Timika (Antaranews Papua) - Dinas Kesehatan(Dinkes) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, memastikan operasional Puskesmas Kokonao, Distrik Mimika Barat tetap berjalan normal meskipun ada laporan dari masyarakat yang menyebut pelayanan kesehatan di Puskesmas itu lumpuh dalam waktu dua bulan terakhir.

"Saya baru kembali dari Kokonao pada minggu lalu bersama tim dari Badan Pemeriksa Keuangan(BPK). Di sana ada petugas, tidak benar kalau dikatakan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kokonao lumpuh," kata Kepala Dinkes Mimika, Alfred Douw, di Timika, Jumat.

Alfred mengaku langsung merespons keluhan masyarakat soal terbengkalainya pelayanan kesehatan di Puskesmas Kokonao lantaran tidak ada petugas yang betah tinggal di sana.

"Saya keliling dari Potowayburu, Uta, Amar hingga Atuka dengan perahu motor. Semua berjalan normal," katanya.

Menyinggung tentang laporan masyarakat yang menyebut ada dua warga Kokonao meninggal dunia lantaran tidak mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kokonao, Alfred menampik hal tersebut.

Berdasarkan temuan tim Dinkes Mimika saat berkunjung ke Puskesmas Kokonao pada pekan lalu itu, diketahui memang terdapat dua warga Kokonao yang meninggal dunia.

Kedua warga tersebut sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit di Timika, namun keluarganya memutuskan kembali ke Kokonao.

Kondisi kedua warga yang meninggal tersebut diketahui sudah berusia lanjut.

"Saya sudah mencari tahu informasi itu. Mereka pernah dibawa berobat di Timika lalu kembali ke Kokonao dan sampai di sana meninggal dunia. Usia mereka sudah lanjut," kata Alfred.

Ia meminta media massa di Timika tidak begitu saja mempercayai laporan masyarakat soal kinerja petugas kesehatan di pedalaman dan pesisir pantai yang sering dilaporkan meninggalkan tempat tugas mereka selama berbulan-bulan.

"Kadang-kadang orang mempersalahkan petugas kesehatan. Banyak laporan dari masyarakat yang kadang-kadang kurang tepat," ujarnya.

Menurut dia, semua Puskesmas di pedalaman dan pesisir Mimika telah dilengkapi dengan dana operasional yang memadai guna menunjang pelayanan kesehatan kepada warga di wilayah tugas masing-masing.

"Kalau ada keluhan bahwa di Puskesmas setempat tidak ada penerangan listrik dan lain-lain, itu tanggung jawab Kepala Puskesmas, bukan tanggung jawab dinas. Sebab dana operasional sudah kami bagikan ke semua Puskesmas.

Alfred mengemukakan, instansi yang dipimpinnya terus membenahi sistem guna memaksa petugas kesehatan yang ditempatkan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) wilayah pedalaman dan pesisir betah di tempat tugas.

Salah satu metode yang dilakukan Dinkes Mimika yaitu membayar insentif petugas kesehatan langsung di tempat tugas mereka.

"Saya sudah mulai menerapkan aturan tersebut. Bagi petugas kesehatan yang ada di Amar, Jita, Agimuga dan wilayah pedalaman lainnya, kami membayar insentif mereka langsung di tempat tugas. Siapa yang ada di tempat tugas, dia berhak menerima insentif. Tapi kalau tidak ada di tempat tugas, minta maaf saja, anda tidak berhak menerima insentif," ujar Alfred.

Kebijakan tersebut, katanya, ditempuh untuk memaksa para `petugas kesehatan nakal` yang selama ini lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di pedalaman dan pesisir Mimika.

Pewarta : Evarianus Supar
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024