Jayapura (ANTARA News Papua) - Pihak Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua menyatakan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Jayapura paling rendah dari 29 kabupaten/kota di provinsi paling timur Indonesia ini.
Kepala Bappeda Provinsi Papua Muhammad Musaad, di Jayapura, Sabtu, mengatakan Kota Jayapura merupakan daerah yang menempati posisi kedua untuk rendahnya IKK.
Sedangkan IKK yang paling tinggi diraih oleh Kabupaten Puncak diikuti Intan Jaya pada posisi keduanya.
Menurut Musaad, IKK ini menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi distribusi dana tambahan infrastruktur Otonomi Khusus (Otsus) ke kabupaten/kota di Provinsi Papua.
"Tujuan dari dana tambahan infrastruktur ini adalah bidang transportasi seperti pembangunan jalan dan jembatan," ujarnya.
Selain IKK, indikator lainnya yang dijadikan dasar pembagian dana tambahan infrastruktur ini adalah fasilitas aspek-aspek pendidikan dan kesehatan, luas wilayah serta jumlah Orang Asli Papua (OAP).
"Yang mendapat dana tambahan infrastruktur rata-rata wilayah adat Meepago dan Lapago, sedangkan Mamta, Saireri dan Tabi (pesisir) tidak mendapat dukungan anggaran tersebut, di mana pada intinya, diberikan kepada daerah yang masih terisolir," katanya.
Data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi khusus bahan bangunan atau konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Kepala Bappeda Provinsi Papua Muhammad Musaad, di Jayapura, Sabtu, mengatakan Kota Jayapura merupakan daerah yang menempati posisi kedua untuk rendahnya IKK.
Sedangkan IKK yang paling tinggi diraih oleh Kabupaten Puncak diikuti Intan Jaya pada posisi keduanya.
Menurut Musaad, IKK ini menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi distribusi dana tambahan infrastruktur Otonomi Khusus (Otsus) ke kabupaten/kota di Provinsi Papua.
"Tujuan dari dana tambahan infrastruktur ini adalah bidang transportasi seperti pembangunan jalan dan jembatan," ujarnya.
Selain IKK, indikator lainnya yang dijadikan dasar pembagian dana tambahan infrastruktur ini adalah fasilitas aspek-aspek pendidikan dan kesehatan, luas wilayah serta jumlah Orang Asli Papua (OAP).
"Yang mendapat dana tambahan infrastruktur rata-rata wilayah adat Meepago dan Lapago, sedangkan Mamta, Saireri dan Tabi (pesisir) tidak mendapat dukungan anggaran tersebut, di mana pada intinya, diberikan kepada daerah yang masih terisolir," katanya.
Data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi khusus bahan bangunan atau konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.