Jayapura (Antaranews Papua) - Rombongan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengunjungi Provinsi Papua guna mengecek secara langsung kendala dan hambatan yang dihadapi pemerintah setempat dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah untuk nantinya disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
Rombongan yang dipimpin oleh Yahya Cholil Staquf tersebut diterima oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Noak Kapisa di Gedung Sasana Karya, Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Jumat (7/12/2018).
Anggota Wantimpres Yahya Cholil Staquf mengatakan semua persoalan yang dipaparkan oleh Pemprov Papua harus dilihat dalam kerangka posisi strategisnya dalam keseluruhan persoalan bangsa dan negara.
Artinya, persoalan-persoalan tersebut akan diolah untuk disampaikan kepada Presiden RI.
"Mekanisme penyampaian persoalan ke Presiden tentunya akan diolah dulu oleh wantimpres, artinya, terdapat persoalan yang langsung disampaikan ke presiden, namun, adapula yang harus diekplorasi lebih mendalam, sebelum akhirnya disampaikan ke presiden untuk dijadikan pertimbangan," katanya.
Menurut Yahya, banyak hal yang dipaparkan Pemerintah Provinsi Papua, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir dalam forum tersebut, yakni terkait perubahan Undang-Undang Otsus, pengakuan oleh masyarakat Indonesia atas pembangunan di Papua, penggunaan dana tambahan infrastruktur Otsus untuk PON 2020, BBM Satu Harga, isu pendidikan, kehutanan, perdagangan hingga pengembangan di sektor kesehatan.
"Dengan demikian, ada tindak lanjut yang dilakukan untuk pengembangan pembangunan di Papua, sehingga keberadaannya pun tidak disepelekan dan tidak timbulnya persepsi yakni kurangnya perhatian bagi Bumi Cenderawasih," ujarnya.
Senada dengan Yahya Cholil Staquf, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Noak Kapisa mengatakan momen kunjungan tersebut sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah setempat untuk menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi sehingga mendapat perhatian presiden.
"Bukan tanpa alasan, sebab, wantimpres merupakan lembaga yang memiliki jalur langsung ke presiden, dengan demikian, yang telah disampaikan melalui OPD yang hadir bisa didengar langsung presiden agar diberi perhatian," katanya.
Rombongan yang dipimpin oleh Yahya Cholil Staquf tersebut diterima oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Noak Kapisa di Gedung Sasana Karya, Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Jumat (7/12/2018).
Anggota Wantimpres Yahya Cholil Staquf mengatakan semua persoalan yang dipaparkan oleh Pemprov Papua harus dilihat dalam kerangka posisi strategisnya dalam keseluruhan persoalan bangsa dan negara.
Artinya, persoalan-persoalan tersebut akan diolah untuk disampaikan kepada Presiden RI.
"Mekanisme penyampaian persoalan ke Presiden tentunya akan diolah dulu oleh wantimpres, artinya, terdapat persoalan yang langsung disampaikan ke presiden, namun, adapula yang harus diekplorasi lebih mendalam, sebelum akhirnya disampaikan ke presiden untuk dijadikan pertimbangan," katanya.
Menurut Yahya, banyak hal yang dipaparkan Pemerintah Provinsi Papua, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir dalam forum tersebut, yakni terkait perubahan Undang-Undang Otsus, pengakuan oleh masyarakat Indonesia atas pembangunan di Papua, penggunaan dana tambahan infrastruktur Otsus untuk PON 2020, BBM Satu Harga, isu pendidikan, kehutanan, perdagangan hingga pengembangan di sektor kesehatan.
"Dengan demikian, ada tindak lanjut yang dilakukan untuk pengembangan pembangunan di Papua, sehingga keberadaannya pun tidak disepelekan dan tidak timbulnya persepsi yakni kurangnya perhatian bagi Bumi Cenderawasih," ujarnya.
Senada dengan Yahya Cholil Staquf, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Noak Kapisa mengatakan momen kunjungan tersebut sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah setempat untuk menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi sehingga mendapat perhatian presiden.
"Bukan tanpa alasan, sebab, wantimpres merupakan lembaga yang memiliki jalur langsung ke presiden, dengan demikian, yang telah disampaikan melalui OPD yang hadir bisa didengar langsung presiden agar diberi perhatian," katanya.