Asmat (Antaranews Papua) – Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua mencanangkan 19 kampung dan 19 distrik Keluarga Berencana di Kabupaten Asmat.
Kampung-kampung KB tersebut yaitu Kaye, Cuwew Yamew, Pupis, Jewes, Waras, Sanapai, Wowi, Tomor, Binamsain, Komor, Yeni, Nakai, Warse, Amkai, Kawem, Santambor, Yaosakor, Yefuwagi dan Omanesep.
Sedangkan 19 distrik KB yaitu Agats, Atsy, Sawa Erma, Akat, Fayit, Pantai Kasuari, Suator, Suru-Suru, Kolfbraza, Unir Serau, Joerat, Pulau Tiga, Jetsy, Derkoumur, Safan, Siret, Ayib dan Betcbamu.
Pencanangan kampung dan distrik KB Kabupaten Asmat dilaksanakan baru-baru ini di Agats, dan dihadiri Bupati Asmat Elisa Kambu, Kepala BKKBN Papua Charles Brabar, Sekda Asmat, dan sejumlah pejabat setempat.
Bupati Asmat Elisa Kambu mengatakan pemerintah setempat menyambut baik pencanangan kampung dan distrik tersebut, karena memiliki nilai positif terutama memberikan kontribusi secara nasional dalam melaksanakan program kependudukan KB dan pembangunan Asmat.
Program itu menurut Elisa, tentunya akan berpengaruh terhadap pembangunan dan peningkatan kecerdasan penduduk terutama ibu dan anak, membantu meningkatkan kualitas hidup manusia di Asmat dan kesejahteraan keluarga, dan mendorong pembangunan masyarakat yang sejahtera.
“Melalui program ini juga kita membangun fondasi masa depan anak Asmat yang lebih baik. Program ini bukan untuk membatasi kelahiran, tetapi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Elisa.
Ia menambahkan pencanangan kampung dan distrik KB tersebut merupakan tindak lanjut dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) menuju generasi emas 2045, bertepatan dengan peringatan 100 tahun Kemerdekaan Indonesia.
Kepala BKKBN Papua Charles Brabar mengatakan pembentukan kampung KB merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan kampung mandiri, sejahtera dan berkualitas, terutama di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia seperti di Asmat.
“Oleh karena itu BKKBN memprogramkan kampung keluarga berencana. Masyarakat jangan takut, program ini bukan untuk mengurangi jumlah penduduk, tapi intervensi pemerintah agar keluarga sejahtera, mandiri dan berkualitas,” kata Charles. (*/adv)
Kampung-kampung KB tersebut yaitu Kaye, Cuwew Yamew, Pupis, Jewes, Waras, Sanapai, Wowi, Tomor, Binamsain, Komor, Yeni, Nakai, Warse, Amkai, Kawem, Santambor, Yaosakor, Yefuwagi dan Omanesep.
Sedangkan 19 distrik KB yaitu Agats, Atsy, Sawa Erma, Akat, Fayit, Pantai Kasuari, Suator, Suru-Suru, Kolfbraza, Unir Serau, Joerat, Pulau Tiga, Jetsy, Derkoumur, Safan, Siret, Ayib dan Betcbamu.
Pencanangan kampung dan distrik KB Kabupaten Asmat dilaksanakan baru-baru ini di Agats, dan dihadiri Bupati Asmat Elisa Kambu, Kepala BKKBN Papua Charles Brabar, Sekda Asmat, dan sejumlah pejabat setempat.
Bupati Asmat Elisa Kambu mengatakan pemerintah setempat menyambut baik pencanangan kampung dan distrik tersebut, karena memiliki nilai positif terutama memberikan kontribusi secara nasional dalam melaksanakan program kependudukan KB dan pembangunan Asmat.
Program itu menurut Elisa, tentunya akan berpengaruh terhadap pembangunan dan peningkatan kecerdasan penduduk terutama ibu dan anak, membantu meningkatkan kualitas hidup manusia di Asmat dan kesejahteraan keluarga, dan mendorong pembangunan masyarakat yang sejahtera.
“Melalui program ini juga kita membangun fondasi masa depan anak Asmat yang lebih baik. Program ini bukan untuk membatasi kelahiran, tetapi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Elisa.
Ia menambahkan pencanangan kampung dan distrik KB tersebut merupakan tindak lanjut dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) menuju generasi emas 2045, bertepatan dengan peringatan 100 tahun Kemerdekaan Indonesia.
Kepala BKKBN Papua Charles Brabar mengatakan pembentukan kampung KB merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan kampung mandiri, sejahtera dan berkualitas, terutama di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia seperti di Asmat.
“Oleh karena itu BKKBN memprogramkan kampung keluarga berencana. Masyarakat jangan takut, program ini bukan untuk mengurangi jumlah penduduk, tapi intervensi pemerintah agar keluarga sejahtera, mandiri dan berkualitas,” kata Charles. (*/adv)