Jayapura (Antaranews Papua) - Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Papua kini fokus untuk menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendorong perkembangan ekonomi rakyat.
"Langkah awal yang Hipmi mau lakukan adalah pelatihan-pelatihan karena di Papua ada banyak sektor rill yang belum tersentuh," ujar Ketua Umum BPD Hipmi Papua, Dasril sahari, di Jayapura, Senin.
Ia mencontohkan Tiongkok yang pemerintahnya sangat memperhatikan UMKM karena telah terbukti mampu menjadi penopang ketika terjadi krisis ekonomi global, seperti yang terjadi pada Indonesia di 1998.
Menurut dia, pemerintah pusat sudah memiliki itikad baik untuk menumbuhkan UMKM, hanya hal tersebut kurang direspon baik oleh pemerintah daerah setempat.
"Di Papua ini masyarakatnya terlalu fokus terhadap urusan politik dan hal-hal yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Di era Presiden Joko Widodo dan wakilanya Jusuf Kalla ada program pembangunan 5.000 pasar tradisional, ini Papua harus tahu dan memanfaatkannya untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan," kata dia.
Dasril menilai Papua memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong majunya sektor rill melalui UMKM. Seperti sektor pariwisata, perdagangan dan pertanian.
Sejauh ini sektor-sektor tersebut belum tergarap dengan baik dan kurang mendapat perhatian dari Pemda setempat.
"Sebenarnya inti dari bisnis cuma dua hal, yaitu bagaimana kita memproduksi sebuah produk dan bagaimana kita memasarkannya. Nah di Papua UMKM kita belum terlalu dilirik oleh pemerintah, padahal di Tiongkok pemerintahnya memberi perhatian khusus terhadap UMKM pemula," katanya.
ia pun menegaskan Hipmi akan berusaha membantu pemerintah dengan mencoba menciptakan pengusaha pemula yang bia menggarap sektor rill dan membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
"Langkah awal yang Hipmi mau lakukan adalah pelatihan-pelatihan karena di Papua ada banyak sektor rill yang belum tersentuh," ujar Ketua Umum BPD Hipmi Papua, Dasril sahari, di Jayapura, Senin.
Ia mencontohkan Tiongkok yang pemerintahnya sangat memperhatikan UMKM karena telah terbukti mampu menjadi penopang ketika terjadi krisis ekonomi global, seperti yang terjadi pada Indonesia di 1998.
Menurut dia, pemerintah pusat sudah memiliki itikad baik untuk menumbuhkan UMKM, hanya hal tersebut kurang direspon baik oleh pemerintah daerah setempat.
"Di Papua ini masyarakatnya terlalu fokus terhadap urusan politik dan hal-hal yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Di era Presiden Joko Widodo dan wakilanya Jusuf Kalla ada program pembangunan 5.000 pasar tradisional, ini Papua harus tahu dan memanfaatkannya untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan," kata dia.
Dasril menilai Papua memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong majunya sektor rill melalui UMKM. Seperti sektor pariwisata, perdagangan dan pertanian.
Sejauh ini sektor-sektor tersebut belum tergarap dengan baik dan kurang mendapat perhatian dari Pemda setempat.
"Sebenarnya inti dari bisnis cuma dua hal, yaitu bagaimana kita memproduksi sebuah produk dan bagaimana kita memasarkannya. Nah di Papua UMKM kita belum terlalu dilirik oleh pemerintah, padahal di Tiongkok pemerintahnya memberi perhatian khusus terhadap UMKM pemula," katanya.
ia pun menegaskan Hipmi akan berusaha membantu pemerintah dengan mencoba menciptakan pengusaha pemula yang bia menggarap sektor rill dan membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.