Jayapura (Antaranews Papua) - Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan siapa pun yang menjadi pimpinan atau Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (PPAP) haruslah yang dipilih sesuai dengan mekanisme organisasi.
"Saya mengharapkan siapa pun yang hendak pimpin KAPP harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam organisasi tersebut," katanya di Jayapura, Selasa.
Dia mengatakan memimpin suatu organisasi tidaklah sesederhana yang kebanyakan orang atau masyarakat pikirkan, apalagi ada kaitannya dengan uang.
"Saya sudah pernah sampaikan hal ini kepada orang-orang yang ditemui di bandara, meskipun sebelumnya pernah ada sekelompok anak-anak Papua datang menghadap," ujarnya.
Sebelumnya, mencuat polemik dualisme kepemimpinan dalam internal KAPP.
Kepengurusan di bawah komando Merry Yoweni mempertanyakan pelaksanaan Konferensi Luar Biasa (KLB) versi tim tujuh yang dianggap tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) organisasi tersebut.
Konferensi itu dapat dinilai ilegal serta cacat hukum karena tidak memiliki legalitas.
Ketua Umum KAPP Pusat Merry C. Yoweni menilai KLB itu cacat hukum karena tidak memenuhi kuorum, yaitu hanya dihadiri tujuh di antara 42 ketua kabupaten/kota yang terdaftar.
Ia meminta konferensi tersebut dihentikan.
Jika mereka tidak mengindahkan permintaan itu, pihaknya akan mengambil langkah hukum untuk melindungi KAPP.
Bahkan, perwakilan asosiasi-asosiasi masyarakat "Bumi Cenderawasih" yang bernaung di bawah KAPP mengharapkan polemik itu segera berakhir.
Jika polemik itu terus berlanjut, akan merugikan para pelaku usaha, khususnya orang asli Papua.
Sekretaris Umum Kumpulan Asosiasi KAPP Octovianus Aronggear mengharapkan Pemerintah Provinsi Papua dalam hal itu Gubernur Lukas Enembe sebagai pembina dan penasihat organisasi ekonomi lokal tersebut, untuk menyelesaikan polemik dualisme kepemipinan organisasi itu.
"Saya mengharapkan siapa pun yang hendak pimpin KAPP harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam organisasi tersebut," katanya di Jayapura, Selasa.
Dia mengatakan memimpin suatu organisasi tidaklah sesederhana yang kebanyakan orang atau masyarakat pikirkan, apalagi ada kaitannya dengan uang.
"Saya sudah pernah sampaikan hal ini kepada orang-orang yang ditemui di bandara, meskipun sebelumnya pernah ada sekelompok anak-anak Papua datang menghadap," ujarnya.
Sebelumnya, mencuat polemik dualisme kepemimpinan dalam internal KAPP.
Kepengurusan di bawah komando Merry Yoweni mempertanyakan pelaksanaan Konferensi Luar Biasa (KLB) versi tim tujuh yang dianggap tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) organisasi tersebut.
Konferensi itu dapat dinilai ilegal serta cacat hukum karena tidak memiliki legalitas.
Ketua Umum KAPP Pusat Merry C. Yoweni menilai KLB itu cacat hukum karena tidak memenuhi kuorum, yaitu hanya dihadiri tujuh di antara 42 ketua kabupaten/kota yang terdaftar.
Ia meminta konferensi tersebut dihentikan.
Jika mereka tidak mengindahkan permintaan itu, pihaknya akan mengambil langkah hukum untuk melindungi KAPP.
Bahkan, perwakilan asosiasi-asosiasi masyarakat "Bumi Cenderawasih" yang bernaung di bawah KAPP mengharapkan polemik itu segera berakhir.
Jika polemik itu terus berlanjut, akan merugikan para pelaku usaha, khususnya orang asli Papua.
Sekretaris Umum Kumpulan Asosiasi KAPP Octovianus Aronggear mengharapkan Pemerintah Provinsi Papua dalam hal itu Gubernur Lukas Enembe sebagai pembina dan penasihat organisasi ekonomi lokal tersebut, untuk menyelesaikan polemik dualisme kepemipinan organisasi itu.