Wamena (ANTARA News Papua) - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua, mengalokasikan Rp5 miliar untuk kesehatan masyarakat, melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Bupati Jayawijaya John Richard Banua di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Selasa, mengatakan baru 95 persen warga yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
"Awalnya (kerja sama awal 2015) kami punya 250 ribu sekian warga, ditambah dengan 19 ribu sekian (tahun 2019) dari jumlah penduduk kita ada 270 ribu sekian, jadi hampir 95 persen sudah pelayanan kesehatan dengan BPJS," katanya.
John Richard mengatakan lima persen warga yang belum terdata sebagai peserta BPJS itu sedang dipersiapkan untuk mendapatkan pelayanan yang sama dengan warga lainnya.
"Yang lima persen ini bisa masukan di tahun 2020, karena data itukan harus dikoodinasi dengan kependudukan juga. Jadi kami tidak bisa asal masukan nama, agar benar-benar masyarakat Jayawijaya yang terdaftar," katanya.
Bupati mengaku sudah menyampaikan kepada BPJS agar tidak menyulitkan warga Jayawijaya dalam pelayanan yang disediakan.
"BPJS jangan terlalu kaku dengan aturan mereka. Jadi apabila ada nama atau umur warga yang berbeda sedikit, ada toleransi untuk perbaikan, sebab kadang ada umur yang berbeda, ini yang kami minta supaya ada toleransi," katanya.
John mengatakan seluruh puskesmas di Jayawijaya sudah terkoneksi dengan BPJS Kesehatan sehingga warga bisa mendapatkan pelayanan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wamena Ivan Ravian mengatakan kerjasama BPJS dengan Pemerintah Jayawijaya sempat terhenti pada tahun 2016 hingga 2018 dan baru dilanjutkan pada awal 2019.
"Tahun ini Pemerintah Jayawijaya punya komitmen kembali untuk mendaftarkan penduduknya sejumlah 19.383 jiwa, yang artinya dengan penambahan jumlah ini maka kondisi kepersertaan JKN-KIS Jayawijaya bisa dikatakan sudah universal, artinya cakupan semesta," katanya.
Bupati Jayawijaya John Richard Banua di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Selasa, mengatakan baru 95 persen warga yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
"Awalnya (kerja sama awal 2015) kami punya 250 ribu sekian warga, ditambah dengan 19 ribu sekian (tahun 2019) dari jumlah penduduk kita ada 270 ribu sekian, jadi hampir 95 persen sudah pelayanan kesehatan dengan BPJS," katanya.
John Richard mengatakan lima persen warga yang belum terdata sebagai peserta BPJS itu sedang dipersiapkan untuk mendapatkan pelayanan yang sama dengan warga lainnya.
"Yang lima persen ini bisa masukan di tahun 2020, karena data itukan harus dikoodinasi dengan kependudukan juga. Jadi kami tidak bisa asal masukan nama, agar benar-benar masyarakat Jayawijaya yang terdaftar," katanya.
Bupati mengaku sudah menyampaikan kepada BPJS agar tidak menyulitkan warga Jayawijaya dalam pelayanan yang disediakan.
"BPJS jangan terlalu kaku dengan aturan mereka. Jadi apabila ada nama atau umur warga yang berbeda sedikit, ada toleransi untuk perbaikan, sebab kadang ada umur yang berbeda, ini yang kami minta supaya ada toleransi," katanya.
John mengatakan seluruh puskesmas di Jayawijaya sudah terkoneksi dengan BPJS Kesehatan sehingga warga bisa mendapatkan pelayanan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wamena Ivan Ravian mengatakan kerjasama BPJS dengan Pemerintah Jayawijaya sempat terhenti pada tahun 2016 hingga 2018 dan baru dilanjutkan pada awal 2019.
"Tahun ini Pemerintah Jayawijaya punya komitmen kembali untuk mendaftarkan penduduknya sejumlah 19.383 jiwa, yang artinya dengan penambahan jumlah ini maka kondisi kepersertaan JKN-KIS Jayawijaya bisa dikatakan sudah universal, artinya cakupan semesta," katanya.