Timika (ANTARA News Papua) - Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua tahun ini mengusulkan tiga Puskesmas mengikuti program akreditasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien.
Sekretaris Dinkes Mimika Reynold Ubra di Timika, Selasa, mengatakan tiga Puskesmas yang akan diusulkan mengikuti program akreditasi yaitu Puskesmas Lima Asri di Distrik Iwaka, Puskesmas Bhintuka (SP13) di Distrik Kuala Kencana dan Puskesmas Mapurujaya di Distrik Mimika Timur.
"Apapun levelnya tidak terlalu penting. Bagi kami yang paling utama dengan mengikuti akreditasi maka Puskemas bisa memperbaiki kualitas pelayanan atau mutu dan manajemen," kata Reynold.
Dinkes Mimika menargetkan hingga 2020 terdapat minimal 10 Puskesmas di wilayah itu yang mengikuti program akreditasi dan telah terakreditasi.
Sejauh ini baru dua Puskesmas di Mimika yang mengikuti program akreditasi yaitu Puskesmas Timika dan Puskesmas Timika Jaya. Hasil penilaian oleh komite akreditasi terhadap kedua Puskemas itu baru akan diketahui pada Januari ini.
Sementara itu sejumlah Puskesmas lainnya seperti Puskesmas Wania, Puskesmas Kokonao di Distrik Mimika Barat dan sejumlah Puskesmas di distrik pedalaman Mimika belum diusulkan untuk mengikuti program akreditasi.
Dinkes Mimika masih terus berupaya memastikan bahwa pelayanan kesehatan dasar yang diterima warga, ibu hamil, dan balita di wilayah pedalaman bisa terpenuhi melalui ketersediaan tenaga medis dan para medis yang setiap waktu selalu berada di tempat tugas.
Masalah ketiadaan petugas kesehatan di Puskemas pedalaman menjadi persoalan klasik bertahun-tahun hingga kini belum dapat diselesaikan oleh Dinkes Mimika seperti dikeluhkan oleh warga Distrik Agimuga, warga Kokonao Distrik Mimika Barat, warga Aroanop Distrik Tembagapura dan sejumlah daerah pedalaman lainnya.
Ironisnya, Puskesmas di sejumlah daerah pedalaman tersebut selama ini selalu mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan dalam jumlah cukup besar dan para petugasnya juga menerima dana insentif (Tunjangan Tambahan Penghasilan) yang cukup besar dari Pemkab Mimika yang dicairkan setiap semester.
"Ini memang menjadi pekerjaan rumah terbesar yang harus diselesaikan ke depan. Kami membutuhkan kebijakan yang kuat baik secara teknokrat maupun politik anggaran dari pimpinan daerah untuk menata dan mengembangkan Puskesmas maupun Pustu di pedalaman yang merupakan ujung tombak dari sistem pelayanan kesehatan nasional sebab petugas di tingkat Puskesmas dan Pustu itulah yang setiap hari langsung berhubungan dengan masyarakat," kata Reynold.
Sekretaris Dinkes Mimika Reynold Ubra di Timika, Selasa, mengatakan tiga Puskesmas yang akan diusulkan mengikuti program akreditasi yaitu Puskesmas Lima Asri di Distrik Iwaka, Puskesmas Bhintuka (SP13) di Distrik Kuala Kencana dan Puskesmas Mapurujaya di Distrik Mimika Timur.
"Apapun levelnya tidak terlalu penting. Bagi kami yang paling utama dengan mengikuti akreditasi maka Puskemas bisa memperbaiki kualitas pelayanan atau mutu dan manajemen," kata Reynold.
Dinkes Mimika menargetkan hingga 2020 terdapat minimal 10 Puskesmas di wilayah itu yang mengikuti program akreditasi dan telah terakreditasi.
Sejauh ini baru dua Puskesmas di Mimika yang mengikuti program akreditasi yaitu Puskesmas Timika dan Puskesmas Timika Jaya. Hasil penilaian oleh komite akreditasi terhadap kedua Puskemas itu baru akan diketahui pada Januari ini.
Sementara itu sejumlah Puskesmas lainnya seperti Puskesmas Wania, Puskesmas Kokonao di Distrik Mimika Barat dan sejumlah Puskesmas di distrik pedalaman Mimika belum diusulkan untuk mengikuti program akreditasi.
Dinkes Mimika masih terus berupaya memastikan bahwa pelayanan kesehatan dasar yang diterima warga, ibu hamil, dan balita di wilayah pedalaman bisa terpenuhi melalui ketersediaan tenaga medis dan para medis yang setiap waktu selalu berada di tempat tugas.
Masalah ketiadaan petugas kesehatan di Puskemas pedalaman menjadi persoalan klasik bertahun-tahun hingga kini belum dapat diselesaikan oleh Dinkes Mimika seperti dikeluhkan oleh warga Distrik Agimuga, warga Kokonao Distrik Mimika Barat, warga Aroanop Distrik Tembagapura dan sejumlah daerah pedalaman lainnya.
Ironisnya, Puskesmas di sejumlah daerah pedalaman tersebut selama ini selalu mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan dalam jumlah cukup besar dan para petugasnya juga menerima dana insentif (Tunjangan Tambahan Penghasilan) yang cukup besar dari Pemkab Mimika yang dicairkan setiap semester.
"Ini memang menjadi pekerjaan rumah terbesar yang harus diselesaikan ke depan. Kami membutuhkan kebijakan yang kuat baik secara teknokrat maupun politik anggaran dari pimpinan daerah untuk menata dan mengembangkan Puskesmas maupun Pustu di pedalaman yang merupakan ujung tombak dari sistem pelayanan kesehatan nasional sebab petugas di tingkat Puskesmas dan Pustu itulah yang setiap hari langsung berhubungan dengan masyarakat," kata Reynold.