Jayapura (ANTARA News Papua) - Forum Komunikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Papua mendorong agar posisi pelaksana harian (plh) kepala dan sekretaris instansi setempat diduduki Orang Asli Bumi Cenderawasih (OAP).
Absalom Runtuboy, Koordinator Forum Komunikasi ASN Dinas Kehutanan Provinsi Papua, di Jayapura, Selasa, mengatakan pihaknya meminta pemprov setempat memperhatikan kekosongan jabatan pada eselon II dan III pada dinas terkait.
"Apalagi, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua untuk menggabungkan Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup setempat, maka diinginkan agar kepala dinas harus diduduki pejabat orang asli Bumi Cenderawasih," katanya lagi.
Menurut Absalom, pihaknya menginginkan agar dapat dijabat pejabat Orang Asli Papua sebagai implementasi Undang Undang Otonomi Khusus di tanah ini.
Sementara itu, Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Elysa Auri mengatakan untuk penempatan jabatan pejabat eselon II dan III pastinya harus mengikuti mekanisme dan peraturan kepegawaian yang berlaku.
"Jadi harus tunggu dulu proses hukumnya untuk jabatan kepala dinas, kami lapor ke sekda untuk ditunjuk pelaksana harian guna melaksanakan tugas-tugas rutin kantor, agar tidak vakum," katanya lagi.
Elysa menjelaskan terkait siapa yang akan dipilih untuk menjadi pelaksana harian, hal tersebut merupakan putusan pimpinan, sebab ada kriteria yang harus dipenuhi seperti pengalaman tugas, kedisiplinan, dan kecakapan.
"Syukurlah para ASN ini dapat memahami, hanya saja cara menyampaikan pernyataan sikap di lapangan itu salah dan termasuk pelanggaran disiplin pegawai sesuai PP 53," ujarnya pula.
Absalom Runtuboy, Koordinator Forum Komunikasi ASN Dinas Kehutanan Provinsi Papua, di Jayapura, Selasa, mengatakan pihaknya meminta pemprov setempat memperhatikan kekosongan jabatan pada eselon II dan III pada dinas terkait.
"Apalagi, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua untuk menggabungkan Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup setempat, maka diinginkan agar kepala dinas harus diduduki pejabat orang asli Bumi Cenderawasih," katanya lagi.
Menurut Absalom, pihaknya menginginkan agar dapat dijabat pejabat Orang Asli Papua sebagai implementasi Undang Undang Otonomi Khusus di tanah ini.
Sementara itu, Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Elysa Auri mengatakan untuk penempatan jabatan pejabat eselon II dan III pastinya harus mengikuti mekanisme dan peraturan kepegawaian yang berlaku.
"Jadi harus tunggu dulu proses hukumnya untuk jabatan kepala dinas, kami lapor ke sekda untuk ditunjuk pelaksana harian guna melaksanakan tugas-tugas rutin kantor, agar tidak vakum," katanya lagi.
Elysa menjelaskan terkait siapa yang akan dipilih untuk menjadi pelaksana harian, hal tersebut merupakan putusan pimpinan, sebab ada kriteria yang harus dipenuhi seperti pengalaman tugas, kedisiplinan, dan kecakapan.
"Syukurlah para ASN ini dapat memahami, hanya saja cara menyampaikan pernyataan sikap di lapangan itu salah dan termasuk pelanggaran disiplin pegawai sesuai PP 53," ujarnya pula.