Wamena (ANTARA News Papua) - Bupati Jayawijaya, Provinsi Papua, John Richard Banua mengatakan 12 sekolah di wilayah itu sudah tidak beroperasi.
John di ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin, mengaku belum menerima laporan lengkap dari dinas pendidikan terkait belasan sekolah ini.
Ia menambahkan belasan sekolah yang tidak aktif sama sekali ini, terjadi pada lima tahun terakhir.
"Data jumlah sekolah ada, tetapi yang pasti 12 sekolah yang tidak aktif sama sekali dan itu tersebar di daerah pinggiran," ujarnya.
Bupati dan wakil bupati berencana melakukan pertemuan dengan pejabat dinas pendidikan pada Senin, (14/1) untuk mebahas masalah pendidikan yang dihadapi di Jayawijaya, tetapi pertemuan itu ditunda.
Penundaan diputuskan bupati setelah beberapa pemaparan staf dinas pendidikan, lebih kepada penggunaan anggaran atau bukan kepada capaian dan keadaan sekolah seperti yang diharapkan bupati dan wakil.
"Kita tunda karena paparan mereka tidak sesuai dengan yang kita mau. Yang dilaporkan terlalu kepada kegiatan proyek-proyek, sedangkan yang kita minta adalah laporan tentang jalannya pendidikan di Jayawijaya selama 2017 dan2018," katanya.
Bupati memerintahkan untuk pemaparan situasi pendidikan di Jayawijaya dilanjutkan pada Selasa, (15/1).
"Sesuai target di RPJMD 2018, itu harus 50 sekian persen capaian mereka, kita mau lihat apakah itu tercapai atau tidak. Kalau itu memang tercapai, berarti kami berdua akan minta lagi capaiananya harus naik pada 2019," katanya.
John di ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin, mengaku belum menerima laporan lengkap dari dinas pendidikan terkait belasan sekolah ini.
Ia menambahkan belasan sekolah yang tidak aktif sama sekali ini, terjadi pada lima tahun terakhir.
"Data jumlah sekolah ada, tetapi yang pasti 12 sekolah yang tidak aktif sama sekali dan itu tersebar di daerah pinggiran," ujarnya.
Bupati dan wakil bupati berencana melakukan pertemuan dengan pejabat dinas pendidikan pada Senin, (14/1) untuk mebahas masalah pendidikan yang dihadapi di Jayawijaya, tetapi pertemuan itu ditunda.
Penundaan diputuskan bupati setelah beberapa pemaparan staf dinas pendidikan, lebih kepada penggunaan anggaran atau bukan kepada capaian dan keadaan sekolah seperti yang diharapkan bupati dan wakil.
"Kita tunda karena paparan mereka tidak sesuai dengan yang kita mau. Yang dilaporkan terlalu kepada kegiatan proyek-proyek, sedangkan yang kita minta adalah laporan tentang jalannya pendidikan di Jayawijaya selama 2017 dan2018," katanya.
Bupati memerintahkan untuk pemaparan situasi pendidikan di Jayawijaya dilanjutkan pada Selasa, (15/1).
"Sesuai target di RPJMD 2018, itu harus 50 sekian persen capaian mereka, kita mau lihat apakah itu tercapai atau tidak. Kalau itu memang tercapai, berarti kami berdua akan minta lagi capaiananya harus naik pada 2019," katanya.