Jayapura (Antaranews Papua) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua telah merampungkan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon komisioner penyelenggara pilkada delapan kabupaten di wilayahnya.
Komisioner KPU Provinsi Papua Tarwinto, di Jayapura, Selasa, mengatakan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan berlangsung sejak Minggu (4/11) di mana hasilnya dalam waktu dekat akan diserahkan ke KPU RI.
"Uji kepatutan dan kelayakan ini merupakan tindak lanjut hasil penjaringan yang dilakukan oleh tim seleksi di masing-masing kabupaten," katanya.
Menurut Tarwinto, dari hasil timsel ini pihaknya masih menggali lagi terkait dengan beberapa hal tentang kepemiluan, kepemimpinan integritas, juga kualitas, termasuk klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat yang menuding sejumlah komisioner sebenarnya tidak layak dan diduga terlibat tim sukses dalam pilkada lalu, serta terlibat dalam kepengurusan partai politik.
"Dari poin-poin tersebut ada yang mengaku, ada juga yang mengelak dengan mengaku di kabupaten tersebut banyak nama yang sama dengannya, tapi intinya selama yang bersangkutan tidak bisa membuktikan atau menyanggah, akan tetap menjadi penilaian," ujarnya.
Dia menjelaskan hasil tes ini pada intinya hanya mengurutkan peringkat satu sampai sepuluh, sehingga poin siapa yang tertinggi terkait integritas, pengetahuan kepemiluan, wawasan kebangsaan, itu semua diramu untuk kemudian akan dilaporkan ke KPU RI.
"Namun terkait siapa yang terpilih nanti, menjadi ranah KPU RI untuk menentukan siapakah yang akan masuk dalam lima besar, di mana menjadi pertimbangan salah satunya hasil uji kepatutan dan kelayakan selain tes psikologi, kesehatan, CAT serta wawancara," katanya lagi.
Dia menambahkan delapan kabupaten yang sudah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan antara lain Merauke, Asmat, Puncak Jaya, Puncak, Yalimo, Mamberamo Raya, Lanny Jaya.
Komisioner KPU Provinsi Papua Tarwinto, di Jayapura, Selasa, mengatakan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan berlangsung sejak Minggu (4/11) di mana hasilnya dalam waktu dekat akan diserahkan ke KPU RI.
"Uji kepatutan dan kelayakan ini merupakan tindak lanjut hasil penjaringan yang dilakukan oleh tim seleksi di masing-masing kabupaten," katanya.
Menurut Tarwinto, dari hasil timsel ini pihaknya masih menggali lagi terkait dengan beberapa hal tentang kepemiluan, kepemimpinan integritas, juga kualitas, termasuk klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat yang menuding sejumlah komisioner sebenarnya tidak layak dan diduga terlibat tim sukses dalam pilkada lalu, serta terlibat dalam kepengurusan partai politik.
"Dari poin-poin tersebut ada yang mengaku, ada juga yang mengelak dengan mengaku di kabupaten tersebut banyak nama yang sama dengannya, tapi intinya selama yang bersangkutan tidak bisa membuktikan atau menyanggah, akan tetap menjadi penilaian," ujarnya.
Dia menjelaskan hasil tes ini pada intinya hanya mengurutkan peringkat satu sampai sepuluh, sehingga poin siapa yang tertinggi terkait integritas, pengetahuan kepemiluan, wawasan kebangsaan, itu semua diramu untuk kemudian akan dilaporkan ke KPU RI.
"Namun terkait siapa yang terpilih nanti, menjadi ranah KPU RI untuk menentukan siapakah yang akan masuk dalam lima besar, di mana menjadi pertimbangan salah satunya hasil uji kepatutan dan kelayakan selain tes psikologi, kesehatan, CAT serta wawancara," katanya lagi.
Dia menambahkan delapan kabupaten yang sudah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan antara lain Merauke, Asmat, Puncak Jaya, Puncak, Yalimo, Mamberamo Raya, Lanny Jaya.