan gerakan masyarakat untuk hidup sehat.
"Dari hasil temuan-temuan yang didapatkan justru saat ini penyakit tidak menular menduduki urutan pertama," ujar Oliphina yang juga pejabat sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya.
Menurut dia, pihaknya baru saja menggelar pertemuan dengan BPJS Kesehatan Cabang Wamena.
Pimpinan BPJS Kesehatan setempat menyampaikan bahwa dana BPJS Kesehatan banyak terkuras untuk penyakit-penyakit tidak menular.
Padahal, sebenarnya penyakit tidak menular ini bisa ditekan atau dicegah dengan cara membiasakan hidup sehat.
"Itulah sebabnya harapan kita dengan melakukan gerakan masyarakat hidup sehat diyakini dapat menurunkan jumlah penderita penyakit seperti kolestrol tinggi, tekanan darah, penyakit gula, dan penyakit jantung yang sebenarnya dapat ditekan," ujarnya.
Oliphina mengatakan penyakit-penyakit itu bisa ditekan apabila masyarakat bisa dapat membiasakan pola hidup sehat yang dimulai dari diri sendiri, keluarga dan kemudian menyebar ke lingkungan.
"Sederhana saja seperti melakukan aktivitas fisik. Nah ini yang saya lihat hampir masyarakat masih jarang/tidak terbiasa melakukan aktivitas fisik/olahraga," ujarnya.
Ia berharap kedepan dapat diputuskan secara bersama, atau diperlukan keputusan bupati sehingga di setiap kantor, misalnya ada masa jeda untuk melakukan peregangan otot atau olahraga sesaat.