Timika (Antaranews Papua) - Ketua DPC Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Mimika Abraham Timang menilai kekosongan komisioner KPU setempat harus segera diisi oleh komisioner yang baru sehingga penyelenggaraan dan proses menjelang Pemilu 2019 dapat berjalan baik.
"Kondisi kekosongan komisioner KPU Kabupaten Mimika tidak boleh terjadi, apalagi sampai berlarut-larut, sebab kemungkinan ada hal-hal yang tidak berjalan dengan optimal," kata Abraham di Timika, Kamis.
Sebelumnya, sebanyak empat komisioner KPU Kabupaten Mimika diberhentikan secara tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 12 September 2018 lalu.
Empat komisioner yang diberhentikan yakni Ocepina Magal, Yoel Luis Rumaikewi, Alfrets Petupetu, dan Derek Kalvin Mote. Sedangkan satu komisioner lain, Reinhard Gobay hanya diberikan peringatan. Selanjutnya, tugas KPU Kabupaten Mimika diambilalih oleh KPU Provinsi Papua.
Abraham mengatakan pada Pilkada Mimika tahun 2018 seharusnya menjadi bahan evaluasi, meski komisioner KPU Mimika lengkap namun masih terdapat kekurangan, apalagi jika hanya satu komisioner.
Kendati tugas KPU Mimika diambilalih oleh KPU Provinsi Papua namun menurut Abraham tidak efektif sebab KPU provinsi juga mengurus banyak kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu 2019.
Untuk itu Abaraham meminta KPU Provinsi Papua dan KPU RI segera mengambil langkah dengan merekrut komisioner KPU Mimika yang baru dalam waktu dekat sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi KPU di Mimika teurtama menjelang dan pada saat Pemilu 2019 dapat berjalan dengan baik.
Selain itu Abraham juga mengusulkan agar KPU dan Bawaslu Kabupaten Mimika dapat memanfaatkan teknologi informasi terutama dalam penyebaran informasi kepada parpol di Mimika seperti dengan membuat grup "WhatsApp" sehingga informasi dari KPU dan Bawaslu kepada parpol lebih mudah dan cepat.
Pemanfaatan teknologi informasi juga menurut Abraham dapat digunakan KPU dan para pemangku kepentingan terkait dengan pendidikan politik kepada masyarakat sebab menurutnya banyak masyarakat Mimika belum memahami dengan baik politik.
Selanjutnya, informasi dan penjelasan tentang politik kepada masyarakat harus dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dimengerti, selain itu pendidikan politik juga harus mulai dilaksanakan.
"Kondisi kekosongan komisioner KPU Kabupaten Mimika tidak boleh terjadi, apalagi sampai berlarut-larut, sebab kemungkinan ada hal-hal yang tidak berjalan dengan optimal," kata Abraham di Timika, Kamis.
Sebelumnya, sebanyak empat komisioner KPU Kabupaten Mimika diberhentikan secara tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 12 September 2018 lalu.
Empat komisioner yang diberhentikan yakni Ocepina Magal, Yoel Luis Rumaikewi, Alfrets Petupetu, dan Derek Kalvin Mote. Sedangkan satu komisioner lain, Reinhard Gobay hanya diberikan peringatan. Selanjutnya, tugas KPU Kabupaten Mimika diambilalih oleh KPU Provinsi Papua.
Abraham mengatakan pada Pilkada Mimika tahun 2018 seharusnya menjadi bahan evaluasi, meski komisioner KPU Mimika lengkap namun masih terdapat kekurangan, apalagi jika hanya satu komisioner.
Kendati tugas KPU Mimika diambilalih oleh KPU Provinsi Papua namun menurut Abraham tidak efektif sebab KPU provinsi juga mengurus banyak kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu 2019.
Untuk itu Abaraham meminta KPU Provinsi Papua dan KPU RI segera mengambil langkah dengan merekrut komisioner KPU Mimika yang baru dalam waktu dekat sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi KPU di Mimika teurtama menjelang dan pada saat Pemilu 2019 dapat berjalan dengan baik.
Selain itu Abraham juga mengusulkan agar KPU dan Bawaslu Kabupaten Mimika dapat memanfaatkan teknologi informasi terutama dalam penyebaran informasi kepada parpol di Mimika seperti dengan membuat grup "WhatsApp" sehingga informasi dari KPU dan Bawaslu kepada parpol lebih mudah dan cepat.
Pemanfaatan teknologi informasi juga menurut Abraham dapat digunakan KPU dan para pemangku kepentingan terkait dengan pendidikan politik kepada masyarakat sebab menurutnya banyak masyarakat Mimika belum memahami dengan baik politik.
Selanjutnya, informasi dan penjelasan tentang politik kepada masyarakat harus dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dimengerti, selain itu pendidikan politik juga harus mulai dilaksanakan.