Timika (Antaranews Papua) - Jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua optimistis mampu mencapai target minimal 95 persen cakupan imunisasi massal campak, rubela dan polio (MRP) hingga akhir Oktober 2018.
Kepala Seksi Imunisasi pada Dinkes Mimika, Usman La Alimuda di Timika, Kamis, mengatakan hingga kini cakupan imunisasi massal MRP di Mimika baru 61,4 persen atau sebanyak 34.070 anak dari target sebanyak 55.479 anak yang harus diimunisasi.
"Kami terus berupaya semaksimal mungkin agar hingga akhir Oktober nanti bisa mencapai target cakupan imunisasi massal campak, rubela dan polio di Mimika. Kami optimistis mampu mencapai target minimal yaitu 95 persen," kata Usman.
Guna mendongkrak cakupan imunisasi massal MRP di Mimika, Dinkes setempat melakukan sosialisasi kembali ke sekolah-sekolah dengan melibatkan orang tua murid mengingat ada banyak orang tua murid tidak setuju anak mereka diberikan imunisasi MRP.
Dinkes Mimika juga akan menggelar pertemuan lintas sektoral dengan beberapa pihak terkait seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), yayasan pendidikan yang menaungi sekolah Islam di Timika seperti Yapis, Hidayatullah, DDI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan dokter spesialis anak.
Usman menerangkan salah satu faktor utama rendahnya cakupan imunisasi massal MRP di Mimika yaitu terkait status halal-haramnya vaksin campak, rubela dan polio yang masih dipersoalkan oleh sebagian orang, terutama kalangan umat Islam.
Padahal sesuai Fatwa MUI Nomor 33 tanggal 21 Agustus 2018 memperbolehkan adanya imunisasi massal kepada anak-anak dan balita dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari penyakit campak, rubela dan polio yang mengakibatkan kecacatan, bahkan kematian.
Dari 23 Puskesmas di Mimika, katanya, terdapat satu Puskesmas yaitu Puskesmas Alama yang hingga kini sama sekali belum melakukan imunisasi massal MRP.
Ketiadaan sarana transportasi pesawat terbang atau helikopter menjadi faktor utama yang menghambat kegiatan imunisasi massal di wilayah pegunungan yang belum terjangkau akses jalan darat tersebut.
"Petugas Puskesmas Alama sudah melakukan imunisasi kepada 17 anak yang mereka temukan di Timika, sementara anak-anak yang tinggal di kampung-kampung sekitar Alama sama sekali belum diimunisasi," jelas Usman.
Untuk wilayah Distrik Tembagapura, sebagian kampung di Banti belum terjangkau imunisasi massal MRP. Sementara untuk wilayah Aroanop, petugas baru akan melakukan imunisasi massal kepada anak-anak dan balita di wilayah tersebut dengan difasilitasi oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK).
Adapun cakupan imunisasi massal MRP di Distrik Hoeya baru sekitar 30 persen, Distrik Jila sekitar 70 persen, sedangkan di Distrik Agimuga terdapat dua kampung sama sekali belum terjangkau imunisasi massal MRP yaitu Kampung Masafimamo dan Kampung Fakafuku lantaran petugas yang ditempatkan Dinkes Mimika tidak aktif di tempat.
Sementara distrik-distrik di wilayah pesisir Mimika hampir seluruhnya telah melaksanakan imunisasi massal MRP.
"Persoalan terbesar di Mimika terkait kegiatan imunisasi massal MRP ini justru ada di sekitar wilayah Kota Timika. Penyebabnya yaitu masalah halal-haramnya vaksin dan juga soal pengaruh informasi yang diterima warga melalui media sosial dengan memposting penyakit-penyakit yang tidak ada hubungannya dengan imunisasi. Kami mengimbau masyarakat tidak begitu saja langsung percaya dengan informasi hoax yang beredar di media sosial," kata Usman.
Kegiatan imunisasi massal campak, rubela dan polio (khusus di Papua ditambahkan dengan polio) yang digelar sejak Agustus lalu sedianya telah ditutup hingga akhir September. Namun khusus di Papua, kegiatan tersebut diperpanjang satu bulan hingga akhir Oktober lantaran minimnya cakupan imunisasi hampir di seluruh kabupaten di Papua.
Kondisi geografis yang sulit menjadi penyebab utama masih rendahnya cakupan imunisasi massal campak, rubela dan polio di Papua.
Kepala Seksi Imunisasi pada Dinkes Mimika, Usman La Alimuda di Timika, Kamis, mengatakan hingga kini cakupan imunisasi massal MRP di Mimika baru 61,4 persen atau sebanyak 34.070 anak dari target sebanyak 55.479 anak yang harus diimunisasi.
"Kami terus berupaya semaksimal mungkin agar hingga akhir Oktober nanti bisa mencapai target cakupan imunisasi massal campak, rubela dan polio di Mimika. Kami optimistis mampu mencapai target minimal yaitu 95 persen," kata Usman.
Guna mendongkrak cakupan imunisasi massal MRP di Mimika, Dinkes setempat melakukan sosialisasi kembali ke sekolah-sekolah dengan melibatkan orang tua murid mengingat ada banyak orang tua murid tidak setuju anak mereka diberikan imunisasi MRP.
Dinkes Mimika juga akan menggelar pertemuan lintas sektoral dengan beberapa pihak terkait seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), yayasan pendidikan yang menaungi sekolah Islam di Timika seperti Yapis, Hidayatullah, DDI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan dokter spesialis anak.
Usman menerangkan salah satu faktor utama rendahnya cakupan imunisasi massal MRP di Mimika yaitu terkait status halal-haramnya vaksin campak, rubela dan polio yang masih dipersoalkan oleh sebagian orang, terutama kalangan umat Islam.
Padahal sesuai Fatwa MUI Nomor 33 tanggal 21 Agustus 2018 memperbolehkan adanya imunisasi massal kepada anak-anak dan balita dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari penyakit campak, rubela dan polio yang mengakibatkan kecacatan, bahkan kematian.
Dari 23 Puskesmas di Mimika, katanya, terdapat satu Puskesmas yaitu Puskesmas Alama yang hingga kini sama sekali belum melakukan imunisasi massal MRP.
Ketiadaan sarana transportasi pesawat terbang atau helikopter menjadi faktor utama yang menghambat kegiatan imunisasi massal di wilayah pegunungan yang belum terjangkau akses jalan darat tersebut.
"Petugas Puskesmas Alama sudah melakukan imunisasi kepada 17 anak yang mereka temukan di Timika, sementara anak-anak yang tinggal di kampung-kampung sekitar Alama sama sekali belum diimunisasi," jelas Usman.
Untuk wilayah Distrik Tembagapura, sebagian kampung di Banti belum terjangkau imunisasi massal MRP. Sementara untuk wilayah Aroanop, petugas baru akan melakukan imunisasi massal kepada anak-anak dan balita di wilayah tersebut dengan difasilitasi oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK).
Adapun cakupan imunisasi massal MRP di Distrik Hoeya baru sekitar 30 persen, Distrik Jila sekitar 70 persen, sedangkan di Distrik Agimuga terdapat dua kampung sama sekali belum terjangkau imunisasi massal MRP yaitu Kampung Masafimamo dan Kampung Fakafuku lantaran petugas yang ditempatkan Dinkes Mimika tidak aktif di tempat.
Sementara distrik-distrik di wilayah pesisir Mimika hampir seluruhnya telah melaksanakan imunisasi massal MRP.
"Persoalan terbesar di Mimika terkait kegiatan imunisasi massal MRP ini justru ada di sekitar wilayah Kota Timika. Penyebabnya yaitu masalah halal-haramnya vaksin dan juga soal pengaruh informasi yang diterima warga melalui media sosial dengan memposting penyakit-penyakit yang tidak ada hubungannya dengan imunisasi. Kami mengimbau masyarakat tidak begitu saja langsung percaya dengan informasi hoax yang beredar di media sosial," kata Usman.
Kegiatan imunisasi massal campak, rubela dan polio (khusus di Papua ditambahkan dengan polio) yang digelar sejak Agustus lalu sedianya telah ditutup hingga akhir September. Namun khusus di Papua, kegiatan tersebut diperpanjang satu bulan hingga akhir Oktober lantaran minimnya cakupan imunisasi hampir di seluruh kabupaten di Papua.
Kondisi geografis yang sulit menjadi penyebab utama masih rendahnya cakupan imunisasi massal campak, rubela dan polio di Papua.